Proposal Refisi

SEMARANG 2015 PANITIA RETRET MISDINAR GEREJA ST. AGUSTINUS PANJANGAN -PAROKI ST. THERESIA BONGSARI SEMARANG PROPOSAL I. LATAR BELAKANG Dalam sebuah organisasi diperlukan beberapa pembinaan untuk menciptakan kekompakkan, keakraban dan rasa persaudaraan dalam tubuh Misdinar Santo Agustinus Panjangan yang harus dilakukan dari waktu ke waktu agar organisasi tersebut dapat lebih berkembang dan berjalan maju. Ada banyak macam kegiatan pembaharuan, salah satunya adalah Retret Misdinar. Kegiatan ini dilakukan agar

Muhammad Qasim, 2019

Membangun Budaya Literasi

Proposal Tesis - Dampak Media Sosial terhadap pengembangan Konsep Diri Remaja (studi komunikasi))

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) secara nasional resmi berdiri pada tanggal 21 Mei 1973. Organisasi ini lahir dari pernyataan sikap secara bersama oleh enam organisasi nelayan sebelumnya, yakni; Organisasi Nelayan Golkar, Pengurus Pusat SERNEMI, Pengurus Besar Serikat Nelayan Islam Indonesia, Gerakan Nelayan Marhaen, Karyawan Nelayan Pancasila, dan Dewan Pimpinan Pusat GENSI. Sejak resmi berdiri, praktis tidak ada lagi organisasi nelayan selain HNSI. Secara politis, organisasi HNSI pada awalnya didorong atau lebih dikehendaki untuk melakukan proses depolitisasi terhadap masyarakat nelayan yang sebelumnya terkotak-kotak dalam beberapa kelompok dengan orientasi kepentingan politik yang berbeda-beda. Setelah proses ini berhasil diprakarsai, dan HNSI terbentuk menjadi sebuah kekuatan yang menghimpun seluruh nelayan di Indonesia, ternyata dalam perjalanannya hanya menjadi instrumen politik bagi kepentingan rezim Orde Baru. Sehingga eksistensi HNSI yang diharapkan dapat mengartikulasikan kepentingan nelayan, mengambil prakarsa untuk memengaruhi kebijaksanaan pemerintah agar mengakomodir hukum adat dan memberikan hak-hak ekslusif kepada nelayan selama itu tidak pernah tercapai. Bagaimana HNSI bisa memperjuangkan hak-hak dan kepentingan nelayan, menghargai dan menjunjung tinggi profesi nelayan, independen dan jauh dari kepentingan politik, kalau pimpinan HNSI di tingkat pusat saja harus melalui penunjukan langsung dari pemerintah. Maka tidak salah kalau kemudian selama dalam perjalanannya kurang lebih 20 tahun, HNSI tidak dapat berbuat banyak untuk nelayan. Sebaliknya, HNSI yang notabene menghimpun seluruh kekuatan nelayan di seluruh Indonesia justru dimanfaatkan menjadi kepentingan politik bagi rezim Orde Baru. HNSI dengan nelayannya harus mengakomodir dan menyukseskan kepentingan politik rezim. Tetapi sebaliknya, aspirasi dan kepentingan sosial-ekonomi dan politik komunitas nelayan tidak harus diakomodasi dalam kebijakan publik. Salah satu indikator sederhana untuk mengukur ketidakberpihakan rezim terhadap nelayan waktu itu adalah, dengan ditetapkannya Undang-undang Perikanan No. 9 Tahun 1985. Tidak ada satu pasal pun di dalam produk hukum ini yang membela kepentingan atau memperjuangkan hak-hak ekslusif nelayan. Terpinggirkannya nelayan dalam proses politik dan hukum terjadi karena sangat lemahnya posisi tawar nelayan kita. Pada tingkat politik, nelayan merupakan subjek terlemah dalam relasi kekuasaan pengelolaan sumberdaya. Secara politik, nelayan tidak berdaya menghadapi industri yang merusak laut maupun menghadapi kekuatan dari luar yang global dan kapital. Dari aspek hukum, nelayan lemah karena tidak ada perlindungan terhadap hak-hak komunal pesisir (hukum adat dan kearifan lokal) dalam konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Bagaimana posisi tawar nelayan tidak menjadi lemah, kalau produk hukum yang dilahirkan pun tidak mendapatkan legitimasi. Fenomena dan fakta tersebut di atas tentu bisa dipahami karena berkaitan erat dengan strategi dan kebijakan pemerintah masa lalu yang menganak-tirikan sumberdaya pesisir dan lautan. Diperparah dengan konfigurasi kebijakan ekonomi bahwa sumberdaya perikanan laut adalah milik bersama (common property), sentralistik dan mengabaikan pluralisme hukum masyarakat. Kebijakan wilayah pesisir dan lautan yang didasarkan pada doktrin " common property " telah menyebabkan wilayah laut nasional menjadi arena pertarungan di bawah kekuasaan " hukum samudra, " siapa yang kuat akan

Puji syukur kehadirat Allat SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, dan mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari selalu mendapatkan Ridho-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW.

Evaluasi merupakan sebagaimana yang diungkapkan oleh SIL Internasional yang dikutif oleh Muhammad Yaumi dalam bukunya "Pinsip-prinsip Desain Belajar", Evaluation is the analysis and comparison of actual progress vs. Prior plans, oriented toward improving plans for foture implementation. It is part of a continuing management process consisting of plsnning, implementation, and evaluating; ideally with each following the other in a continuous cycle until successful completion of the activity.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul "PEMANFAATAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kembali kami dari siswa/i SMA Negeri 1 Sukatani sebagai generasi yang memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda dari satu bangsa yang menjunjung tinggi nilai, ideologi, sosial, ekonomi, seni dan budaya dari segala sendi dan aspek kehidupan ingin memberikan dukungan kepada pemerintah berupa karya dan seni guna membangun rasa percaya diri bangsa akan masa depan Indonesia yang kami rencanakan pada tanggal 30 April 2016. acara tersebut kami namakan, MAHAKARYA STARS (MARS). Acara ini bisa dijadikan wadah berkelanjutan bagi usaha dan upaya pemerintah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bangsa, agar Indonesia bangkit dari keterpurukan yang selama ini menjamur di Indonesia. Besar harapan kami agar kegiatan ini bisa bermanfaat dan menjadi media yang tepat untuk menyampaikan pesan yang positif, kepada generasi muda khususnya dan umumnya masyarakat luas, serta dukungan oleh pihak pemerintah juga instansi swasta.