UPAYA HUKUM

2018

A. Pendahuluan Pengadilan kasasi ialah Pengadilaan yang memeriksa apakah judec factie tidak salah dalam melaksanakan peradilan.Upaya hkum kasasi adalah upaya agar putusan judec factie dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan. Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, Pemohon kasasi lawannya terlawan kasasi. Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama memohon kasasi, berarti hanya ada pemohon kasasi, tidak ada termohon kasasi. Upaya hukum kasasi baru bisa digunakan kalau sudah mempergunakan upaya hukum banding. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung (pasal 10 ayat 3 UU No. 14/1970). Pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi Agama atau penetapan Pengadilan Agama (dalam gugatan voluntair), dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan memenuhi syarat-syarat kasasi. Selain itu, kasasi juga dapat dimintakan demi kepentingan hukum. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan upaya hokum kasasi? 2. Apa saja syarat-syarat pengajuan upaya hukum kasasi? 3. Bagaimanakah tata cara pengajuan dan pemeriksaan upaya hukum kasasi? 1 Mahasiswa Kelas HES 5E Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 162111183.

Rizkaul H, 2017

Ikhwanul qorib, 2020

Abstrak Pernikahan bisa menjadi kerangka penyempurna ibadah di mana seorang pria dan wanita melakukan perjanjian yang mengarah pada kehidupan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hukum Islam sendiri memiliki beberapa standar untuk keamanan spesifik agama, properti, kehidupan, garis keluarga dan alasan. Menikah muda untuk Islam itu sendiri tidak menyangkal keberadaan pernikahan selama itu baligh dan telah mampu secara rohani dan juga jasmani. Istilah pernikahan dini itu sendiri mungkin merupakan istilah modern atau yang dimaksud dengan kontemporer yang terkait dengan dimulainya waktu tertentu. Abstract Marriage can be a framework for completing worship in which a man and woman make an agreement that leads to the life of sakinah, mawaddah, and warahmah. Islamic law itself has several standards for the specific safety of religion, property, life, family lines and reasons. Married young for Islam itself does not deny the existence of marriage as long as it is baligh and has been able spiritually and also physically. The term early marriage itself may be a modern or contemporary term related to the commencement of a certain time.

semoga bermanfaat

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2014 i

Email : [email protected], [email protected] A. UPAYA HUKUM LUAR BIASA B. DESKRIPSI SINGKAT

2019

Pemahaman & ANOTASI Pengadaan Tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektara {Pengadaan Tanah Skala Kecil}

Makalah Hukum Gauss Fisika Dasar II, 2019

Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari faham status quo. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (dare). Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu yang tidak hanya mengedepankan aturan (rule), tetapi juga perilaku (behavior). Berhukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal (Rahardjo, 2004). Pelaku hukum yang berani bukan sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat.

Penulisan tesis ini secara khusus membahas tentang : "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL". Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat / penyelenggara negara terhadap dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat guna mengentaskan kemiskinan atau membantu meringankan beban akibat bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analistis, yaitu memaparkan permasalahan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut pokok permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini Pertama, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK itu ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)". Apabila korupsi dilakukan terhadap dana bantuan sosial penanggulangan bencana, maka ancamannya dapat diperberat yakni hukuman pidana mati. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Kedua, Dalam menegakkan hukum pidana, maka aparat penegak hukum dalam hal ini ; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan harus dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system". Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan. Untuk itu, agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai tujuannya, maka antar aparat penegak hukum harus saling bersinergi dan berkoordinasi serta menjalankan perannya masing-masing dengan baik agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.