PERUNDANG-undangan

Jurnal Kinabalu, 2018

VERBUM CHRISTI: JURNAL TEOLOGI REFORMED INJILI

Dalam artikel ini penulis melakukan kajian pada aspek- aspek teologis, filosofis dan sosiologis dari pekerjaan untuk memahaminya secara Kristiani. Analisis ini akan dipakai untuk menyusun suatu usulan etika kerja Kristen yang dapat diterapkan pada zaman ini. Ada tiga sumber yang akan dipertimbangkan dalam mengulas etika kerja Kristen tersebut: alkitab, tradisi, dan situasi hidup modern.

Sehubungan dengan Penerimaan / Rekruitmen Calon Karyawan pada perusahaan kami PT.SSI periode III Tahun 2016 untuk wilayah kerja meliputi Region Jawa, Region Sumatera, Region Kalimantan dan Region Indonesia Timur yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor : 25 Tahun2010 (terlampir:Peraturan Perusahaan) dan Standar Operation Procedure (SOP) Department of Human Resources Development Pusat Jakarta (terlampir : SOPHRD) di mana Penerimaan/ Rekruitmen Calon Karyawan ini dilaksanakan oleh Department of Human Resources Development Pusat Jakarta dengan membuka kesempatan bagian dan untuk turut bergabung bersama tenaga-tenaga profesional di bidangnya dan bersama-sama mengatasi setiap tantangan menjadi peluang keberhasilan. Penerimaan / Rekruitmen Calon Karyawan ini melalui proses/tahapan rekrut mendengan seleksi berbasis kompetensi dan transparansi sehingga untuk tahapan S e l e k s i akan dilaksanakan di BALI dengan tujuan untuk menentukan individu-individu yang tepat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tantangan dari setiap posisi yang kami tawarkan guna mendukung keberhasilan dan keberkelanjutan dari kegiatan operasi PT.SSI setiap wilayah kerja. Berdasarkan hasil evaluasi awal kami nyatakan Saudara(i) memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi untuk mengik ut tahapan selanjutnya,di mana Tahapan Penerimaan/Rekruitmen Calon Karyawan perusahaan kami terdiri atas 3(tiga)tahapan yakni:

Resume Undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan Sesuai dengan isi dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya pemberian otonomi yang luas terhadap daerah, daerah diharapkan mampu membangun kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan pemerintah daerah, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, daerah di harapkan mapu meningkatkan daya saing berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Dalam konsep permintaan dan penawaran akan didapatkan dalam kegiatan ekonomi pada keseimbangan pasar, dengan asumsi Cateris Paribus (semua variabel dianggap konstan). Keseimbangan pasar menunjukkan hubungan hanya dengan output yang dapat diterima oleh permintaan maupun penawaran. Sehingga dalam fungsi permintan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah (barang dan jasa) yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah (barang dan jasa) yang ditawarkan.