Sukri

Sepeti yang dapat anda lihat pada gambar dibawah ini, jari-jari tanga kiri Anda harus ditempatkan di atas tombol A,S,D dan F dan jari tangan kanan anda letakkan di atas tombol J,K,L dan ;. Tombol ini disebut sebagai Home Row Keys, artinya posisi jari akan kembali ke posisi ini saat anda selesai mengetik. Dan ibu jari anda posisikan menggantung atau menyentuh tombol Spasi. Tombol-tombol yang ditekan setiap jari. Pada tabel dibawah ini, kami telah mencantumkan Home Row Keys diatas dan masing-masing tombol yang ditekan jari tersebut, serta tombol yang ditekan oleh jempol (spasi). Seperti yang terlihat di tabel ini, kedua kelingking, terutama kelingking kanan, bertanggung jawab atas tombol yang paling banyak pada keyboard.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa "Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia". Sesuai dengan pengertian undangundang di atas, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki suatu wilayah dan wewenang dalam upaya mengatur dan mengurus kepentinganya, serta yang menyangkut dalam kegiatan pembangunan desa tersebut dan kewenangan di atas merupakan suatu kewenangan yang sah dan diakui oleh peraturan perundang -undangan. Dalam hal ini kesatuan masyarakat yang akan diteliti oleh peneliti adalah Badan Pemusyawaratan Desa. Khususnya Peran BPD dalam pembangunan desa. 3 Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 2 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan desa. Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, merumuskannya dan menetapkanya bersama Pemerintah Desa .Pembuatan peraturan desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Perdes sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat dimana usulan atau masukan untuk rancangan suatu peraturan desa bisa datang dari masyarakat dan disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa. awasan semata tanpa mekanisme. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul

Latar Belakang:perempuan merupakan kelompok yang beresiko mengalami kanker payudara tetapi banyak dari mereka yang tidak mengetahui hal ini. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Payudara merupakan organ yang berfungsi ganda, selain untuk keindahan juga untuk menyusui. Bila perempuan mengalami kanker payudara akan menyebabkan tidak dapat menyusui serta dapat menjadikan kwalitas hidup penderita menurun. Tujuan: penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan tentang SADARI terhadap pengetahuan dan sikap kader kesehatan. Metode: desain penelitian quasi eksperimen dengan rancangan one group pretest dan posttest design. Penelitian dilakukan di Desa Gunung Sari dan Desa Sindang Sari Kecamatan Cianjur. Jumlah sampel adalah 41 kader kesehatan dengan total sampling. Data dikumpulkan dengan penyebaran kuisioner kepada 41 responden yang kemudian diolah menggunakan t test dengan melihat hasil sebelum dan setelah pendidikan kesehatan. Hasil: hasil penelitian ini menemukan perbedaan yang bermakna rata-rata peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah periode intervensi pendidikan kesehatan (p= 0.02). Kesimpulan: kesimpulan dari penelitian in adalah bahwa pemberian pendidikan kesehatan tentang SADARI berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan kader kesehatan. Saran: Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan agar adanya dukungan yang efektif baik dari pemerintahan desa, puskesmas, pusat pelayanan kesehatan maupun dari peran serta masyarakat dalam bentuk peran kader yang tergabung dalam posyandu sebagai upaya untuk mengatasi masalah kanker payudara. Disamping itu perlu adanya program tertentu yang intensif untuk mendukung program deteksi dini kanker payudara tersebut di masyarakat khususnya pada kelompok ibu ada di Desa

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul " PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP PERSPEKTIF POLITIK". Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas matakuliah Pancasila sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas matakuliah Pancasila. Pembuatan makalah ini mulai dari pencarian bahan, perancangan, sampai dengan penulisan, kami mendapat bantuan, petunjuk dan saran dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih. Penyusunan makalah ini disesuaikan dengan referensi yang didapat dari buku maupun internet. Segala kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan penyusun demi penyempurnaan tugas makalah ini.

Muhammad Fernanda,Ilham asmal febriyo,Weni Puji Astuti S.sos,M.KP

This study aimed to examine the effect of the application of cooperative learning model TPS (Think Pair Share) on student learning outcomes matter Pancasila democracy Class X SMA Negeri 1 Padangbolak. This research was carried out by using descriptive methods in the form of correlation is to look at a picture and see the effect between the two variables of the study. When the study is done for 3 months starting June until September 2013. Population in this study were all students of Class X SMA Negeri 1 Padangbolak totaling 35 students. The sample is the entire population of Class X SMA Negeri 1 Padangbolak numbered 35 students. From the results of the analysis carried out it turns out that the alternative hypothesis is accepted or not enforced not be approved truth thitung > ttabel (3,73 > 1,70). That is not a significant difference between the application of cooperative learning model TPS (Think Pair Share) on the results of student learning material Pancasila democracy Class X SMA Negeri 1 Padangbolak.