KORUPSI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA

korupsi

KARYA ILMIAH MAHASISWA S1 SISTEM …, 2011

Peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk sebuah barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada kepentingan publik.Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Dibutuhkan hukum yang kuat sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik tersebut, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap-menyuap.Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan disektor ekonomi. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan, yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa melainkan budak yang patuh dengan sebuah tindakan pidana yang bernama korupsi namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan peraturan. Melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang sangat sulit untuk dilakukan. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkantindak pidana korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomidi Indonesia.

Indonesia is no longer a new discourse. However, not many articles that describe an understanding of the importance of ethical contribution to the problem of corruption in Indonesia. This article lays the foundation that talks about (Christian) ethics in response to the issue of corruption in the Indonesian context. Efforts to eradicate corruption often find their 'cul de sac' because it involves only one (political or economic) or two (political and economic) aspects of sociological pillars thus ruling out other pillar that is culture. On the other hand, the Church feels that they need to be involved in aspects of the politics to eradicate corruption. Map of the social threefolding be blurred so that the Church no longer feel that they have influence except through political aspects. By mapping the three sociological pillars, this article seeks to clarify the role of the Church through ethical-theological study in order to address issues of corruption in Indonesia. Through sociological role mapping, this article shows the power of ethics, particularly Christian ethics, to the problem of corruption in Indonesia. Kata Kunci: korupsi, sosiologi, etika Kristen, teologi

Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju

HESTI, 2022

Corruption is categorized as an extraordinary crime. This is because corruption causes harm to the democratic process as well as the social and economic rights of the wider community. In its development, corruption in Indonesia has occurred systematically and is widespread and occurs everywhere, both in government and non-government (private) institutions. The Indonesian government actually does not remain silent in overcoming corrupt practices. The government's efforts are carried out through various policies in the form of laws and regulations from the highest, namely the 1945 Constitution to the Law on the Corruption Eradication Commission.In Indonesia, a special agency for eradicating corruption has been established based on Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) is a state institution which in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power.

Korupsi seakan sudah menjadi budaya di negeri kita tercinta ini. Hampir setiap hari kasus korupsi menghiasi layar kaca atau pun menjadi headline di berbagai media cetak atau media online. Adanya lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi sepertinya tidak

Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan-pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan bidang hukum perlu didukung adanya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendayagunaannya, pemantapan, kedudukan dan peranana badan-badan penegak hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukumnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum.

Rizki Permatasari, 2020

Paper ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui ilmu tentang “Korupsi dan Kemiskinan”. Selain bertujuan untuk memenuhi tugas, tujuan saya selanjutnya adalah untuk mengetahui segala tindakan korupsi yang merugikan masyarakat di Indonesia dan dapat menyebabkan kemiskinan.