DISKRIMINASI HARGA.pptx

Purpose of this paper is provide the scenario of price discrimination in the service marketing. This scenario will help the marketer to design surely when and where price discrimination will be used. The scenario of price discrimination show in the matematic model by involve the service internal factors (SIF) and external/environmental factor (EEF). That factorcs comprise six attribute that effect the price discrimination, i.e: criticality of service, customizations of service, demand fluctuations, service characteristics, nature of market served, and degree of competition. The result of this model be expected to help marketer to design the appropriate price discrimination of service marketing by consider the external/environment and internal factor.

good luck

PROGRAM PELATIHAN "DATABASE PERSEDIAAN (STOK) DAN HARGA BARANG" DIREKTORAT NASIONAL REGULASI KOMERSIAL DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN LINGKUNGAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE MATERI 1: KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA 1. Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:  Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.  Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.  Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. 2 Program Pelatihan "Database Persediaan (Stok) dan Harga Barang" Direktorat Nasional Regulasi Komersial -Direktorat Jenderal Perdagangan Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan Republik Demokratik Timor-Leste  Fungsi Regulasi yakni menciptakan peraturan, memungut pajak, mengadakan barang publik, memperlancar kegiatan usaha, mencegah monopoli dan pada akhirnya menciptakan efesiensi ekonomi. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:  Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.  Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan 3 Price ceiling diatas harga equilibrium (not binding) -hal ini tidak memiliki dampak pada market outcome.

manajemen pemasaran, 2019

1 BAB I PENDAHULUAN

Kondisi alam Indonesia sangat mendukung peningkatan produksi beragam jenis sayuran baik yang komersial, seperti kubis, brokoli, sawi dan petsai, maupun yang tradisional, seperti daun labu, daun katuk dan bayam. Berbagai sayuran tersebut, selain diusahakan di kebun-kebun secara komersial, juga dapat dibudidayakan dalam skala kecil di pekarangan atau halaman rumah.

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat.

Pada dasarnya Pemerintah terlibat dalam menentukan harga barang publik adalah ingin meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya maupun keadilan dalam distribusi pendapatan dalam menentukan berapa banyak barang yang dibeli oleh individu dan mereka hanya akan mempertimbangkan manfaat yang diperolah secara pribadi, sehingga kesempatan barang tersebut yang tersedia dipasar akan sanagt kecil. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah menjamin bahwa manfaat eksternal harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan jumlah yang akan dikonsumsi oleh individu, juga pemerintah akan terlibat dalam penyediaan barang pribadi untuk memproteksi masyarakat dari penipuan ( kebenaran iklan), kepastian tersedianya jasa ( jasa rumah sakit dan pos ), maupun keseragaman kualitas jasa (pendidikan). Semua keterlibatan pemerintah tersebut ditunjukan untuk mencapai penentuan harga yang efisien.