Membangun Homines Novi

Qualitative research is a method of inquiry employed in many different academic disciplines, traditionally in the social sciences, but also in market research and further contexts. [1] Qualitative researchers aim to gather an in-depth understanding of human behavior and the reasons that govern such behavior. The qualitative method investigates the why and how of decision making, not just what, where, when. Hence, smaller but focused samples are more often used than large samples. Qualitative researchers face many choices related to data collection ranging from grounded theory practice, narratology, storytelling, classical ethnography, or shadowing. Qualitative methods are also loosely present in other methodological approaches, such as action research or actor-network theory. The most common method is the qualitative research interview, but forms of the data collected can also include group discussions, observation and reflection field notes, various texts, pictures, and other materials.

Collected essays in Agung Kurniawan's book, LUBES, published by Umahseni & IVAA 2014

2017

135060601111046 KONSEP UNTUK KEBERHASILAN PENETAPAN DAERAH OTONOMI BARU Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan daerah hasil pemekaran atau penggabungan dari daerah induk. Otonomi bertujuan untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan ini ternyata masih belum bisa terbukti, karena banyak urusan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan masih tetap ditangani pusat. Otonomi daerah merupakan merupakan salah satu perubahan besar bagi Indonesia. Kebijakan pemekaran daerah mengalami perubahan yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan merupakan salah satu tonggak reformasi pemerintahan di Indonesia. Adanya undang-undang tersebut memungkinkan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah merupakan landasan teknis pengajuan pemekaran daerah. Terdapat sedikitnya 7 kriteria dan 43 sub indikator yang menjadi persyaratan pemekaran suatu daerah.

Kristoforus Satya Anggara, 2021

XYZ adalah struktur platform jenis Wellhead dengan konfigurasi jacket 4 kaki yang dirancang untuk beroperasi pada kedalaman perairan 115 ft selama 25 tahun dengan arah orientasi +35o dari True North. Pada laporan ini dibahas tentang analisis dinamis terhadap struktur tersebut untuk memenuhi tiga faktor yang diperlukan yakni: keamanan, fungsi, ketahanan. Secara umum, tujuan dari analisis dinamis ini adalah untuk mengetahui respons dinamis struktur terhadap pembebanan yang merupakan fungsi waktu seperti displacement atau perilaku dinamis struktur seperti frekuensi natural struktur. Secara spesifik, persoalan yang dibahas dalam analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar respons struktur terhadap beban gempa (seismik) yaitu dengan mengetahui unity check-nya, berapa umur kelelahan dari struktur (dalam N siklus pembebanan dan dalam tahun) dan mengetahui metode dan jenis barge apa yang digunakan untuk load out jacket dengan mengacu pada rules API RP 2A WSD 22nd Edition dan AISC 13th Edition untuk pemilihan materialnya. Pada analisis seismik tipe tanah yang digunakan adalah tanah tipe B, percepatan tanah puncak (PGA) adalah 0,198 g, rasio redaman adalah 5%, dan CQC pembebanan dinamis X, Y , Z adalah 1.0, 1.0, 0.5. Pada analisis kelelahan telah dilakukan penggunaan metode deterministik untuk 8 arah pembebanan gelombang dengan kurva S-N dan formula faktor konsentrasi tegangan oleh Efthmiou serta umur kelelahan dihitung menggunakan metode Palmgren-Miner pada joint paling kritis. Pada analisis load out hanya dilakukan pada jacket, sedangkan load out untuk deck tidak dilakukan analisis. Analisis seismik dan analisis kelelahan serta sistem ballasting selama load out pada XYZ dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SACS Connect 10.3. Pembahasan hasil analisis hanya dilakukan untuk kondisi-kondisi yang maksimum sehingga dari segi ekonomis diabaikan. Dari analisis seismik didapatkan bahwa frekuensi natural strukturnya adalah 2,9 sekon. Terdapat beberapa member yang memiliki umur kelelahan kurang dari 25 tahun, namun jumlahnya sedikit. Metode load out yang digunakan adalah metode skidding dan barge yang digunakan adalah tipe Boa barge 21/22. Proses load out dari preballasting hingga akhir membutuhkan waktu selama 1 jam 35 menit.

The development of digital technology, especially in the e-commerce sector, has opened up new opportunities for economic growth in Indonesia. In the context of sharia economics, the implementation of the Ijarah contract is one of the relevant transaction models to ensure compliance with sharia principles, such as fairness, transparency, and avoidance of riba, gharar, and maysir elements. The Ijarah contract, which is based on a rental agreement, allows business actors and consumers to utilize goods or services without having to have full ownership, thus providing flexibility and inclusiveness in transactions. This study aims to examine how the implementation of the Ijarah contract in e-commerce-based sharia businesses can support the growth of the digital economy, especially by providing technology access to MSMEs and creating more ethical and sustainable transactions. The results of the study show that the Ijarah contract contributes positively to the growth of the digital economy by providing halal and fair transaction solutions. This model also increases consumer trust in sharia businesses and expands market opportunities, both domestically and globally. However, its implementation faces challenges, such as the lack of understanding of business actors about the Ijarah contract and regulations that are not yet fully supportive. Technological innovations, such as blockchain and smart contracts, can be a solution to increase efficiency and transparency in e-commerce transactions based on Ijarah contracts. With the right approach, the implementation of Ijarah contracts has the potential to create a digital economic ecosystem that is inclusive, competitive, and in accordance with sharia values.

Dian Novita Fajar Sari, 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV dengan menggunakan model evaluasi COPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model evaluasi CIPP diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang kompleks dari program Diklatpim tingkat IV tahun 2016 di Pemerintah Kabupaten Lahat. Didasari dengan penggunaan model evaluasi tersebut, maka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi terkait dengan penyelenggaraan Diklatpim tingkat IV tahun 2016. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 15 orang yang berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera selatan dan peserta Diklatpim tingkat IV tahun 2016 di pemerintah Kabupaten Lahat. Apabila dilihat dari aspek process dan product yang dilaksanakan, hasil penelitian menunjukan bahwa program Diklatpim tingkat IV Tahun 2016 di Kabupaten Lahat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dianggap berhasil. Namun berdasarkan aspek context dan input, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari program Diklatpim tingkat IV di pemerintah Kabupaten Lahat. Kata kunci: evaluasi; model CIPP; Diklatpim tingkat IV; pengembangan kompetensi

1.0 PETIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ( Akta 550 ) BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa: DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat: DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamik: DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dansegi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Malaysia: DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti yang berikut:"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara": Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid 2 DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atasakan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum Kebangsaandan peperiksaan yang sama; pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yangakan memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial,ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara: DAN BAHAWASANYA adalah dianggap sesuatu yang perlu, selagi ia selaras dengan dasar itu, dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak munasabah untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing: MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan