CHF BAB II

dan ADA (2012) Diabetes Melitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, gangguan kerja insulin atau keduanya, yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf dan pembuluh darah. Diabetes Melitus adalah kelainan yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi normal (hiperglikemia) dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang disebabkan oleh kekurangan hormone insulin secara relatif maupun absolut, apabila dibiarkan tidak terkendali dapat terjadinya komplikasi metabolik akut maupun komplikasi vaskuler jangka panjang yaitu mikroangiopati dan makroangiopati (Soegondo dkk, 2004). Kesimpulannya, Diabetes Melitus adalah gangguan metabolisme karbohidrat, protein dan lemak yang ditandai oleh hiperglikemia. Hiperglikemia terjadi karena akibat dari kekurangan insulin atau menurunnya kerja insulin.

kerja merupakan salah satu upaya perlindungan yang ditujukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya, agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja selalu dalam keadaan

Kebijakan publik bidang pendidikan adalah apa yang dikatakan (diformulasikan, diputuskan/diadopsi) dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang dikatakan bisa berbentuk regulasi (Peraturan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, Peraturan Daerah, dan sejenis), perintah tertulis, perintah lisan, maklumat, dan sejenis). Yang dilakukan oleh pemerintah adalah pelaksanaan/implementasi kebijakan yang ditempuh melalui komunikasi kebijakan yang merata, akurat, konsisten (Edwards III, 1980), dukungan sumber daya (manusia, uang, material, informasi), fasilitasi/bimbingan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan. Baik yang diputuskan maupun yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pilihan-pilihan nilai yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya sesuai amanat UUD 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan pendidikan sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk dialokasikan pada jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang saling bersaing prioritasnya sehingga prioritas kebijakan merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari, yaitu mana yang harus, seharusnya, dan dapat dibiayai, dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Karena pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan nasional, maka kebijakan pendidikan kejuruan juga tidak bisa menghindari keterbatasan sumber daya.

Dalam tugas akhir ini akan dilakukan studi literatur yang merupakan pencarian referensi-referensi dari teori yang bersangkutan dengan judul, baik dari buku, jurnal maupun dari sumber-sumber lain. Pada penelitian sebelumya, banyak yang menggunakan mikrokontroller AT9S51 dan PLC sebagai otak dari semua sistem. Suyatno(2006), merancang sistem peringatan dini datangnya kereta api pada perlintasan

Negara atau pemerintah termasuk dalam pelaku ekonomi. Selain sebagai pelaku ekonomi negara juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. 1) Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. a) Kegiatan produksi Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini: 1. Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien. 3. Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi. 4. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja. b. Swasta (BUMS) BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.