NAWACITA JOKOWI-JK

Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik . Dalam poin tersebut banyak hal yang ingin di wujudkan anatara lain : 1) Membangun kedaulatan pangan, 2) Mewujudkan kedaulatan energy, 3) Mewujudkan kedaulatan keuangan , 4) Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gudang dan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan, 5) Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional. Dalam agenda pemerintahan Jokowi JK dalam membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan dapat di mulai dari :1) Penyusunan kebijakan pengendalian atas import pangan, 2) Penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani, 3) Implementasi reforma agrarian, 4) Pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi. Menyoroti pada poin dalam membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus pertanian, UMKM dan Koperasi, di sini penulis ingin mengupas tentang koperasi terutama koperasi susu di Kota Malang. Kedaulatan pangan tidak hanya melalui komoditi daging, telur, ayam tetapi dapat juga melalui susu sapi perah. Wilayah Jawa Timur khususnya Kota Malang merupakan daerah yang cukup dingin dengan suhu udara berkisar 19° -31° C dan kelembapan udara berkisar 63 -98 %. Dengan kondisi yang dingin memungkinkan daerah tersebut untuk beternak sapi perah. Untuk daerah

Pembangunan sektor perekonomian pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangannya. Melalui konsep Nawacita Jokowi-Jk, arah pembangunan Indonesia, lebih dirumuskan dalam kaitannya terhadap pertumbuhan sektor perekonomian, yang dalam hal ini memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada didaerah. Hal ini dilakukan mengingat sektor perekonomian lebih banyak menyentuh pada lapisan masyarakat bawah, tipologi sistem perekonomian dan dinamika perpolitikan yang ada didaerah serta kepribadian dalam aspek sosial dan budaya. Salah-satu potensi sumber daya daerah yang dapat dikembangkan untuk merangsang laju pertumbuhan dan peningkatan perekonomian, yakni potensi rebung yang ada didaerah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi-Selatan. Besarnya potensi rebung, umumnya hanya dikonsumsi oleh sebagian masyarakat sebagai bahan olahan sayuran. Padahal potensi rebung dapat pula diolah menjadi tepung yang bisa bernilai ekonomi tinggi dan memiliki kualitas makanan yang berkualitas. Salah-satu makanan yang dapat diolah oleh tepung rebung, yakni Deppa Tori. Makanan khas tana toraja ini, merupakan makanan yang menjadi ikon destinasi wisata daerah tersebut dan bahkan makanan ini pula, kadang dijajakan kedalam berbagai pagelaran seni dan budaya yang dilakukan oleh suku toraja. Sehingga menanggapi fenomena tersebut, maka ada inisiatif untuk lebih meneliti dan mengembangkan potensi tepung rebung sebagai bahan pengganti tepung ketan atau tepung beras dalam pembuatan Deppa Tori. Hal ini pula dilakukan mengingat bahwa, potensi rebung memiliki banyak kandungan senyawa kimia alami yang dapat berguna bagi pertumbuhan manusia, seperti kandungan air yang berkisar 85,63%. Disamping itu pula tunas bambu rebung mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin A, thiamin, riboflavin, vitamin C serta mineral lain seperti kalsium, fosfor, besi dan kalium yang berguna dalam mengurangi resiko kanker, menurunkan kadar kolesterol dan juga stroke. Produksi Deppa Tori Rebung, dilakukan diawali pada tahap pengelolahaan, dengan cara membersihkan rebung dari permukaan kulitnya, mengupas, mengiris, lalu merendamnya. Kemudian rebung dikeringkan dan diayak dengan ayakan 90 mesh, serta diblender menjadi tepung. Tepung yang telah jadi, dimasukkan kedalam baskom yang diisi oleh adonan gula merah, hingga diaduk secara merata. Tahap akhirnya, membentuk adonan seukuran jari, lalu dipotong secara miring, hingga menyerupai jajaran genjang dan memberi wijen sebagai pelengkap hiasan. Produk DORENG yang telah dihasilkan, tentunya membutuhkan peranan pemerintah sebagai stakeholder. Adapun 3 langkah yang dilakukan seperti, membentuk organisasi DORENG, baik seperti lembaga usaha maupun UMKM, lalu kemudian memberikan suntikan dana dan pelatihan bagi pekerja DORENG, serta memberikan peluang dan akses yang sebesar-besarnya dalam memasarkan produk DORENG kesejumlah daerah dan instansi pemerintah terkait. Adapun metode penelitian yang digunakan, yakni pendekatan kualitatif, yang berasal dari studi literatur, catatan lapangan dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian tipe yang digunakan pula, lebih kearah deskriptif dengan teknik pengumpulan data, melalui telaah pustaka dan survei yang dilakukan. Teori yang relevan menggunakan pendekatan Keynesian, yang mengasumsikan adanya price rigidity dan excess capacity sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat (demand driven), yang berarti perekonomian suatu bangsa yang berbasis mekanisme pasar, tidak akan mampu dapat pulih secara cepat tanpa intervensi dari Pemerintah. Kata Kunci: Deppa Tori Rebung

The idea of Bung Karno about Trisakti is enlarged by Jokowi as the superior strategy; sovereign in 12 programs of political field, self-reliant in 16 programs of economics and personality in 3 programs of culture, by taking into account the contemporary context, hence, it is prioritized 9 (nine) main programs or Nawacita-as the instruments of operational strategies to become a bigger Indonesia. The content ideas of Nawacita is the economics equity for infrastructure developments as for development dialectics. It is equal to political developments since Old Era, New Era, and Reformation Era. By using qualitative method, political development strategies approaches, and the theory of National interest, hence, it is clearly seen that the political sovereignty created political equity in solving the labors issue and businessman-to assure the protection of labors and business for the businessman to give their capital investments in domestic due to create liberal economics system and the ideological paradox. Consequently, the economic independence is needed: infrastructure developments as the connector of each island in some areas as the process of central development equity both physical and mental development. As for cultural personality: to bring back the basic philosophy of Pancasila as the guide of the nation's development path and character. Abstrak Gagasan Trisakti Bung Karno, diperluas Jokowi sebagai strategi khusus, yakni berdaulat dalam bidang politik 12 program, berdikari dalam ekonomi 16 program dan berkepribadian dalam budaya 3 program, dengan mempertimbangkan konteks kekinian, maka, diprioritaskan 9 (sembilan) program utama atau Nawacita-sebagai instrumen langkah-langkah taktis operasional jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih besar. Isi gagasan Nawacita adalah pemerataan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur sebagai dialektika pembangunan. Hal tersebut selaras dengan pembangunan politik semenjak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Lewat metode kualitatif dan pendekatan strategi pembangunan politik, serta teori tentang kepentingan nasional, maka, tampak dengan jelas betapa kedaulatan politik melahirkan politik keseimbangan dalam mengatasi masalah buruh dan pengusaha-untuk memberikan kepastian perlindungan buruh dan kepastian usaha bagi pengusaha menanamkan investasi modalnya di dalam negeri sehingga menimbulkan sistem ekonomi lebih liberal dan terjadi paradoks ideologisasi. Untuk itu, maka, diperlukan kemandirian Ekonomi: pembangunan infrastruktur sebagai penghubung antar pulau-pulau di daerah sebagai proses pemerataan pembangunan pusat dan daerah yang Indonesiasentris baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental, sedang pada Kepribadian Budaya: Mengembalikan filosofi dasar atau falsafah dasar kita Pancasila sebagai penuntun jalan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

Dalam debat capres bidang politik internasional dan ketahanan nasional pada 22 Juni lalu, kita dapat melihat gambaran arah politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dari dua capres yang bersaing, Joko Widodo cukup mendapat sorotan. Pasalnya, publik memandang Jokowi tidak menguasai kedua bidang tersebut dibanding kompetitornya, Prabowo, yang berlatar belakang Kopasus. Di luar dugaan, Jokowi mampu memetakan masalah dan memberikan solusi alternatif terkait posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Setidaknya terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam paparan yang disampaikan Jokowi. Pertama, ada keberlanjutan ide atau pemikiran yang diwariskan para pendiri bangsa. Hal ini nampak dari acuan politik luar negeri Indonesia yang tidak lepas dari prinsip bebas-aktif. Kedua, Jokowi menghembuskan perspektif baru dalam politik luar negeri Indonesia. Perlu diketahui bahwa selama satu dekade ini politik luar negeri Indonesia lekat dengan slogan one thousand friend zero enemy. Namun, Jokowi menawarkan suatu pengambilan peran yang lebih aktif bagi Indonesia, yakni menjadi poros maritim dunia.

Hingga artikel ini diturunkan, paling tidak sudah ada 2 (dua) kebijakan yang berbau sapu yang telah diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi-JK; pertama adalah Kebijakan Sapu Jagad Listrik Nasional (lihat tulisan Erdi di Pontianak Post, Minggu 17 April 2016) dan kedua adalah Kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Kedua kebijakan ini sedang berjalan dan akan berakhir tahun 2019 di saat pemerintahan Kerja Kerja Kerja ini berakhir. Dengan dua kebijakan ini, publik kemudian memberi gelar pada pemerintahan Jokowi-JK sebagai pemerintahan “sapu”. Semestinya, gebrakan seorang presiden yang lahir dari Revolusi Mental dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih; sebagaimana telah saya hipotesiskan adalah menghukum mati koruptor yang tampaknya belum berani dideklerasikan karena banyak pertimbangan; termasuk kemungkinan senjata makan tuan. Kabinet kerja ini hanya ingin meletakkan dasar pembersihan aparatur melalui Saber Pungli yang nanti akan ditingkatkan menjadi Hukum Mati Koruptor. Semoga!

Kemiskinan yang makin menjamur di Indonesia sudah semestinya menjadi tanggungjawab kita semua, terutama pemerintah sebagai penerima amanat.

Perekonomian nasional sejak awal 2015 mengalami kelesuan akibat gejolak yang melanda perekonomian global. Perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang sulit diprediksi serta turunnya harga komoditas dunia dianggap sebagai penyebab perlambatan ekonomi dunia. Demi mengatasi dampak perlambatan ekonomi dunia di Indonesia, Pemerintah beserta otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan saling bersinergi menerbitkan paket kebijakan secara bertahap. Harapan mereka, sinergi ini membuat perekonomian nasional kembali bergairah. Sejauh ini, Pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi untuk mendongkrak performa ekonomi nasional. PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID XIV Paket Kebijakan Ekonomi XIV ini berisi delapan aspek regulasi yang mengatur industri e-commerce di Indonesia. Paket ini merupakan pendahulu sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce di Indonesia dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan nilai bisnis e-commerce di Indonesia mampu mencapai US$130 miliar pada tahun 2020. Pemerintah juga mendorong terciptanya 1.000 technopreneur dengan valuasi bisnis sebesar US$10 miliar lewat gerakan 1000 Startup Digital. Keberadaan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce diharapkan bisa mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan penemuan kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda. Menurut Darmin, kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap UMKM serta pelaku usaha pemula (startup). Selain itu, juga mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (e-commerce). Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral dan rencana tindak lanjut pelaksanaan e-commerce pada bidang tugas masing-masing. Dalam paket kebijakan ini pemerintah menetapkan delapan aspek pengaturan yang tertuang dalam peraturan presiden. Kedelapan Aspek tersebut adalah:

Ucapan selamat tentu tak ketinggalan saya sampaikan kepada Presiden RI, Bapak H. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Bapak K.H. Ma’ruf Amin atas pelantikan beliau bedua pada tanggal 20 Oktober 2019 menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bhakti 2019-2024. Semoga Bapak Presdien dan Bapak Wakil Presiden, secara bersama-sama dengan rakyat sukses membawa Indonesia lebih maju dan berkembang cepat agar sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Lalu, bagaimana rakyat dan pemerintah Kalbar berharap pada kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden baru kita ini? Terutama asa dalam membangun kawasan perbatasan, menyukseskan program desa mandiri dan mewujudkan Provinsi Kapuas Raya. Berikut ini adalah jawabannya.