JURNAL PENERAPAN AHP.docx

The Government of Pekanbaru City has planed to relocate the office centre to the sub-urban area in order to reduce the existing traffic congestion within the city centre zone and to make balance development between the city center and the sub-urban area. This study puts into account 3 alternative designated locations probably fit for the purpose. Those locations are (i) Jalan Palembang Kulim Tenayanraya District, (ii) Jalan Badak, Sail Tenayanraya District, and (iii) Jalan Lingkar Luar KIT, Okura, Rumbai Pesisir.District. Four major criteria have been developed as follow; physical criteria, accessibility criteria, infrastructures criteria, and environmental criteria. An Analytical Hierarchy Process (AHP) was implemented to analyze these criteria and the results were then compared to the results obtained from the Expert Choice software application package.

ABSTRAKSI Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan disahkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan direvisi menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 telah memindahkan sebagian besar peran, tugas, tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sesuai amanah Undang-undang No.3 tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, salah satunya dengan memperhatikan pengembangan sentra Industri dan Industri menengah. Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang sedang mengembangkan kawasan industri. Kabupaten Majalengka memiliki potensi dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya yang lainnya Untuk mencapai ekonomi yang optimal maka sektor industri pengolahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekonomi yang optimal. Potensi industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Majalengka sangat besar oleh karena itu hal ini perlu dipertahankan dan dikembangkan sub sektor yang menjadi focus penelitian saat ini adalah sub sektor industri Logam dan Elektronika. permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum adanya data yang menunjukan tentang komoditi unggulan sub sektor Logam dan Elektronika di Kabupaten Majalengka. Dalam menentukan strategi pengembangan yang tepat pada sub sektor Logam dan Elektronika di Kabupaten Majalalengka dimulai dengan penentuan komoditi unggulan industri Logam dan Elektronika dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Majalengka. Model pemecahan masalah penentuan komoditi unggulan industri Logam dan Elektronika menggunakan Metode Analytical Network Process dengan bantuan software super decision 2.0. Strategi pengembangan industri Logam dan elektronika menggunakkan analisis Porter Five Forces yang menganalisis 5 kekuatan dalam pengembangan guna dapat bersaing dengan daerah lain. Dalam penelitian ini diperoleh komoditi unggulan sub sektor Logam dan Elektronika di Kabupaten Majalengka adalah Pandai Besi dengan nilai inconsistency sebesar 0,083 berdasarkan pengolahan data menggunakkan metode Analytical Network Process dengan bantuan software super decision 2.0 dan strategi pengembangan berdasarkan hasil analisis porter five forces yang dapat diterapkan khususnya pada komoditi pandai besi adalah Strategi Perbaikan Mutu, Strategi Harga Produk, Strategi Promosi, dan Strategi Lokasi. Kata Kunci : Industri Kecil Menengah (IKM), Komoditi Unggulan, Metode Analytical Network Process, Analisis Porter Five Forces.

AGUS JURNAL

The rapidly technology process on globalisasion era in business world, makes the decision making is the important thing to make decision faced with the competition in business world. The decision making can be influence by a few aspect and group, which can influence the decision maker to accelerate the fast, perfectly and correctly the decision making.

1.latar belakang teori dan tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap siklus kekerasan oleh mahasiswa dengan melacak akar kekerasan dan mengambarkan anatomi kekerasan mahasiswa di makasar.jika kita meneliti dinamika kasus kekerasan sisiwa sangat mengkhawatirkan karena dampaknya dirasakan hari ini dan masa depan. Kekerasan dan vandalisme yang melibatkan mahasiswa berbagai tempat di Indonesia telah menyebabkan korban dan kerugian ekonomi akibat kerusakan fasalitas umum dan kampus. Selain itu, penggunaan kekerasan sebagai metode mandramatisir tuntunan mareka seperti bisanya digunkan untuk menegaskan identitas diri telah terinternalisasi dalam prilaku mahasisiwa sehari-hari. Asumsi ini menyebabkan peneliti melakukan penelitian anatomi kekerasan mahasisiwa. Melalui peneusuran. Kita mampu memahami anatomi kekerasan motif kekerasan itu, sumber-sumber referensi kekerasan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, paradigma, yang digunkan berakar pada antropologi budaya dan sosiologi.secara umum paradigma ini adalah proses penyelidikanuntuk memahami fenomena sosialdengan membedakan, membandingkan, katalogisasi, dan klasifikasisubjek penelitian, yang berhubungkan dengan kekerasan mahasiswa di Makasar. 2. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun paradigma yang digunakan berakar dalam antropologi budaya dan sosiologi. Pada umumnya, paradigma ini merupakan sebuah proses inventigasi untuk memahami fenomena sosial dengan membedaka,

Pengaruh Penggunaan Modul, 2019

ABSTRACT Zahren Zukri Alyafie, Stambuk H1 A1 12 043, Criminal Law, Faculty of Law haluoleo university, in 31 October 2016, "Analysis of Judicial Indictment Prosecution Against Crime Takes sharp weapons (Study indictment Public Prosecutor In the District Court of Kendari No : 304 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kdi), "Under the Guidance Dr. Oheo K. Haris, S.H., M.Sc., LL.M. as Supervisor I and Mr Herman, S.H., LL.M. as Advisor II. This study aims to determine the charges the prosecutor in Decision No : 304 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kdi meet the provisions of Article 143 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code requirements indictment. This type of research is a normative legal research. Normative legal research is a process of finding the rule of law, principles of law, and the legal doctrines in order to address the legal issues faced in order to produce arguments, theories and concepts as a prescription in solving problems. Based on the results of this study concluded that the charges prosecutors in Decision No : 304 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kdi not meet the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code requirements indictment. because in the application of the material terms in the indictment the prosecutor on the crime of carrying weapons by the defendant M. Ruslan has called time and place of the offenses are committed but not be accurate, clear, and complete because there was no conformity between the demands of the existing indictment in decision No: 304 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kdi. writing is not systematic between the demands of the first charge. placement of charges that are inconsistent with the facts. The ambiguity in the language in the indictment. The point is that in the decision No: 304 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kdi public prosecutor's indictment contains a contradiction between one another. Hence, the indictment containing the formulation of conflicting contents and raises doubts especially for the defendant, so that the indictments should therefore be declared null and void. Can be said that the implementation of the requirements of material does not comply with Article 143 paragraph (2) letter b Criminal Code so as null and void because it is based on the provisions of Article 143 paragraph (3) which confirms the indictment which does not comply with the provisions referred to in paragraph (2) b, " null and void".