Civic Education : Democracy - Theory & Practice

12551127 Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup 2015 Kata Pengantar Assalamu'alaikum wr.wb.

2021

The concept of political participation originates from the understanding that sovereignty is in the hands of the people, which is carried out through joint activities to determine the goals and future of the community and to determine the people who will hold the reins of leadership. So political participation is an exception to the implementation of legitimate political power by the people. Problem Formulation: How is the political participation of the people of Cimahi Tengah Subdistrict, Cimahi City in the election for mayor in 2017. In this study the author uses a quantitative method. Quantitative research, as the name implies, is required to use numbers, starting from data collection, interpretation of the data, and the appearance of the results. So the researcher used survey research. The conclusions were as follows: There is a relevance between political education and political participation. This shows that political participation is not only influenced by variables, namely p...

Irlandia ialah sebuah pulau di Eropa lepas pesisir barat benua Eropa. Negara Bebas Irlandia adalah sebuah negara yang didirikan pada tahun 1922 dengan status domini berdasarkan Perjanjian Inggris-Irlandia, yang ditandatangani oleh wakil Britania dan Irlandia dua belas bulan sebelum terbentuknya negara ini. Pada saat pendirian Negara Bebas Irlandia, negara ini terdiri dari keseluruhan Pulau Irlandia, namun tak lama kemudian Irlandia Utara memilih memisahkan diri dan tetap bergabung kembali menjadi bagian dari Britania Raya. Pendirian Negara Bebas Irlandia ini juga menggantikan dua status atas Irlandia sebelumnya, yaitu Republik Pulau Irlandia (didirikan 21 Januari 1919) dan Pemerintah Sementara Irlandia Selatan. Presiden pertama Negara Bebas Irlandia W. T. Cosgrave, memimpin pemerintahan negara ini sejak bulan Agustus 1922 sampai kemudian dibubarkan. Negara Bebas Irlandia dibubarkan pada tahun siswa sebanyak 505.998 siswa; dan 730 untuk sekolah menengah dengan jumlah siswa sebanyak 350.998 siswa. (Dep. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 2010). Penyelenggaraan Pendidikan di Republik Irlandia diwajibkan bagi siswanya mulai dari usia 6-16 tahun. Namun pada kenyataannya kebanyakan anak-anak mulai bersekolah pada usia 4-5 tahun. Penyelenggaraan pendidikan dasar di setiap sekolah disesuaikan dengan otoritas agama yang dianut dan dibiayai oleh nagara. Penyelenggaraan pendidikan menengah dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu: 1) Sekolah Menengah Umum dengan ketentuan satu jenis kelamin siswa dan memiliki keyakinan yang sama ; 2) Sekolah Menengah Kejuruan dengan ketentuan disatukan siswa pria dan wanita, serta dikelola oleh Komite Pendidikan Kejuruan yang dibentuk oleh Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Kejuruan tahun 1930; dan 3) Sekolah Menengah Komprehensif/Komunitas yang merupakan gabungan antara Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan ketentuan dibentuk oleh negara dan dikelola oleh dewan pengurus pada swasta. Penyelenggaraan pendidikan tingkat tinggi dibagi ke dalam 5 sektor yakni: 1) Universitas; 2) Institut Teknologi; 3) Perguruan Tinggi Negeri; 4) Perguruan Tinggi Swasta dan 5) Perguruan Tinggi Keguruan. Keseriusan pemerintah Republik Irlandia terhadap penyelenggaraan, dapat kita lihat bagaimana pemerintah berusaha keras untuk membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berwawasan tinggi. Oleh sebab itu, sebagai salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter warga negara, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran wajib di dalam sistem pendidikan Republik Irlandia. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia dapat dilihat dari upaya Pemerintah Republik Irlandia untuk penanaman dan penguatan ideologi kewarganegaraan dalam diri peserta didik. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga dibelajarkan di Republik Irlandia dengan harapan dapat menumbuhkembangkan perilaku dan nilai dalam mengidentifikasi masalah serta kesadaran dan kemandirian dalam belajar, menghargai perbedaan, tidak bersikap anarkis dalam menyelesaikan masalah, menghindari prasangka, diskriminasi dan keadilan sosial diberbagai tingkatan masyarakat. PERKEMBANGAN EKONOMI A. Pendapatan Perkapita dan GNP Berdasarkan sensus pada tahun 2014, dengan kepadatan penduduk 65,3/ km2.Nilai PDB atau Produk Domestic Bruto dilihat dari keseimbangan kemampuan berbelanja yaitu $ 235. 850 miliar. Sedangkan, per kapita PDB nya yaitu $ 48.78. PDB secara keseluruhan $ 252.640 miliar, dengan pendapatan per kapita $ 52.256. Kemudian, kesenjangan antara pendapatan dan kekayaan atau GINI pada tahun 2011, berada pada tingkat yang rendah, yaitu 29,8. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM negara Irlandia dapat dikatakan sangat tinggi, yaitu 0,899, pada tahun 2013. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia ini bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara yang maju, negara yang berkembang, negara yang terbelakang, dan untuk mengukur kebijakan ekonomi suatu bangsa terhadap kualitas hidup penduduk di negara tersebut. B. Pertumbuhan Industri Pertumbuhan Indeks Produksi Industri Irlandia dilaporkan sebesar -2.8 % pada 2018-01. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 2.9 % untuk 2017-12. Data Pertumbuhan Indeks Produksi Industri Irlandia diperbarui bulanan,, dengan ratarata 6.2 % dari 1977-01 sampai 2018-01, dengan 493 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 59.8 % pada 2015-02 dan rekor terendah sebesar -18.4 % pada [Industrial Production Index Growth.MIN_DATE. Data Pertumbuhan Indeks Produksi Industri Irlandia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC.

A. LATAR BELAKANG Pendidikan dalam perspektif demokrasi adalah sebuah komponen penting dalam institusi masyarakat. Pendidikan menjadikan warga masyarakat mampu mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan progresif yang dapat menopang praktik demokrasi dalam masyarakat. Sejarah mencatat, para intelektual dari golongan berpendidikanlah yang memegang peranan penting sebagai penggagas berdirinya Republik Indonesia. Oleh karenanya, pengembangan demokrasi dalam pendidikan dalam rangka mewujudkan peran pendidikan bagi masyarakat demokratis merupakan dimensi penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Namun, menata demokrasi melalui pendidikan masih belum terinstitusionalisasi secara sistematis di Indonesia. Padahal, di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan di Eropa, pendidikan demokrasi adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional mereka. Sebagai output dari pendidikan yang demokratis, kedewasaan warga negara dalam berdemokrasi di Barat bisa menjadi referensi adanya keterkaitan antara sikap-sikap demokratis warga negara dan program pendidikan demokrasi, populer dengan sebutan civic education (pendidikan kewarganegaraan), yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal. Bagi negara yang tengah bertransisi menuju demokrasi, seperti Indonesia, pendidikan kewarganegaraan yang mampu memperkuat barisan masyarakat sipil yang beradab dan demokratis sangat penting dilakukan. Pendidikan kewarganegaraan bukanlah barang baru dalam sejarah pendidikan nasional. Di era Soekarno, misalnya, pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan pendidikan civic. Demikian pula masa Presiden Soeharto, pendidikan kewarganegaraan sangat intensif dilakukan dengan bermacam nama dan tingkatan. Sayang, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan semasa Orde Baru (Orba), seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), ternyata menyimpang dari impian luhur kemanusiaan yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. B. RUMUSAN MASALAH 1 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 1. Apa pengertian demokrasi? 2. Bagaimana system demokrasi yang berlaku di Indonesia? 3. Apa yang dimaksud dengan pendidikan demokrasi ? 4. Bagaimana penerapan pendidikan demokrasi di Indonesia? C. TUJUAN Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil, tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetaahui pengertian dari demokrasi 2. Untuk mengetahui system demokrasi yang berlaku di Indonesia 3. Untuk mengetahui pengertian pendidikan demokrasi 4. Untuk mengetahui penerapan pendidikan demokrasi di Indonesia. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. PENGERTIAN PENDIDIKAN Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga

This paper discusses about the linkage of democracy and civic education. Civic education is a vehicle to sustain and develop democracy. It is important to create democratic citizen and to support democracy. In response to the process of democracy in Indonesia, civic education should be reformed in order to prepare students to be good citizens.Effective civic education for democratic citizenship treats three basic components; knowledge of citizenship and government in democracy, cognitive skills of democratic citizenship, disposition and development characteristic of democratic citizenship. Kata Kunci : demokratisasi, pendidikan kewarganegaraan.

2024

Educational democracy is equality in getting rights and obligations and getting treatment that does not differentiate in getting education. Educational democracy is not just a procedure, but also the values of recognition in human honour and dignity. Educational democracy efforts are expected to encourage the emergence of creative, critical and productive individuals without having to sacrifice their dignity and self. Education is a process of human character building that leads to life independence, requiring a mature and planned arrangement. Therefore, the role of education is always directed at efforts to improve human quality. The success of a nation's development will depend on the condition of human resources, so that in reality it is required by the implementation of education that is able to accommodate the demands of the environment and society. So that individuals can be built who are willing to work hard and learn so that their potential will rise to the surface. Self-potential is a hidden ability so that it must be actualised, must be implemented and must be used so that it can be useful for society and itself. In addition, joining organisations on campus is very good to follow because a lot of learning can be received, one of which can work in teams. Joining campus organisations can provide opportunities for development and progress on a personal level, by joining organisations provides opportunities for students to discover hidden abilities, pursue new hobbies, and broaden their horizons.

Politea : Jurnal Politik Islam

Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaran di satu sisi, sementara di sisi yang lain mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan demokrasi. Cara pandang ini sangat berbedah dengan kajian pendidikan pemilih, yang menempatkan pemilu sebagai fokus sentralnya. Bagi penulis, pendidikan pemilih perlu diperluas maknanya dengan mengaitkan politik kewarganegaraan dan demokrasi. Pendidikan pemilih berkontribusi menciptakan warganegara yang cerdas, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak politiknya. Pada saat yang sama, mandiri dan bebas dalam menyuarakan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politiknya. Lebih jauh lagi, hasil dari pendidikan pemilih memungkinkan warganegara melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, pendidikan pemilih akan menambah kapasitas warganegara bila berhadapan dengan pemerintahan.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdemokrasi, pemilihan umum diadakan setiap limah tahun sekali. adanya ruang publik memberikan pengetahuan bagi masyarakat. melalui pendidikan politik dan demokrasi secara bertahap dapat untuk memperkenalkan polik dan demokrasi kepada masyarakat.

PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan

Idealisme pembentukan watak kewarganegaraan (civic disposition) menuju peradaban bangsa yang bermartabat dan menjadikan warga negara yang baik dan cerdas (smart and good citizen) merupakan misi suci (mission sacre) dari civic education.Implementasi pembelajaran civic education di Indonesia terlalu menekankan pada aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif, sehingga hanya menciptakan warga negara yang cerdas namun kurang memiliki watak yang baik. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hakikat pembelajaran civic education, konsep civic dispostion dalam civic educationdan pembelajaran civic cducation untuk mengembangkan civic disposition. Salah satu kunci keberhasilan yang amat penting dalam mengembangkan civic disposition dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis nilai (value based approach).