PANDUAN PENANDAARASAN

Dasar Perlesenan SPAD

Program Rakan Pembaca ‘ Serlahkan Bakatmu’ ini dapat membantu murid dalam memupuk budaya membaca dalam diri mereka, membina keyakinan diri, memantapkan kemahiran berbahasa serta melayakkan diri mereka untuk mendapat pengikhtirafan Rakan Pembaca mengikut mata yang dikumpul berdasarkan aktiviti yang disertai. Projek ini akan diadaptasikan di sekolah sandaran dengan harapan dapat meningkatkan peratus murid yang layak mendapat pengikhtirafan dan memberikan peluang yang sama rata kepada setiap murid seperti yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Program yang ditandaaras ini telah beroleh kejayaan dengan menunjukkan peningkatan peratus murid yang layak mendapat pengikhtirafan. Guru-guru serta barisan pentadbir juga memainkan peranan dalam kejayaan ini. Selain itu, peranan dan sokongan ibu bapa juga membantu kejayaan program ini. Program ini juga dilihat sangat sesuai dilaksanakan di sekolah sandaran kelak tetapi memerlukan penambahbaikan dan pengubahsuaian agar sesuai dengan persekitaran sekolah sandaran.

PANDUAN MENYUSUN APBDES, 2014

PERENCANAAN PENGANGARAN MONITORING DAN EVALUASI ii PANDUAN PENYUSUNAN APB -DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL MUSTIKA AJI O81 391 016 316 [email protected] MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA iii Kata Pengantar APB Desa adalah salah satu instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang berpihak pada rakyat miskin dan berkeadilan Gender di tingkat desa. Memahami proses dan seluruh tahapan pengelolaan APB Desa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APB Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalan kan dengan baik. Kebumen , Peretengahan Desember 2014 Mustika Aji iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ……………………………. v BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.1. Pengantar Penggaran Desa Partisipatif 1.2. 1.2. Dasar Hukum BAB II MENGENAL APB DESA 2.1. Mengenal APB Desa 1.2. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Secara garis besar alur Penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai tergambar dalam bagan berikurt inii. MUSBANGDES PER KADES RKP Desa MENYUSUN RKA PERDES APB Desa PERUBAHAN APB Desa PERHITUNGAN APB Desa SOSIAISASI APB Desa PERDES RPJMDes Draf Rancangan R APB Desa SKALA KABUPATEN LPJ KADES Rancangan R APB Desa Musyawarah Anggaran Desa MUSYAWARAH BPD PELAKSANAAN APB Desa DAN ADMINISTRASI KEUANGAN MURENBANGCAM SKALA DESA SEKDES MENGKOMPILASI RKA EAVALUASI OLEH BUPATI Pembahasan Di fokukuskan pada Kesusaian dg RKP Desa ALUR PENYUSUNAN APB DESA PARTISIPATIF PERUBAHAN DPA MENYUSUN DPA

PANDUAN PENYUSUNAN SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] PANDUAN PENYUSUNAN SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PANDUAN PENYUSUNAN SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDAHULUAN Pembelajaran adalah proses yang bersifat terencana dan sistematik, karena itu perencanaan pembelajaran seharusnya disusun secara lengkap, dengan pengertian dapat dipahami dan dilakukan oleh orang lain dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Sebagai illustrasi dapat digunakan profesi seorang perancang bangunan, yang mana rancang bangun yang disusunnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh beberapa orang tukang bangunan dibantu dengan beberapa orang buruh bangunan. Hal ini bisa terjadi karena rancang bangun yang disusun tersebut cukup lengkap dan operasional, sehingga seorang tukang yang tidak memiliki pendidikan teknik bangunan sekalipun dapat memahami dan melaksanakannya. Bagaimana halnya rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru selama ini? Apakah rencana pembelajaran tersebut sudah lengkap dan operasional? Kenyataannya, pada pengamatan terhadap dokumen RPP pada beberapa guru, umumnya hanya berisi langkah-langkah yang cenderung tidak operasional dan langkah tersebut cenderung bersifat kegiatan rutin. Kebanyakan RPP yang disusun belum tampak adanya spesifikasi langkah-langkah pembelajaran sesuai karakter mata pelajaran dan perkembangan siswa. Seharusnya RPP harus disusun selengkap mungkin dan sistematis sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru lain. Terutama ketika guru yang bersangkutan tidak hadir, guru lain dari mata pelajaran serumpun dapat menggantikan langsung, tanpa harus merasa kebingungan ketika hendak melaksanakannya. Pada hakekatnya penyusunan RPP bertujuan merancang pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tidak ada alur pikir (algoritma) yang spesifik untuk menyusun suatu RPP, karena rancangan tersebut seharusnya kaya akan inovasi sesuai dengan spesifikasi materi ajar dan lingkungan belajar siswa (sumber daya alam dan budaya lokal, kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi). Pada umumnya RPP guru cenderung bersifat rutinitas dan kering akan inovasi. Hal ini diduga bahwa dalam melakukan penyusunan RPP guru tidak melakukan penghayatan terhadap jiwa profesi pendidik. Keadaan ini dapat dipahami karena, guru Kegiatan pendahuluan diarahkan, antara lain untuk memberikan: (1) pemanasan berpikir, (2) apersepsi, dan (3) motivasi. Pemanasan berpikir digunakan untuk menumbuhkan terjadinya disequlibrasi, sedemikian hingga proses adaptasi (asimilasi dan akomodasi) mudah berlangsung. Dengan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005. Panduan yang disusun BSNP terdiri atas dua bagian. Pertama, Panduan Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan SKL.Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran amanat dalam UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip dan langkah yang harus diacu dalam pengembangan KTSP. Kedua, model KTSP sebagai salah satu contoh hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP, tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya digunakan sebagai referensi.