Buku Implementasi Standar Penilaian

2021

Standardization, as one of the supporting activities for infrastructure development, has an important role in the utilization of resources and all development activities. Until now, 270 SNI documents and 143 road and bridge guidance documents have been published. Standards and guidelines that have been prepared needs to be evaluated for their application. The purpose of this study is to determinate the percentage of use of road dan bridge standards and guidelines, what the factors that influence the use of road and bridge standards and guidelines, and how to take the alternative strategies to improve the implementation standards and guidelines for road and bridge. The methodology used for determinate factors that influence the use of standards dan guidelines for road and bridges is logistic regression analysis, and to find alternative strategy to improve standards and guidelines is use SWOT analysis method. The result of this study is the use of standards and guidelines for road and...

Juknis_Penyusunan Pedoman Penilaian

karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun buku Staretegi Penerapan Layanan Pemasyarakatan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sebagai upaya terciptanya pelayan prima terhadap penerima layanan khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, masyarakat, dan stakeholder sekaligus penerapan Good Governance yang mengedepankan optimalisasi pemberian layanan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.14.OT.02.02 Tanggal 15 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Standar tersebut ditetapkan untuk meningkatkan dan mewujudkan Pemasyarakatan sebagai lembaga Publik yang transparan, efektif dan akuntabel serta menghasilkan layanan yang berkualitas. Buku ini disusun dengan maksud agar Standar Pelayanan Pemasyarakatan dapat diterapkan dengan baik oleh penyelenggara layanan pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Penyusunan buku ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan iv fungsi manajemen dalam upaya optimalisasi penerapan layanan pemasyarakatan. Fungsi manajemen yang terdapat dalam buku ini dimulai dari penerapan layanan sesuai standar, penerapan strategi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga diharapkan pelaksanaan layanan pemasyarakatan dapat diterapkan sesuai standar dengan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi. Akhir kata semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh penyelenggara layanan pemasyarakatan. Wassalamualaikum Wr. Wb. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN HANDOYO SUDRADJAT v DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR iii DAFTAR ISI v BAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN 6 C. SASARAN 7 BAB V PENUTUP 187 STRATEGI PENERAPAN STANDAR LAYANAN PEMASYARAKATAN D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e m a s y a r a k a t a n 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, STRATEGI PENERAPAN STANDAR LAYANAN PEMASYARAKATAN

Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Penelitian ini bertujuan mengembangkan panduan acuan standardisasi penilaian hasil belajar berbasis sekolah, kasus pada mata pelajaran Biologi dan Bahasa Indonesia di SMA. Hasil yang dicapai yakni tersusunnya panduan standardisasi penilaian yang terdiri dari (a) learning continuum Biologi dan Bahasa Indonesia SMA yang telah ditelaah pakar terkait, (b) Panduan Penyusunan Butir Tes Pola Konvergen dan Divergen, dan (3) Panduan Analisis Data Pengukuran Pendidikan menggunakan Program Quest dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Ketiga-nya sudah divalidasi melalui kegiatan diseminasi kepada para guru Biologi dan Bahasa Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat pada tahun kedua. Kemudian divalidasi lagi melalui kegiatan diseminasi kepada para widyaiswara di LPMP DI Yogyakarta, Jawa tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat pada tahun ketiga. Oleh karena it...

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 197) dijelaskan bahwa "Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakannya diri/kelompoknya melalui upaya terdidik dan terlatih pada jenjang pendidikan dan pelatihan. Oleh karenanya pendidikan sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa, sebagaimana juga tertuang dalam penjelasan batang tubuh Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bercermin dari tujuan pendidikan di sekolah itu, maka ada lima komponen dasar pendidikan di sekolah yang tidak boleh diabaikan satu sama lain dan masing-masing komponen memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam satu sistem yang tidak pisah dipisah-pisahkan.

vi+ 30 hlm + foto; 21 x 28,5 cm ISBN: 978-602-73704-2-5 Pengarah: PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Indonesia program pembangunan perpustakaan pasca kemerdekaan dimulai sejak awal 1950-an. Penggunaan konsultan asing menjadi semacam "keharusan" apalagi dengan program yang berasal dari lembaga internasional seperti Unesco, UNDP, Bank Dunia, Bank Pengembangan Asia, ataupun bantuan bilateral lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pada waktu itu tenaga nasional di bidang perpustakaan masih sangat terbatas. Dapat dikatakan bahwa perpustakaan juga masih merupakan kelangkaan. Pemakaian konsultan asing tentu juga mengandung resiko bahwa program pembangunan perpustakaan waktu itu akan sangat dipengaruhi pola pemikiran konsultan asing yang mungkin saja tidak sepenuhnya memahami kultur dasar bangsa Indonesia serta situasi dan konsisi yang ada. Rasa rendah diri terhadap orang asing dapat dipastikan menyuburkan pola pikir asing tersebut berkembang bebas. Sebagai ilustrasi, pada waktu itu diperkirakan 90% masyarakat kita masih buta huruf. Layak dipertanyakan apakah pengembangan perpustakaan waktu itu mempertimbangkan juga jumlah yang buta huruf, ataukah perpustakaan dibangun hanya untuk yang 10% saja?

Dilarang memperbanyak, mencetak, dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan bentuk apapun juga tanpa seizin penulis dan penerbit iii Standar Profesi Penyakit Dalam iv Standar Profesi Penyakit Dalam v Standar Profesi Penyakit Dalam KATA PENGANTAR BUKU STANDAR PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM PAPDI P e rtama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tu h an Yang Maha Esa, bahwa pada akhirnya buku Standar Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI d a pat diselesaikan. Dengan terbitnya buku ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas, hak dan kewajiban serta pelayanan dan pengabdian masyarakat untuk Dokter Spesialis Penyakit Dalam dapat lebih jelas. Buku ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan oleh seluruh Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang bertugas di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh Indonesia. D a lam melaksanakan tugas profesi, dokter spesialis penyakit dalam selain berkaitan dengan bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat, juga dituntut melaksanakan pendidikan dan penelitian dimana membutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam dengan tujuan memajukan dan mengembangkan ilmu penyakit dalam. Oleh karena itu, buku standar profesi penyakit dalam ini sangat bermanfaat dan diperlukan agar dapat diketahui apa saja yang dapat dan yang boleh dilakukan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam (kompetensi) beserta hak dan kewajibannya. S t andar profesi yang dibutuhkan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam meliputi pengetahuan dan keterampilan yang mencakup bidang-bidang disiplin ilmu penyakit dalam yang pendekatannya bersifat holistik yaitu sebagai berikut :