SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO

Banyak sekali keluhan yang biasa kita dengar dan kita baca di pelbagai media mengenai sistem pemerintahan kita dewasa ini. Sebagian mempersoalkan sistemnya, dan sebagian lagi mempersoalkan kinerja orang yang menyelenggaraan sistem itu dalam praktik. Jika persoalannya terletak pada sistem, maka jalan keluarnya tiada lain tentu harus dengan melakukan perbaikan sistem norma aturannya dan penataan fungsi-fungsi kelembagaannya. Namun, jika persoalannya terletak pada kinerja orang dalam proses penyelenggaraannya, maka solusinya tentu terletak pada kualitas orang per orang penyelenggara kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan yang sedang dipraktikkan dewasa ini.

PENGERTIAN PEMERINTAHAN a. Dalam arti luas : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badab legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suaru negara dalam mencapai tujuan negara. b. Dalam arti sempit : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara. c. Mmenurut Utrecht ada 3 pengertian :

susun oleh: Dian Setiawan L200110020 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013 KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya maka dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan semampunya. Makalah Kewarganegaraan ini dibuat dengan tujuan melengkapi tugas makalah kewarganegaraan serta agar mengetahui tentang Sistem Pemerintahan yang terdiri dari penjelasan, kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan antara Presidensial dan Parlementer. Penyelesaian makalah ini juga bersumberkan dari beberapa referensi dari pengetahuan yang kami miliki seputar hal ini, Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik sebagai penyempurnaan makalah ini.

Puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan izin dan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul "Sistem Pemerintahan Amerika Serikat".

Kelompok 2 Filsafat dan Dasar-dasar Logika: 1. Anisa Nur Faradilah (193503516049), 2. Yudhistira Pandhu Indrayoga (193503516050), 3. Intan Septy Wulandari (193503516062), 4. Novianti Sisway (193503516064), 5. Kamilah Nurfithri Hayati (193503516067)., 2020

Indonesia kini disebut-sebut sebagai salah satu Negara the third largest democracy in the world, setelah India dan Amerika Serikat. Demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola, dijalankan dengan menjadikan rakyat penentu berjalannya kepolitikan dan kepemerintahan. Demokrasi yang sedang berjalan di pemerintahan Indonesia saat ini memperlihatkan kemajuan dari masa-masa sebelumnya.

Lembaga Keuangan Shari’ah merupakan embrio kekuatan ekonomi di negara ini, di zamannya ia mampu menjadi sistem yang bisa mensejahterakan umatnya. Di masa krisis, ia mampu lolos dari kebangkrutan, sekalipun tidak mendapat bantuan dana BLBI. Konsep yang mengandung keshari’ahan ini harus menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian negeri ini. Sistem lembaga Keuangan Shari’ah ini berkembang pesat memainkan peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Tulisan ini merupakan studi pustaka dimana penulis mencoba menjelaskan bagaimana sistem lembaga keuangan islam di berbagai Negara, dan kemudian di bandingkan dengan penerapan sistem lembaga keuangan di Indonesia.