Mencari Keadilan dalam Birokrasi

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah, 2014

Sejak Undang-Undang 32 tahun 2004 diberlakukan, secara simultan daerah otonom melaksanakan semua urusan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah otonom. Dalam pelaksanaannya, d a e r a h d i b e r i r u a n g u n t u k mengembangkan kreatifitas sesuai dengan kondisi dan situasi masingmasing daerah. Outcome yang dihasilkan beragam antara daerah otonom yang satu dibandingkan dengan daerah otonom yang lain. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa s e n d i r i b e r d a s a r k a n a s p i r a s i masyarakat dalam kerangka Negara k e s a t u a n R e p u b l i k I n d o n e s i a. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa s e n d i r i b e r d a s a r k a n a s p i r a s i masyarakat sesuai dengan perundangundangan disebut dengan Otonomi Daerah.

Media di Indonesia telah banyak menyuguhi rakyat Indonesia tentang kasus-kasus yang berkaitan seputar korupsi. Dalam pemberitaan yang seringkali kita dengar adalah pemberitaan tentang sebuah subjek dan sebuah tindakan yang ketika diberitakan, nyaris selalu berdampingan dan bahkan berkaitan, yaitu antara 'pemerintah' dengan 'korupsi'. Jika berita tersebut sering disiarkan

Berbicara tentang birokrasi seringkali kita langsung mengasumsikan sebagai sebuah prosedur yang berbelit, panjang dan memakan waktu lama, dan beberapa asumsi negatif lainnya tentang birokrasi. Asumsi tersebut akan lebih kuat lagi apabila kita membahas birokrasi yang sifatnya formal, baik itu negeri maupun swasta. Namun apakah sudah menjadi hal yang sulit dirubah bahwa birokrasi selalu menghambat kemudahan, kemajuan dan perkembangan sistem politik khususnya mempersempit ruang demokrasi. Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi formal pertama kali dimunculkan oleh Max Weber 1 pada tahun 1947. Menurutnya birokrasi merupakan tipe ideal bagi sebuah organisasi formal, ciri organisasi yang mengikuti sistem birokrasi ini adalah adanya pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hierarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang dan efisiensi. Target utama dari birokrasi ini adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Birokrasi memainkan peran aktif di dalam proses politik di kebanyakan negara dan birokrasi menggunakan banyak aktifitas-aktifitas yang diantaranya adalah tentang usaha paling penting dalam implementasi pembuatan undangundang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekenomian dan masalah-masalah professional, dan membagi pelayanan kesejahteraan (Herbert M.Levine, 1.982: 241). Masyarakat yang dibentuk dan diperintah oleh para birokrat akan menjadi masyarakatmasyarakat birokratis yang nantinya masyarakat tersebut akan menjadi birokrasi-birokrasi masyarakat yang patuh dan tunduk pada pengaruh sikap-sikap dan nilai-nilai birokrat, karena adanya perubahan sikap dari masyarakat akan bergantung kepada pengaruh para birokrat.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja IPDN, 2016

Corruption is a problem it should be a concern to everyone. One of the causes that is the low morale as well as officials and public awareness about corruption itself. Minimize the movement habits and corruption are other alternatives that should be pursued by the government. Space is narrowed in the implementation of government services, so the opportunity to behave corruption can be eroded. Some things you can minimize the space for corruption is anti-corruption education, standard operating procedures services, e-services and increase community participation.

CosmoGov

Tulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok birokrasi yang profesional. Pendekatan diskursus dipakai untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dipahami sebagai praktik manajerial karena pilihan terhadap pendekatan reformasi merupakan pilihan politik yang mencerminkan persetujuan pada rasionalitas tertentu dibalik pendekatan tersebut. Analisis diskursus terhadap konsep-konsep yang menjadi arus besar dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berupaya menundukkan birokrasi untuk patuh pada rezim pasar, yang kemudian melahirkan sosok birokrasi dengan cara kerja yang sejalan dengan kehendak rezim tersebut. Hal ini penting diungkapkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa konsep reformasi birokrasi tidak netral tapi senantiasa mengandung kepentingan untuk berkuasa. Di sisi lain, kesadaran ini membuka peluang bagi proses disku...

1/ Apakah keadilan sudah benar? Apakah keadilan sudah tepat? Tidak. Keadilan sudah buta. Tidak dapat membedakan yang mana harus dibela dan tidak. Keadilan bukan lagi sebuah kebenaran melainkan permainan politik semata. Oleh karena itu tahun 2006, I Gusti Ngurah Putu

Reformasi Birokrasi, kepemimpinan, dan pelayanan publik

2017

This study explains about bureaucracy, corruption, and power. Bureaucracy is an institution that has huge power in governance. Such power deals with public interest, and potentially it can also be abused. One of power abuses in bureaucracy is corruption. Both bureaucracy and corruption are huge problem that needs to be solved. If bureaucracy corrupts, it will impacts to bad public service, bad government performance, and disadvantaged people. In reducing of power abuse in bureaucracy, political and civil society controls are needed. The control is very needed for guiding bureaucrat behavior in doing job and function.

2019

Hak cipta 2019, pada Penulis Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit 2019.2530RAJ