Konstruksi.docx

Aspek Hukum Konstruksi : Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, 2017

Seperti yang kita ketahui , berdasarkan data statistik, kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dalam pekerjaan konstruksi sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena masih banyak pengurus maupun tenaga kerja belum mengenal dan memahami peraturan K3 yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Dengan demikian perlu adanya upaya pengendalian, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan tentang K3 dalam bidang konstruksi sehingga dapat dicapai kondisi dan lingkungan kerja yang aman. Melalui topic-topik yang dibahas dalam modul ini diharapkan dapat membantu para calon ahli K3 dalam pemahaman peraturan K3 di bidang konstruksi.

pembangunan proyek merupakan pembangunan yang akan membantu keberlangsungan proyek

Fenomena yang terjadi pada daerah tropis lembab, yaitu adanya udara yang lembab dan berpengaruh terhadap lingkungan termal pada bangunan. Sementara itu, penggunaan jenis bahan sangat berpengaruh terhadap daya serap uap air dalam ruang. Bahan berpori memiliki kemampuan dalam absorbsi dan desorbsi uap air. Oleh karena itu, pemanfaatan bahan organik yang banyak dijumpai di Indonesia, yaitu sabut kelapa, gambas kering, dan ijuk dikaji lebih lanjut terkait kinerja higroskopisitas dan pengaruhnya terhadap kenyamanan termal. Metode penelitian menggunakan metode eksperimental berupa uji model fisik melalui observasi lapangan. Hasil penelitian didapatkan bahwa bahan organik sangat potensial dijadikan sebagai penyerap kelembaban udara pada ruang dalam bangunan. Kata-kunci : bahan organik, absorbsi dan desorbsi kelembaban udara

Pada sebagian besar kebudayaan perempuan cenderung ditempatkan dalam relasi yang subordinatif. Konsep tersebut banyak mengilhami sebagian besar pemikir feminisme abad ke –20. Pemikiran tentang dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan lebih banyak bersumber pada aliran feminisme radikal. Pandangan yang melihat struktur dan hirarki masyarakat didasarkan pada jenis kelamin, sehingga status sosial, kondisi fisik dan psikologi serta berbagai nilai-nilai berorientasi pada jenis kelamin

BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Diselenggarakannya sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 1999, dimana kewenang pemerintahan pusat diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur, mengelolah, dan menjalankan sistem pemerintahan daerahnya serta mempergunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, baik itu sumber daya alam (SDM), sumber daya manusia (SDA), sumber daya modal maupun teknologi, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Setiap pemerintahan daerah memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berperan aktif, bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya agar dapat memacu ketertinggalan serta mampu setara dan selaras dengan daerah-daerah lain di wilayah kedaulatan NKRI. Meskipun setiap pemerintahan daerah memiliki hak dan wewenang penuh atas daerahnya masing-masing, namun Visi -Misi daerah, arah kebijakan pembangunan, garis koordinasi serta batasan kewenangan, diatur sebagai mana yang tertuang di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaran pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Dokumen Perencanaan Konstruksi harus terdapat telaah K3

Pada umumnya, perkerasan jalan terdiri dari beberapa jenis lapisan perkerasan yang tersusun dari bawah ke atas,sebagai berikut : • Lapisan tanah dasar (sub grade) • Lapisan pondasi bawah (subbase course) • Lapisan pondasi atas (base course) • Lapisan permukaan / penutup (surface course) masuknya air dan untuk memberikankekesatan (skid resistance) permukaan jalan. Apis aus tidak diperhitungkan ikut memikul beban lalu lintas.