PENGELOLAAN WILAYAH

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).telah mengakui keberadaan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil yaitu 17.508 pulau. Oleh karena itu Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan dengan negara asing secara strategis baik perbatasan darat laut maupun udara. Kawasan perbatasan memiliki peran dan pengaruh penting dalam kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan budaya dan pertahanan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan

KEMAJUAN PERENCANAAN WILAYAH DAN PENATAAN RUANG, 2018

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan manusia secara sadar dan terencana. Sementara itu, pengembangan adalah kemampuan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang dimiliki. Mengembangan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang dimiliki dalam proses pembangunan, maka diperlukan penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus dikerjakan, demi terealisasi tujuan tersebut, diartikan sebagai Perencanaan (Planning).

PERENCANAAN WILAYAH PERTAHANAN, 2018

Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuatan kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh yang didasarkan atas konsep unified approach yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan faktor geostrategic ke luar memerlukan kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang tangguh melalui pengembangan teknologi pengintaian dan system peringatan dini. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut ditentukan dengan adanya aspek legalitas dan kerjasama yang harmonis antara Komando Kewilayahan dan Pemerintah Daerah. Untuk mengatur tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai bagian dari sistem RTRW Nasional perlu dibuat RTRW Hanrat oleh jajaran Komando Kewilayahan dalam rangka merencanakan, menyiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan semesta (Sishanta) pada masa damai

Penelitian ini berjudul Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang) dengan fokus penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

PP Nomor 37 Tahun 2023, 2023

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOI,AAN TRANSFER KE DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah.

This study aims to analyze the impact of road construction on the growth of economic enterprises, income people, social benefits and economic benefits received by the people of the city of Semarang. The target sample is a community business owners, which is based on the degree of homogeneity of society and livelihoods, using purposive sampling technique. Data collected through questionnaires and focus group discussion ( FGD ), with descriptive analysis method, and the analysis of SPSS .

Muh. Asmadi, 2024

Perencanaan fasilitas umum adalah hal yang urgent dalam perencanaan wilayah. Dengan merencanakan fasilitas umum, kita dapat mengettahui kebutuhan sarana dan prasarana dasar di suatu wilayah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proyeksi atau kebutuhan fasilitas umum, terutama sarana kesehatan, perekonomian, dan pendidikan di Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah proyeksi dengan teknik analisis aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Dari hasil analisis memperlihatkan bahwa kebutuhan SD pada tahun 2045 di Kabupaten Mamuju sebanyak 361 unit, kebutuhan puskesmas pada tahun 2045 sebanyak 24 unit, dan kebutuhan pasar pada tahun 2045 sebanyak 45 unit. Dengan diketahuinya estimasi kebutuhan ini, maka pemetintah kabupaten Mamuju dapat merencanakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan kebutuhan.

Rizky, 2019