Seri Manajemen Pelayanan Publik

2020

©Hak Cipta dilindungi undang undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan sengaja, tanpa ijin tertulis dari penerbit.

manajemen sekolah

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut

Buku Pelayanan Publik

Dr. Djoko Siswanto M, 2023

Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan terutama pendidikan dasar merupakan pelayanan dasar yang wajib dilakukan oleh Pemerintah (Daerah) di seluruh Indonesia. Buku ini hadir karena mendapat inspirasi dari disertasi penulis dengan judul: ”Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dengan perspektif "sound governance,” di Kota Probolinggo. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membumikan konsep sound governance dari Farazmand (2004) pada tingkat lokal yaitu di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, maka hasil dari penelitian ini telah ”memodifikasi” konsep tersebut, menjadi konsep sound local governance. Sedangkan konsep sound local governance ini berdasarkan studi tentang Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik atau disingkat MBS-BPP. Buku ini memuat temuan penelitian yaitu: pertama, adanya suatu interaksi antar aktor (pemerintah, privat, masyarakat dan global) secara dinamis pada pelaksanaan program MBS-BPP dengan peran masing-masing yang saling mendukung dalam upaya perbaikan pelayanan publik pendidikan; Kedua, seluruh tahapan pelaksanaan program MBS-BPP terjadi interaksi secara dinamis dan saling mendukung dari seluruh dimensi sound governance, sehingga sekolah dapat memperbaiki pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Ketiga, sekolah pada pelaksanaan program MBS-BPP ini menghadapi kendala internal, yaitu: rendahnya komitmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan paguyuban kelas; kekurangpahaman terhadap program, sumbangan masyarakat, dan kegiatan ekstra kurikuler; kekurangpedulian orang tua/wali siswa terhadap kebutuhan sekolah; kekurangterbukaan informasi sekolah, maka sekolah dapat melaksanakan program MBS-BPP untuk memperbaiki pelayanan pendidikan. Keempat, sekolah pada pelaksanaan program MBS-BPP ini mengahadapi tantangan eksternal, yaitu: kurangnya komitmen Dinas Pendidikan, seringnya kebijakan mutasi kepala sekolah, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan pendidikan gratis, dan hubungan hierarkhi yang rigid antara national governance dengan local governance, maka sekolah dapat melaksanakan ix program MBS-BPP untuk memperbaiki pelayanan pendidikan; Kelima, sekolah telah melakukan inovasi kebijakan dan administrasi dalam pelaksanaan program MBS-BPP, sehingga sekolah dapat memperbaiki pelayanan pendidikan. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa keempat aktor ada interaksi yang dinamis dan saling mendukung dalam pelaksanaan program MBS-BPP. Pada tahapan pelaksanaan program MBS-BPP sekolah dapat memadukan seluruh dimensi sound governance, meskipun menghadapi beberapa kendala internal dan tantangan eksternal, serta di dalam rangka menghadapi perubahan dunia pendidikan yang begitu cepat, maka sekolah berupaya melakukan inovasi kebijakan dan administrasi pelayanan pendidikan secara terus menerus, sehingga ada jaminan pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Kata kunci: sound governance, peran aktor, manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik, perbaikan pelayanan pendidikan berkelanjutan.

Definisi Manajemen, Manullang (1985: 17) sebagai: seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu." Sementara Gibson, Donelly dan Ivancevich (1996:4) mendefinisikan manajemen sebagai:"suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri." Dua definisi diatas kelihatannya beda , tetapi pada prinsipnya sama. Yang dimaksud dengan "proses" oleh Gibson, Donelly dan Ivancevich adalah penerapan "ilmu dan seni" seperti yang dimaksud oleh Manullang, sedangkan"pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan" oleh Gibson dkk di sebut dengan mengoordinasikan berbagai aktivitas lain.

Repository Universitas Bina Sarana Informatika (RUBSI), 2021

Kumpulan teori pelayanan publik

Jurnal Administrasi Pembangunan, 2013

Analysis Management Public Service. This study aims to analyze the management of public services on the Integrated Service Agency and the Investment Dumai. The method is quantitative, with the techniques of data collection using questionnaires and interviews. The amount of the respondents are 100 people consisting of 60 respondents Integrated Services Agency staff and the Investment Dumai and 40 respondents society as a recipient of the licensing service. The findings of the study is not quite good enough public service management is implemented by the Integrated Services and Investment Dumai is located in both categories are not as many as 41 respondents, both categories were 38 respondents and only 21 respondents in the category of no good.. Abstrak: Evaluasi Kebijakan Sistem Angkutan Umum Massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelayanan publik di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai. Metode adalah kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Jumlah responden adalah 100 orang yang terdiri dari 60 responden Terpadu staf Badan Layanan dan Dumai Investasi dan 40 responden masyarakat sebagai penerima layanan perizinan. Temuan dari penelitian ini adalah tidak cukup baik manajemen pelayanan publik yang cukup dilaksanakan oleh BPTPM Kota Dumai terletak di kedua kategori tidak sebanyak 41 responden, kedua kategori adalah 38 responden dan hanya 21 responden dalam kategori tidak baik. Kata Kunci: Manajemen, pelayanan publik, penanaman modal, dan pelayanan terpadu.