Academia.eduAcademia.edu

Penegakan HL-Freeport-Nurhasan.docx

Abstrak Penegakan hukum lingkungan hidup dalam fakta pelaksanaannya banyak mengalami hambatan, tantangan, dan sarat dengan beragam kepentingan yang tidak mudah dinegosiasikan. Kondisi demikian sangat jelas terlihat dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua. Masalah muncul ketika terdapat fakta bahwa perusahaan tersebut mengubah peruntukan (fungsi) sungai tertentu, dari peruntukan secara tradisional sebagai sarana pengairan dan kebutuhan keluarga menjadi peruntukan baru sebagai sarana pengangkutan limbah padat (tailing) industri mineral. Munculnya masalah tersebut mendapat reaksi penentangan yang keras dari masyarakat Papua dan para pemangku kepentingan lainnya (stakeholders). Beragam upaya penyelesaian diarahkan pada upaya menjamin terwujudnya keseimbangan kepentingan antara dunia usaha, masyarakat, dan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat Papua. Penulisan artikel ini dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis empiris, analisis hukum, dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil yang diharapkan yaitu tersusunnya Model Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Industri Terintegrasi sebagai bentuk penyelesaian komprehensif terhadap masalah lingkungan hidup yang terjadi, yaitu dunia usaha selain berkewajiban melakukan mitigasi fisik juga berkewajiban melakukan mitigasi sosial. Abstract Enforcement of environmental laws in its observance fact facing many obstacles, challenges, and loaded with a variety of interests that are not easily negotiated. This condition is most apparent in solving environmental problems that occur as a result of the activities PT Freeport Indonesia in Papua. The problem arises when the company changing the designation (function) a certain river, from the traditional designation as a means of irrigation and the family needs a new designation as a means of transporting solid waste (tailings) mineral industry. Because of that problem the people of Papua reacted strongly and so does the stakeholder. There are many dispute settlements made towards guaranteeing the balance of interests between the bussines community and the government in order to empower the people of Papua. This article using juridical-empirical approach, legal analysis, and techniques of data collection literature study. The expected result is the formulation of a model of community collaboration and integrated industrial management as a form of a comprehensive solution to the environmental problems that is Bussines is not only oriented on physical mitigation but also social mitigation.