PELATIHAN BAGI PEMBUAT KEBIJAKAN - KEBIJAKAN PUBLIK

banyak makna yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa variasi. Beberapa variasi yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan publik salah satunya yang dipakai adalah dari aspek kedalaman yang mencakup kebijakan sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajement, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, kebijakan sebagai democratic governanace.

Gumilar Ramdani

Proses perumusan kebijakan umum

kebijakan publik

Pendekatan kebijakan pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian proses kegiatan untuk menyiapkan keputusan mengenai apa yang akan digunakan untuk mengatasi masalah pendidikan dan sebagainya. Pendekatan bukanlah masalah memanipulasi, mengira-ngira atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit. Dan persiapan pendekatan harus dinilai. Pendekatan sangat menentukan keberhasilan dari suatu program kebijakan. Pendekatan adalah suatu proses yang penting sebelum melakukan yang lain. Pendekatan dianggap penting karena akan menjadi penenetu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam dunia pendidikan, pendekatan adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Berbagai Negara telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan adanya pendekatan kebijakan pendidikan yang baik. Di Indonesia, sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini sudah cukup banyak perkembangan yang telah dicapai terutama dalam dunia pendidikan. Untuk memeperlancar jalannya sebuah lembaga pendidikan diperlukan perencanaan yang akan mengarahkan lembaga pendidikan diperlukan pendekatan yang akan mengarahkan lembaga tersebut menuju tujuan yang tepat dan benar. Artinya perencanaan memberi arah bagi tercapainya tujuan sebuah sistem, karena pada dasarnya sistem akan berjalan dengan baik jika ada pendekatan yang matang.

RINGKASAN PERDESAAN SEHAT (300 kata) Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan dijamin Konstitusi UUD 1945. Pembangunan di bidang kesehatan sangat penting untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat sehingga diperlukan upaya kesehatan yang terpadu khususnya dalam upaya kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan yang sedang dilaksanakan masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi, sehingga diperlukan pemantapan dan percepatan melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang kini menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Persoalan penting yang perlu disorot adalah apakah kebijakan pendidikan bagian kebijakan publik atau kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Permasalahan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan memosisikan pendidikan dalam konteks sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius dan besarnya tingkat urgensi bagi pemerintah di dalam menetapkan prioritas programprogram pembangunan. Dengan menggunakan kasus Jembrana dan menganalisis dengan pendekatan filsafat moral dan ekonomi politik disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari pendidikan politik yang terjadi selama ini. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan 1 Fungsional Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM