HUKUM PIDANA INTERNASIONAL2.docx

2019

PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Undang-Undang pertama yang menyatakan bahwa komitmen Indonesia untuk memprioritaskan hak asasi manusia dan kebebasan (UU 2) menyatakan bahwa Republik Indonesia mengakui dan mengutamakan hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak alamiah yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak harus dilindungi, dihormati, dan ditingkatkan demi prestise kemanusiaan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Karena itu, negara ini membentuk elemen utama dalam pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, ini menyatakan kembali prinsip non-diskriminasi (Kisah Para Rasul 3 dan 5). Setiap orang dilahirkan dengan tingkat martabat dan prestise yang sama di depan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan hak tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (UU 4). Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pemikiran dan hati nurani, beragama, tidak dipermalukan, dan diterima sebagai individu, kesetaraan hukum dan tidak diklaim berdasarkan dasar hukum yang berlaku surut. Konsep Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kesadaran manusia akan pentingnya menerima, menghormati, dan menciptakan manusia yang terintegrasi dan lengkap. Dalam Undang-Undang 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Right Hak Asasi

2022

Pengertian, asas, sumber, jenis kejahatan internasional dalam suatu layang pandang

Ilmu hukum memiliki cabang-cabang ilmu yang perlu dipelajari dan dikaji, terutama oleh mhasiswa hukum. Salah satunya yaitu yang mebahas Hukum Internasional. Di dalam hukum internasional kita akan menjumpai pembahsanmengenai hukum pidana internasional. Buku yang ditulis oleh Anis Widyawati, S.H., M.H. ini berjudul "Hukum Pidana Internasional". Anis Widyawati, S.H., M.H. merupakan salah satu dosen pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sudah banyak karya yang ditulis oleh beliau, seperti artikel ilmiah dalam jurnal, dan buku, yang salah satunya adalah buku ini. Dari membaca judulnya kita akan tahu bahwa pokok pembahsan yang disampaikan di dalamnya mengenai hukum pidana dalam ranah internasional.

MAKALAH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, 2019

hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya antara lain individu, Negara, dan badan swasta. Hukum pidana internasional sebagai cabang ilmu baru dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan – kejahatan terhadap kepentingan umum serta bagi pelanggarnya diancam dengan hukum yang berupa suatu penderitaan atau siksaan.

Pernyataan umum tentang hak asasi manusia mengacu pada deklarasi yang dirumuskan oleh Amerika. Bangsa - bangsa pada tahun 1946, di mana pernyataan itu mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan. Deklarasi ini mencakup kebebasan mendasar bagi siapa pun, pria dan wanita - wanita, tanpa diskriminasi apa pun. Intinya adalah bahwa Hak Asasi Manusia telah ada sejak itu seseorang hidup dalam rahim ibu, lahir, seumur hidup, dan sampai mati. Hak asasi manusia adalahterlahir bersama manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia sudah ada sejak manusia ada Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal menjadi elemen pertama dari hak asasi manusia regulasi (bill of rights internasional) sebagai dasar bergabungnya protokol secara hukum dan tambahan dalam perjanjian internasional hak sipil dan politik dan dua komite ini menonton implementasi dan setiap perjanjian menyediakan mekanisme menegakkan hak-hak

Makalah ini akan membahas mengenai Hukum Perdata Internasional dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasannya. Diantaranya adalah defenisi, sejarah, seumber-sumber Hukum Perdata Internasional dan beberapa hal lagi yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan. Pada hakekatnya setiap negara yang berdaulat, memiliki hukum atau aturan yang kokoh dan mengikat pada seluruh perangkat yang ada didalamnya. Seperti pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki mainstream Hukum Positif untuk mengatur warga negaranya. Salah satu hukum positif yang ada di Indonesia adalah Hukum Perdata Internasional yang nantinya akan dibahas lebih detail. Permasalahan mengenai keperdataan yang mengkaitkan antara unsur-unsur internasional pada era globalisasi saat sekarang ini cukup berkembang pesat. Aktor non-negara dan aktor individu mempunyai peran yang sangat dominan. Pada saat sekarang ini berbagai perusahaan-perusahaan multi nasional (Multi National Corporation) baik yang berorientasi pada keuntungan atau yang tidak berorientasi pada keuntungan hilir mudik melintasi batas territorial suatu negara untuk melakukan transaksi perdagangan, kerjasama, memecahkan permasalahan, riset dan berbagai kegiatan lainnya. Begitu juga dengan aktor individu, mereka-mereka yang mempunyai uang lebih atau ingin mencari uang lebih keluar masuk dari satu negara ke negara lain dengan proses yang begitu cepat. Terjadinya perkawinan dua warga negara yang berbeda, mempunyai keturunan disuatu negara, mempunyai harta warisan dan lain sebagainya. Inilah sebuah konsekwensi dari sebuah globalisasi, tak bisa dihindari, akan tetapi inilah sebuah kebutuhan dan merupakan sifat dasar umat manusia. Masalah-masalah keperdataan diatas diperlukan sebuah wadah untuk dapat menjadi acuan dan rujukan bertindak dari aktor-aktor tersebut. Wadah tersebut diperlukan agar dunia yang ditempati ini tidak didasari dengan hukum rimba, yang kuat menang dan yang lemah akan tersingkir, secara arti luas yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan bertambah miskin. Keperluan-keperuan akan suatu hal untuk mengatur permaslahanpermasalahan diataslah menjadikan hukum tentang keperdataan perlu diatur dalam sutau kerangka-kerangka hukum positif.

MIRANDA SILVI AYU SITI MAISAROH SRI WAHYUNI THERESIA KRISMILA KEVIN REIYAN STEVANUS ADI SANTOSA ABD. MUH ARFA LATAR BELAKANG Kesalahan dalam arti yang luas meliputi : 1. Kesengajaan. 2. Kelalaian/ kealpaan (culpa). 3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Lusiana M.tjow

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DAN TERAKHIR DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT NASIONAL