KETENTUAN RAHN DAN IMPLEMENTASI DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

2019

ABSTRAK Menurut ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, akad ijarah di Pegadaian Syariah, tarifnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam kaitan ini fatwa DSN-MUI menjadi acuan dasar bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menerapkan produk-produknya sehingga tidak melenceng dari ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi akad rahn dan ijarah dalam layanan gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah. Akad rahn dan akad ijarah diaplikasikan dalam satu transaksi. Akad rahn diaplikasikan untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan akad ijarah diaplikasikan untuk memperoleh pembayaran upah sewa atas pemerliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut di pegadaian Syariah. Kata kunci: muamalah, ijarah, rahn, pegadaian syariah, Fatwa DSN-MUI. ABSTRACT According to sharia provisions regulated in the DSN-MUI fatwa No. 25/DSN-MUI/III/ 2002 Regarding Rahn, the ijarah contract at Pegadaian Syariah, the rate may not be determined based on the loan amount. In this connection the DSN-MUI fatwa becomes the basic reference for Islamic Financial Institutions (LKS) to implement their products so that they do not deviate from sharia provisions. This study aims to determine the application of rahn and ijarah contracts in Islamic pawning services at Perum Pegadaian Syariah. Rahn contract and ijarah contract are applied in one transaction. Rahn contract is applied to hold the borrower's property as collateral for the loan received. Whereas the ijarah contract was applied to obtain payment of rental wages for the maintenance and storage of the collateral in the Islamic pawnshop.

Dalam Islam, uang merupakan salah satu faktor produksi sehingga untuk mendapatkan nilai lebih dari nilai asalnya tergantung dari hasil-hasil produksi. Kemudian uang juga adalah sebagai alat sosial, karena uang tersebut juga dijadikan sebagai alat membantu sesama insan, apabila bantuan tersebut untuk kepentingan komersial, maka pinjaman tersebut dianggap sebagai pinjaman biasa bukan pinjaman yang produktif. Pinjaman dalam bentuk konsumsi ini oleh Islam disebut sebagai qard, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Dalam hal ini peminjam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman qard juga tidak berbunga, karena prinsip dalam qard ini adalah tolong menolong. Sedangkan qard Al- Hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikannya. Qardhul hasan menurut Kamus Popular Keuangan dan Ekonomi Syariah merupakan pinjaman kebajikan, suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terdapat jorce majeure. Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Al-qard juga merupakan pembiayaan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah. Pinjaman qard diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Akad yang menitik beratkan pada prisnsip tolong menolong tidak mengutamakan mencari untung, ada pula akad yang bertujuan mencari untung. Akad yang pertama yaitu akad tabarru, sedangkan akad yang kedua dikenal dengan akad ijarah (mu’awadah). Salah satu akad tabarru adalah akad pinjam-meminjam. Pinjam meminjam adalah memberi sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi. Para Ulama Fiqh sepakat bahwa akad qard dikategorikan sebagai akad Ta’awuniy (akad saling tolong-menolong), bukan transaksi komersil. Maka, dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah. Yaitu dengan memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembaikan dana tersebut, kecuali jika bank mengikhlaskannya

ABSTRAK Dalam konteks perbankan, al-wakalah yaitu jasa melakukan tindakan atau pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah.

Akad mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syari’ah. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah (selanjutnya disebut UUPS). Pasal 19 UUPS menyebutkan, bahwa salah satu akad pembiayaan yang ada dalam perbankan syari’ah adalah akad mudharabah. Selain itu bank Indonesisa juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor, 10/16/PBI/2008 Tentang Prinsip Syari’ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah, juga menyebutkan mudharabah adalah salah satu akad pembiayaan yang ada didalam perbankan syari’ah. Akad Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Didalam pembiayaan mudharabah pemilik dana (Shahibul Maal) membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (Mudharib). Pada prinsipnya akad mudharabah diperbolehkan dalam agama Islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam mengelola uang. Dalam sejarah Islam banyak pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola uangnya. Sementara itu banyak pula para pakar dalam perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas dasar saling tolong menolong, Islam memberikan kesempatan untuk saling berkerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu. Pembahasan dalam makalah ini dimulai dari definisi mudharabah,dasar hukum, rukun dan syarat dan ketentuan mudharabah serta implementasinya dalam perbankan syariah

Ragam musyarakah pada bank islam dipengaruhi oleh sikap lembaga pengawasan syari‟ah pada masing-masing bank itu sendiri. Musyarakah dapat terjadi pada satu atau beberapa model usaha dengan lembaga perdagangan, perindustrian maupun dengan bank islam lainnya. Musyarakah juga dapat terjadi dimana beberapa orang menanamkan saham untuk membiayai atau mendirikan proyek usaha. Secara garis besar, syirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak (hak milik ) dan syirkah „uqud (syirkah transaksi). Syirkah hak milik adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka.

Makalah ini disusun guna Memenuhi Tugas Mata kuliah: Fiqih Kontemporer Dosen Pengampu :Imam Mustofa, S.H.I., M.SI. Disusun oleh: Eva Nur Sa'adah (141262810) Kelas A JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO 2017 1

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sitem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain al-qard adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi al qard tergolong transaksi kebajikan atau tabrru’ atau ta’awuni. dalam prakteknya al-qard dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi yaitu, sebagai produk pelengkap, sebagai fasilitas pembiayaan, dan pengembangan produk baitul maal seperti zakat, infaq, dan sedekah.

Mella amelia, 2022

Assalamualaikum Wr.Wb Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Implementasi akad Wadiah dalam Perbankan Syariah" ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Ibu Nurlinda S.E.Ak.M.Si.Ca mata kuliah Akuntansi Bank Syariah. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang "Wadiah" bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlinda S.E.Ak.M.Si.Ca, selaku dosen Akuntansi Bank Syariah yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat keselahan yang belum saya ketahui dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, mohon kritik dan saran dari teman-teman maupun dosen. Demi tercapainya makalah yang sempurna. Akhir kata saya berharap semoga makalah tentang “Implementasi Akad Wadiah dalam Perbankan Syariah” ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk para pembaca.

Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syariah yang memberikan eksistensi sistem islam di tengah-tengah eksistensi berbagai sistem ekonomi modern. Tapi sistem ekonomi islam lebih sebagai pandangan islam yang kompleks hasil ekspresi akidah islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas. Ekspresi akidah melahirkan corak pemikiran dan metode aplikasinya baik dalam konteks kemasyarakatan, kepolitikan atau perekonomian. Perkembangan implementasi sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan yang antara lain adalah kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran dari seluruh pihak secara sinergis dan bahumembahu sesuai dengan peran masing-masing. Dalam kaitan ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapatmenjalankan peran dan fungsinya secara profesional danamanah. Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (bank konvesional), namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah antara lain UU No, 10 Tahun 1998, sebagai revisi UU No. 7 Tahun 1992. Tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal ‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad. Sesuai dengan jenis dan macam usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem pengkongsian, sistem jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Seperti yang kita kenal, bank dan nasabahnya adalah dua pihak yang tidak ingin dirugikan. Kedua belah pihak pada hakekatnya berniat mendapatkan keuntungan, dalam perbankan syariah, niat itu dapat kita temukan dalam konsep Mudharabah dan Musyrakahah. Sistem inilah yang kemudian menjadi karakteristik umum dan pijakan dasar dalam pengelolaan bank-bank islam. Dalam oprasional bank syariah, mudharabah merupakan salah satu jenis akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sisem mudharabah ini merupakan sistem akad kerja sama antara dua pihak dimana ihak pertama menyediakan modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dan keuntungan dibagi menrut kesepakatan awal. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan sebagai landasan dasar bagi oprasonal bank syar’iah keseluruhan. Secara syar’iah prinsip berdasarkan kaidah mudharabah akan fungsi sebagai mitra baik dengan penabungan demikian jugan dengan pengusaha yang meminjam dana.