Perencanaan Partisipatif, Partisipasi dan Pemberdayaan

2018

Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya seringkali hanya sebatas upaya manipulasi. Manipulasi adalah tipologi terendah dari tingkat peran serta masyarakat, di mana tahapan tertingginya adalah citizen control yang diikuti dengan pelimpahan kekuasaan, kemitraan, perujukan, konsultasi, pemberian informasi, serta penyembuhan (Arnstain; 1969; 216-224). Tulisan ini mengambil fokus pada stimulasi peran serta masyarakat Kelurahan Keranggan di Tangerang, Banten, pada pembangunan wilayahnya melalui perencanaan partisipatif . Kelurahan Keranggan memiliki beragam industri olahan pangan yang berbasis industri rumah tangga, dengan produk utama berupa makanan ringan yang berasal dari singkong. Konsentrasi industri rumah tangga di Kelurahan Keranggan terletak di sekitar tepian Sungai Cisadane secara mengelompok pada RT 12 dan RT 13. Kondisi wilayah di RT 12 dan RT 13 Kelurahan Keranggan masih terbilang sulit akses dan orientasinya. Kecilnya akses ke rumah-rumah, dan terjalnya kontur ...

Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam, 2019

In the field of education, the planning process is one of the key factors in the effectiveness of the implementation of education activities to achieve the expected educational objectives for each level and type of education at the national, as well as local level. However, when viewed in reality everyday, elements of the process of education planning is still more used as a complement or elaboration of policy leaders, so often the goal set is not achieved optimally. One of the reasons is that educational planners still lack understanding of planning processes and mechanisms in a more comprehensive context. In addition, the position of the planning field is not a "key factor" of the existence of an educational institution, both at the macro and micro level, so that the contribution of education planning to the achievement of vision, mission, and educational goals has not been felt optimally.

2018

AbstractCommunity involvement in development planning is a necessity, through participatoryplanning or bottom up planning mechanisms, it is expected that the goals and objectivesof development are in accordance with the wishes of the community. However, communityparticipation in planning has so far only been a formality of musrenbang, participationis limited to attendance, planning results are still dominated by technocraticand political planning. The implementation of e-government in the implementation ofgovernment, especially e-musrenbang, implies that there are changes in the developmentplanning process, namely increasing community participation. The method usedis literature study with secondary data based on the results of research and opinions ofexperts related to the problem. The results of the study show that even though the communityparticipation in development planning has used the e-musrenbang system, it hasnot been implemented optimally due to a system that has not been w...

Perencanaan partisipatif dalam kerangka pengembangan masyarakat dan pembangunan adalah mendorong pembangunan yang berangkat dari bawah dengan mengakomodir keinginan masyarakat, menciptakan keterlibatan masyarakat dalam bentuk interaksi dan komunikasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penguatan manajemen organisasi yang baik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada masyarakat (people centered development)

2019

Tujuan dalam pemberdayaan kelompok masyarakat khususnya Kelompok Wanita Tani Lestari dalam perencanaan melalui metode partisipatif adalah pendampingan untuk memberdayakan k elompok masyarakat tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya, dengan membuat sebuah perencanaan partisipatif. Pemberdayaan pendampingan perencanaan partisipatif dilakukan untuk membantu permasalahan mitra dengan kegiatan-kegiatan dan metode : 1).Melakukan pendampingan dan penyuluhan tentang pentingnya bekerjasama dalam berorganisasi dan pembagian kerja untuk menunjang perekonomian keluarga serta pengaturan manajemen dan tata tertib administrasi, 2).Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), 3).Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan Transect, 4).Penyuluhan tentang keorganisasian dan kewirausahaan pertanian/perkebunan, 5).Penyiapan lokasi kebun bibit desa. Kegiatan dan metode ini dilakukan setelah melihat permasalahan mitra seperti masih banyak anggota kelompok yang belum...

Musrenbang yang dimulai dari tk desa sering menyisakan persoalan yang berupa 'tidak terakomodasinya daftar usulan yang sudah dirumuskan melalui proses bersama masyarakat'. Dan sering membuat jera masyarakat untuk berpartisipasi tahun berikutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, telah diujicobakan di Gunung Kidul upaya solusinya melalui cara yg ada dalam paper ini

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disebut sebagai Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah semakin berkembang, ada yang sudah berjalan dengan baik namun ada yang belum dijalankan secara maksimal. Pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Dalam konteks pengembangan wilayah, pengembangan perdesaan seharusnya memegang posisi terpenting yang diformulasikan negera-negara Dunia Ketiga seperti Indonesia karena sebagian besar penduduknya tinggal di perdesaan, maka tidak mungkin fasilitasi self-sustain tanpa fokus perdesaan (Rustiadi et al., 2011).

Pengantar Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa : Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on (Ife, 1995). Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap " proses dan hasil-hasil pembangunan. " Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan

Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses bagaimana perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango serta faktor pendukung dan penghambat perencanaan partisipatif. Pemerintah Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango menjadi bagian dari desa yang menerima anggaran dana desa sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tetapi sampai saat ini kemajuan pembangunan, pendapatan desa dan masyarakatnya masih belum maksimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analitis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes secara umum dijalankan dengan baik, akan tetapi belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat. S...