REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

ABSTRAK Ilmu dan pengetahuan merupakan sesuatu yang berbeda pemahamannya. Ilmu adalah suatu cara untuk mengetahui, dalam artian bahwa ilmu bukanlah satu-satunya cara bagi manusia untuk mengetahui. Kebutuhan untuk menempatkan Ilmu Hukum sebagai sebenar ilmu pada akan sangat menentukan terciptanya di samping suatu landasan intelektual bagi komunitas keilmuwan, juga memaparkan masalah-masalah yang perlu dibahas, dan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh para pakar ilmu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Ilmu Hukum. Munculnya sosiologi dalam Ilmu Hukum dikarenakan ingin melihat hakikat hukum yang tidak terbatas pada teks normatif yang abstrak. Tetapi lebih jauh dari itu, hukum ingin dilihat dalam segenap kompleksitasnya dalam interaksinya dengan alam realitas empirik sebagai medan tumbuh-kembangnya hukum tersebut. Apakah bunyi aturan hukum benar-benar berfungsi atau tidak berfungsi dalam realitas empirik.

NAMA: AMIR HAMDANI NASUTION NIP: 7112034 PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA JURUSAN ILMU HUKUM 2013 2 BAB I PENDAHULUAN Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair elections). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Seusai dengan dinamika politik yang melingkupinya, peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia mulai dari Pemilu 1955, pemilu-pemilu Orde Baru, Pemilu 1999, hingga Pemilu 2004, serta Pilkada 2005+ mengalami perubahan yang kian kompleks dalam mengatur berbagai macam kegiatan pemilu. Demikian juga dalam hal melindungi berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, peraturan perundang-undangan pemilu kian rinci mengaturnya. Meskipun demikian, setiap kali pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas. Selain itu, peraturan perundangan-undangan yang ada juga belum mengatur tentang keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu. Memang Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu (yang ditetapkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU), tetapi bagaimana dengan keberatan atas masalah lain (di luar hasil pemilu) yang juga diputuskan oleh penyelenggara pemilu? Banyaknya kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu, serta banyaknya kasus keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu; di satu sisi, mendorong munculnya protesprotes yang bisa berujung kekerasan, di sisi lain, juga mengurangi legitimasi hasil

lib.uin-malang.ac.id

t Bu r ô Ms 3n =t B ö Nä 3ã Z»y J÷ ƒr & 3 bÎ ) © !$ # Ÿ w • =Ï tä † `t B t b%Ÿ 2 Z w$t Fø ƒè C #· 'qã ‚s ù ÇÌÏÈ Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibubapa, karibkerabat, anakanak yatim, orangorang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[,dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang sombong dan membanggabanggakan diri (QS. ALNisaa [4]: 36) Kereta panjang sepuluh gerbong Berjalan menyusuri pegunungan indah Penuntut ilmu tak boleh sombong Karena ilmu hanya mengalir ke tempat rendah HALAMAN PERSEMBAHAN Segala puji syukur, dengan segala kejujuran dan kerendahan hati, ku persembahkan skripisi ini kepada : Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta alm H. Tadjuddin Noor yang senantiasa menjadi motivator dan teman diskusi terbaik yang pernah kumiliki Ibunda tersayang Hj, Khairiah yang tak lelah mendoakan dan mengharapkan kesuksesan untuk anaknya Adinda Melani Hariati yang senantiasa kulindungi serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan maupun dorongan Guruguruku di seluruh jenjang pendidikan yang kulalui yang telah membekali ilmu dan mendidikku dengan sabar serta memberikan berkah do'a padaku.

Redenomination is one of the discourse that will be conducted by the Government to effecting the economy that will become more efficient and to increase pride in the eyes of the International. But to achieve this goal is not easy, since there are many pros and cons in it. Redenomination does provide many benefits but also can negatively impact the price inflation due to rounding. However, the preparations should be done by Indonesia such as ensuring legal certainty and legal protection, setting up the infrastructure that has been configured in a proper and giving intensive socialization to the community. Comprehensive arrangement is needed to ensure legal certainty so can giving the benefits for many people.

Dengan adanya reformasi hukum, maka kemungkinan besar rakyat kecil atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan tidak mampu, kini hidup mereka akan sejajar dengan orang yang tadinya dapat membeli hukum. Meski hanya di dalam hukum tetapi mereka senang kalau dapat di sejajarkan dengan cara tak pandang bulu karen Indonesia adalah negara hukum.

ABSTRAK Potensi-potensi penyimpangan dalam berhukum melahirkan apa yang disebut jurang hukum (legal gaps). Jurang atau lacuna yang terjadi sesungguhnya berproses melalui pola-pola sederhana. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat senantiasa berproses, sedangkan hukum positif cenderung mengkristal sebagai produk, ketika persentuhan ini terjadi, ada kemungkinan hukum positif tadi tidak secara tepat mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan teori hukum progresif dapat menjawab permasalahan tersebut. Progresifitas dalam berhukum menuntut ada keberanian untuk melakukan terobosan guna mencairkan kebekuan tadi, sekaligus membangun jembatan diatas jurang hukum (legal gaps) tadi melalui penemuan-penemuan hukum agar dapat menseleraskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Kata-kata kunci : Hukum Positif, Jurang hukum (legal gaps), Teori Hukum Progresif, Progresifitas ABSTRACT Issue of Potential deviation in the law raises a gap in the law. Gap or lacuna proceeds through of simple patterns. This event occurs because society is always processed, whereas positive law tends to crystallize into as products, when this contact occurs, there is a possibility that the positive law is not able to answer the problem in society. The Result of the research shows Progresive Law Theory Approach can answer the problem. Progressiveness in the law requires a courage to make a breakthrough to overcome legal gaps, through the discovery of the law in order to created justice, benefit and legal certainty in society. PENDAHULUAN Produk legislasi yang diposisikan sebagai salah satu objek paling resprensentif dari hukum, adalah sebuah karya normative. Pada galibnya, semua yang normative membuka diri untuk terjadinya penyimpangan. Hukum-hukum normative berkaitan erat dengan hukum kemanusiaa,

2019

Dewasa ini fenomena pengungsi menjadi salah satu topik hangat yang acap kali diperbincangkan di dunia internasional. Keadaan tersebut dipicu oleh kian meningkatnya angka pengungsi yang tersebar di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Menurut data yang dirilis oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sampai tahun 2016, jumlah total pengungsi yang ada ada sekitar 14,1 juta jiwa. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan oleh banyak faktor, seperti konflik antar negara berkepanjangan, perang etnis dan ras dalam suatu negara, stabilitas negara terganggu hingga keadaan darurat yang mengancam keselamatan para pengungsi.

Info Bibliotheca: Jurnal Perpustakaan dan Ilmu Informasi, 2023

This research examines the increase in the capacity of record managers in organizations, and this is because the record management profession has a strategic role in the organization, thus making record managers a profession that is vulnerable to legal problems because it is directly related to valid evidence, namely records. For this reason, it is necessary to increase competence, one of which is competence in forensic documents. This competency is closely related and becomes a distinct advantage for record managers because document forensic activities examine and involve the record itself. The method used in this research is a literature study using reference sources of articles in journals, books, laws, and literature on websites. Literature sources are used to develop critical thinking and aspects related to increasing the competency of record managers with forensic document expertise. The results of the discussion show that record managers must improve their capabilities and abilities due to the demands of the times and their role and involvement in legal matters within the organization. Increasing competence has an impact on increasing the welfare and value of record managers. For this reason, a new framework is needed for the record management profession, namely the competency of forensic documents. This competency is very closely related because forensic document competency is an activity that examines and involves the record itself.

Abdul Roni, wacana pembaharuan hukum perspektif peranan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan konsep penegakan hukum progresif(Prof. DR. Satjipto Rahardjo), Halaman. 52-63 SOLUSI VOLUME. 5. No II. Bulan Mei 2014 52