Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
…
16 pages
1 file
4, Administrasi adalah kegiatan kebijaksanaan secara rasional, dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fugsi yang dilakukan. Sedangkan The Liang Gie, mengatakan Administrasi adalah "Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu." Dan apabila tujuan-tujuan itu adalah tujuan negara / pemerintah, maka menjadi lingkupan wilayah Ilmu Administrasi Negara. Kemudian S.P.Siagian ( Dalam Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan strateginya, Gunung Agung, Jakarta, 1978 : 2 ) memberikan pengertian Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Karena masih terikatnya buku-buku administrasi negara dengan kasus empiris Negara Amerika Serikat maupun negara-negara maju lainnya, maka terdapat suatu orientasi baru yang dipelopori oleh kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB pada tahun 1950 an mulai memberikan perhatian terhadap segi administrasi negara-negara yang baru berkembang. Hal ini terutama dihubungkan dengan pemberian bantuan luar negeri. Kondisi ini juga dapat dilihat mengenai bantuan dari luar negeri yang terus berlanjut sampai sekarang yaitu bantuan Loan, IMF, seperti salah satu contoh yaitu bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari bantuan Luar Negeri (Bank Dunia).
Indonesia adalah negara yang berkembang, dengan tatanan kehidupan serta masyarakat yang mulai berkembang. Reformasi dalam birokrasi juga turut serta dalam mendominasi arah kebijakan pemerintah saat ini. Reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia, memberikan harapan yang baik dalam menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan terbuka. Reformasi birokrasi yang berkembang, turut serta memberikan ruang publik dengan harapan agar publik dapat mengetahui apapun yang menjadi tugas dan arah kebijakan pemerintah saat ini. Reformasi birokrasi, juga turut serta memberikan perubahan dalam sistem penganggaran atau keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan negara ini mencakup adanya keleluasaan di dalam pengurusan keuangan negara, baik pengurusan keuangan negara di pusat dan daerah. Sementara di Indonesia, perencanaan Dan penyusunan anggaran di Indonesia didasarkan Pada beberapa ketentuan peraturan, antara lain :
BANDUNG 2015 1 KATA PENGANTAR Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Administrasi Pembiayaan ". Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Administrasi Pendidikan. Kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih banyak kesalahan. Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kesalahan pada tugas-tugas selanjutnya. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami sebagai penyusun dan bagi pembaca pada umumnya. Bandung, 29 Oktober 2015 Penyusun 2
Administrasi Pembangunan, 2019
Untuk memenuhi Tugas Kuliah Administrasi Pembangunan
Rahmat Pratama, 2020
Administrasi Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Dengan demikian, administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan. Saat menelaah administrasi pembangunan, ada dua hal mendasar yang perlu dibedakan, yaitu admnistrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Apabila dari definisi tersebut diatas disimak secara cermat, akan muncul ke permukaan paling sedikit tujuh ide pokok. Pertama: pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi pihak lain merupakan "bagian" dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Kedua: pembangunan merupakan upaya yang secara sadar di tetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau incidental, kegiatan tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai pembangunan. Ketiga: pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan. Keempat: rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Kelima: pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional
Resume Buku Administrasi Pembangunan : Perkembangan, Pemikiran dan Praktiknya adalah salah satu buku karya Prof. Dr. Ginanjar Kartasasmita yang terkenal
Academia Edu, 2024
Administrasi pembiayaan pembangunan merupakan elemen krusial dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Paper ini akan mengulas secara mendalam tentang esensi dan hakikat administrasi pembiayaan pembangunan, landasan hukum yang melatarbelakanginya, serta prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Selain itu, paper ini akan menguraikan berbagai sumber pembiayaan yang berperan sebagai fondasi bagi keberlangsungan pembangunan, sekaligus membahas penerapan administrasi pembiayaan ini dalam konteks nasional dan daerah untuk melihat relevansi dan tantangannya. Sebagai penutup, paper ini akan menyajikan beberapa contoh nyata dalam pelaksanaan administrasi pembiayaan pembangunan guna memperkaya pemahaman dengan ilustrasi konkret dan aplikatif.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Djamiatur Riskiyah, 2022
Analisis Potensi Relatif Perekonomian Wilayah Purwomanggung, 2019
Gramedia Elexmedia, 2008