Konflik dan Pembangunan Politik

Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin

In a plural society as in a village, the form of social interaction can occur in a dissociative process or an associative process. The dissociative process can occur if each community group is unable to resolve itself with other groups and conversely the associative process can occur if the adjustment process can be carried out properly then the social interaction of post-conflict communities in the village will be associative. Social conflict Basically, it cannot be organized unless it is postponed by reducing the extreme actions that occur, the way, among others, is to prevent conflict from producing something that is detrimental to all parties. In addition, conflict managers immediately pull individuals out of their involvement in a social conflict and include them in other community groups who are running positive programs. Living in society cannot be separated from social changes, both fast and slow changes, because people cannot live alone without a relationship with their fel...

Konflik adalah salah satu masalah yang selalu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari namun acap kali konflik selalu dihubungkan dengan kekerasan seperti halnya kerusuhan, kudeta, terorisme, dan lain sebagainya. Mengapa seperti itu, karena dalam konflik selalu diawali dengan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu atau kelompok yang saling memperebutkan suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua belah pihak tersebut, namun hanya ada salah satu pihak yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut. Penjelasan lebih lengkap mengenai bagaimana konflik politik yang meliputi pengertian, faktor penyebab, tipe, struktur, intensitas, pengaturan dan penyelesaian konflik serta tak lupa kami beri gambaran bagaimana contoh kasus konflik politik yang pernah terjadi di Indonesia.

Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja, 2017

Economic development is a necessity in a nation longing for progress. But often the building also had its negative effects are not small. One of the adverse effects of development is the horizontal conflict due to land issues. Tension between economic interests with the interests of the people. It is often injured sense of justice. There were changes in the ownership status of previously communal land into private property. Weak community then became lost their land due to the construction process. The author tries to explain the issue of this land and give his view of how development should be implemented for the benefit of the people, especially the weak are not neglected.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Conflict is a process when a person feel like that another person bring a negative things in their business. Conflict becomes a normal thing in an organization as well as everyday life. The mismatch becomes a trigger in the conflict. Conflict may be positive or negative. Any conflict will ultimately produce a change in view as well as a new perception of a thing. Conflict is addressed and resolved in various ways. Conflict is rooted in an individual or a group. However, the conflict brought great changes into a positive thing if handled properly by an organization. PENDAHULUAN Organisasi adalah wadah bagi setiap anggotanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Tak diragukan lagi setiap saat ketegangan dapat saja muncul, baik antar individu maupun antar kelompok dalam yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Fenomena ini lumrah terjadi karena konflik merupakan realitas yang tidak pernah berhenti dan terus terjadi sepanjang manusia masih bersifat dinamis. Konflik dapat dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan ataupun merugikan. Menguntungkan apabila konflik yang terjadi dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan, namun sebaliknya pun dapat terjadi apabila konflik memecah belah kesatuan organisasi dan berakibat buruk bagi kinerja perusahaan atau bahkan menghancurkan perusahaan. Konflik dapat muncul dalam setiap tingkat dalam struktur organisasi. Banyak faktor yang melatar-belakangi munculnya ketidakcocokan atau ketegangan, antara lain: sifat-sifat pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan, komunikasi yang buruk, perbedaan nilai, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya membawa organisasi ke dalam suasana konflik. Agar organisasi dapat tampil efektif, maka individu dan kelompok yang saling tergantung itu harus menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung satu sama lain, menuju pencapaian tujuan organisasi. I. Pengertian Konflik Konflik merupakan suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah dipengaruhi secara negatif atau tentang memengaruhi secara negatif tentang sesuatu yang diketahui pihak pertama (Robbins & Judge, 2011). Sedangkan Kreitner dan Kinicki (2010) memberikan definisi konflik sebagai sesuatu proses di mana satu pihak merasa bahwa kepentingannya telah ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Menurut mereka konflik dapat bersifat positif atau negatif tergantung

2020

Konflik dalam Pembangunan Perumahan Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar utama manusia. Ini merupakan tempat untuk membina keluarga. Namun sayangnya ketersediaan perumahan di Indonesia masih sangat kurang. Pada tahun 2014 kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tempat tinggal(backlog) di Indonesia mencapai 17,2 juta unit. Kebutuhan ini setiap tahunnya terus mengalami penambahan rata-rata sebesar 930 unit/tahun. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pembangunan perumahan sebagai salah satu skala prioritas pembangunan. Setiap tahunnya pemerintah menetapkan target hunian. Namun target tersebut sering tidak tercapai. Salah satu penyebab tidak tercapainya target-target tersebut adalah konflik dalam pembangunan perumahan. Konflik menurut KBBI adalah percekcokan; perselisihan; pertentangan. Konflik sendiri merupakan hal yang sering terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain. Sehingga dapat dikatakan konflik pembangunan perumahan adalah perselisihan yang diakibatkan perbedaan kepentingan dalam pembangunan perumahan. Essai ini akan membahas tentang konflik perumahan dengan mengambil contoh kasus pembangunan rumah deret di RW 11 Tamansari, Bandung dan Pembangunan Rumah Sehat Sederhana(RSS) di Aceh. Dengan melihat bagaimana usaha pemerintah dalam menjalankan program pembangunan perumahan tersebut, usaha pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi dan bagaimana pandangan terhadap program tersebut dari sisi masyarakat dan pemerintah. Konflik dalam pembangunan perumahan dapat terjadi antara sesama lembaga pemerintahan dan/ atau antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik pembangunan perumahan yang terjadi antara sesama lembaga pemerintahan termasuk hal yang tak jarang terjadi. Seringkali suatu lembaga memiliki kepentingan berlainan dengan lembaga lain dan berujung salah satu lembaga dirugikan. Untuk mengatasi konflik tersebut tak jarang dilakukan diskusi untuk mengambil jalan tengah. Penyelesaian konflik tersebut bukan hanya memperjuangkan kepentingan

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2005

Sejak Juni 2005, bangsa Indonesia memasuki babak baru berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala Daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, pada Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah yang sering disingkat dengan Pilkada Langsung. Esensi dari pilkada adalah local voice dan local choice dan merupakan wacana untuk menghormati rasionalitas publik sekaligus untuk membangun mekanis bottom up yang dalam penyelenggaraannya tidak melupakan unsur kedaerahan yang diharapkan bisa mengikis sikap apatisme masyarakat terhadap politik. Penyelenggaraan pilkada langsung di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem pilkada langsung dengan sistem pemerintahan negara berbentuk federasi. Pilkada langsung di Indonesia dilatarbelakangi format pemerintahan negara kesatuan (NKRI). Perbedaan tersebut lebih berakar dari format pilkada langsung sebagai bagian dari desentralisasi atau dalam bahasa Mahkamah Konstitusi, pilkada bukan merupakan rezim pemilu melainkan rezim pemerintahan daerah. Sebanyak 173 kabupaten/kota dan 8 provinsi yang melaksanakan pilkada langsung pada tahap awal, Juni 2005. Selama 2005, termasuk yang mengadakan pilkada bulan Juni setidaknya ada 226 daerah yang menyelenggarakan pilkada, yaitu 11 provinsi, 180 kabupaten, dan 35 kota. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) mempunyai kabupaten terbanyak yang akan melakukan pilkada, yaitu 17 kabupaten di NAD dan 18 kabupaten di Sumut. Dalam rencana awal, perhelatan itu membutuhkan dana sekitar Rp 1,25 triliun, 50 persen jadi beban APBN, dan 50 persen lainnya dibebankan pada APBD. Di kawasan timur Indonesia saja, di 10 provinsi digelar 60 pilkada, yakni di Sulawesi Utara (enam daerah termasuk pilkada gubernur), Sulawesi Tengah (empat daerah), Sulawesi Selatan (10 daerah), Sulawesi Barat (dua daerah), Sulawesi Tenggara (lima daerah), Gorontalo (tiga daerah), Maluku (tiga daerah), Maluku Utara (tujuh daerah), Papua (13 daerah), dan Irian Jaya Barat (tujuh daerah). Pilkada kali pertama ini diikuti oleh seluruh partai politik peserta pemilu 2004. Tulisan ini dipersiapkan untuk Catatan HAM IMPARSIAL 2005 yang berjudul “Demokrasi Selektif terhadap Penegakan HAM”, bab ‘Kondisi Sosial Politik’.