PEMKOT KUPANG DAN REFORMASI PERIZINAN

Semula, artikel ini diberi judul Kisah Negara Agraris Yang Kekurangan Beras yang diilhami dari buku “Indonesia Betrayed: How Development Fails” yang ditulis oleh Elizabeth Fuller Collins (2007). Saya sempat marah (dalam hati) karena penulis menyatakan Indonesia mengingkari jati dirinya sebagai negara argaris. Memang buku tersebut hanya bicara tentang demokrasi, reformasi dan agrarisme di Pulau Sumatera, tetapi secara umum juga membicarakan Indonesia dalam perspektif global. Setelah membaca dengan seksama, ternyata ulasan Collins tersebut benar adanya. Artikel ini membahas salah satu dari tujuh isu pokok yang membawa Indonesia pada kegagalan pembangunan dan penghianatan jati diri sebagai bangsa agraris. Salah satu isu itu adalah negara agraris yang kekuruangan beras.

KELOMPOK 2 KELAS XII MIA 5, 2023

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupungagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dannorma yang berlaku di dalam masyarakat.Pemuda-pemudi generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Pemuda- pemuda zaman dahulu lebih berpikir secara rasional dan jauh ke depan. Dalam arti,mereka tidak asal dalam berpikir maupun bertindak, tetapi mereka merumuskannya secara matang dan mengkajinya kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan muncul dari berbagai aspek. Pemuda zaman dahulu juga aktif dalam berbagai kegiatansosial. Contohnya saja, sejarah telah mencatat kiprah-kiprah pemuda Indonesia dalam memerdekakan Negara ini. Bung Tomo, Bung Hatta, Ir. Soekarno, Sutan Syahrir, danlain-lain rela mengorbankan harta, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untukkepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia

Reformasi di satu sisi berupaya untuk membangunan demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan dan keadilan ekonomi. Untuk mencapai hal itu, Negara menetapkan berbagai kebijakan baru, tidak hanya terhadap tatanan masyarakat di bidang politik, sosial dan ekonomi, tetapi juga terhadap tatanan internal birokrasi pemerintahan. Reformasi di bidang pemerintahan bertujuan untuk demokratisasi, efisienasi, keterbukaan, akuntabilitas dan sebagainya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Salah satu kebijakan yang penting di bidang pemerintahan adalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota, maka satuan pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak pemerintahan negara dalam rangka pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat (public services). Dengan desentralisasi pengambilan keputusan dilimpahkan kepada satuan pemerintahan yang paling "dekat" dengan masyarakat, sehingga diharapkan keterlibatan dan peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan mudah. Dalam hal ini tujuan kebijakan otonomi daerah tersebut tidak lain dari demokratisasi. Kebijakan otonomi daerah tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pelaksanaan Undangundang itu menunjukkan kesenjangan yang sangat jauh antara apa yang dicitacitakan (das sollen) dengan kenyataan (das sein). Desentralisasi umumnya hanya dipahami sebagai "pelimpahan wewenang" dan bukan "pelimpahan tanggung jawab". Bupati dan Walikota menjelma menjadi Raja-raja kecil yang "full power" dan dalam banyak hal sering menyampingkan kebijakankebijakan Provinsi dan Pemerintah Pusat. DPRD sebagai badan legislatif

Pembangunan sektor kehutanan di Indonesia masih jauh dari kategori layak. Pemerintah yang abai dalam merawat dan menjaga kondisi hutan menyebabkan terjadinya deforestasi 1 yang cukup signifikan. Luas hutan Indonesia dari tahun ke tahunnya mengalami penurunan. Kerusakan hutan disebabkan secara alamiah maupun oleh aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara ilegal, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan kelapa sawit, dan pengelolaan hutan yang condong pada keuntungan pemilik modal. Tidak adanya kepedulian pemerintah dalam mengelola hutan yang pro-rakyat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat sekitar hutan. Ketergantung masyarakat secara ekonomi dari sumber daya kehutanan mengalami guncangan. Hal ini disebabkan hutan tidak lagi memiliki fungsi produktif bagi masyarakat sekitar hutan. Lalu, bagaimana konsep pemerintah pasca reformasi dalam melakukan pembangunan sektor kehutanan dewasa ini? Permasalahan sosial, ekonomi, politik yang berkaitan dengan sektor kehutanan erat kaitannya dengan ideologi pembangunanisme yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno yang cenderung pro-rakyat tidak diikuti oleh pemerintahan Soeharto. Paradigma pembangunan ekonomi yang kapitalis dan menganut pola pembangunan negara industri maju menguntungkan sekelompok orang saja. Para teknokrasi semasa 1 Deforestasi dalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon (stand of trees) sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nir-hutan (non-forest use), yakni pertanian, peternakan atau kawasan perkotaan. Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Pengawahutanan, diakses pada tanggal 22 Desemeber 2014 pimpinan Soeharto yang terkenal dengan sebutan "Mafia Berkeley" 2 mengambil langkah langsung untuk mengambil kebijakan ekonomi melalui politik stabilisasi dan kebijakan rehabilitasi ekonomi. Prioritas ditempatkan atas kebijakan stabilisasi, yakni pemerintahan melancarkan kebijakan-kebijakan untuk mengontrol hiperinflasi, menyesuaikan anggaran belanja yang berimbang, menyiapkan ekonomi dengan iklim yang baik untuk investasi asing. Sedangkan kebijakan rehabilitasi ekonomi adalah menyiapkan kebutuhan pokok untuk masyarakat Indonesia seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan ini sangat jelas pengaruhnya untuk memperbaiki kinerja ekonomi khususnya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi makro pada umumnya. 3 Hal ini tentunya memerlukan modal ekonomi yang sangat besar untuk memulainya, sektor kehutanan merupakan salah satu sumber devisa negara dan sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Sebelum Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan dari tangan British, terdapat banyak gerakan dan perjuangan kemerdekaan untuk memperjuangkan tanah air bebas dari cengkaman penjajahan. Maka, timbul atau muncul pelbagai dakyah pemikiran untuk mempengaruhi masyrakat yang hidup pada waktu itu kearah pembebasan,kemerdekaan, kemodenan, pembaharuan,membangunkan sosial masyarakat dan menjana peningkatan ekonomi.

KARYA ILMIAH MAHASISWA S1 TEKNIK …, 2011

BRELLIAN CAESAR , 2019

REFORMASI BIROKRASI KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKA KURNIAWATI, 2019

Birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyediakan pelayananan publik dan perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Pelaksanaan birokrasi setiap negara berbeda-beda tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara. Dengan begitu birokrasi di Negara maju tentu akan berbeda dengan birokrasi di Negara berkembang. Birokrasi yang diterapkan sudah bagus atau belum di Negara Indonesia dapat terlihat dari penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Di Negara berkembang terutama Indonesia, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber penerimaan, dan teknologi informasi. Dan pastinya sangat diperlukan solusi yang baik untuk mengatasi bagaimana caranya memperbaiki birokrasi yang ada di Indonesia, karena setiap negara yang baik juga memiliki kondisi birokrasi yang baik dan stabil. Refomasi Birokrasi yang dipelopori Kementerian keuangan telah meletakkan dasar yang kokoh bagi Kementerian Keuangan untuk melanjutkan dan memperdalam proses Reformasi Birokrasi melalui program Transformasi Kelembagaan (TK). Sejak Tahun 2002-2006 telah banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan Kemenkeu, Hingga pelaksanaan RB secara massif (2007-2009) Kemenkeu terus berbenah diri. Sebagai pelaku utama penggerak pertumbuhan perekonomian, Kemenkeu tidak tinggal diam. Kemenkeu menilai tantangan ini tidak bisa dilakukan tanpa terobosan yang lebih besar. Untuk itu Kemenkeu meluncurkan program TK (Tahun 2013-2025). Oleh karena itu makalah ini dibuat untuk membahas tentang Pencapain Kementrian Keuangan Indonesia dalam pelaksanaan pencapaian yang diraih.

Sebuah tulisan sebagai rangka ikut berpartisipasi dalam perayaan hari kebangkitan nasional, 20 Mei 2016