Pembangunan 1MDB dan Politik

Alamsyah Pratama, 2018

Tulisan ini menjelaskan keberadaan ekonomi politik secara empirik dalam pembangunan dan teori-reori yang berkembangan yang berkaitan dengan Ekonomi Politik

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang pertama, yaitu membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.

… Journal of Society …, 2012

Politik pembangunan merupakan aspek penting dalam kemajuan sosioekonomi sesuatu kawasan, terutamanya di kawasan yang masih belum membangun di kawasan pedalaman. Politik pembangunan dapat diterjemahkan melalui projek pembangunan yang memberi ...

Pembangunan Politik merupakan salah satu kajian politik dengan perspektif developmentalism. Konsep pembangunan politik hadir pasca Perang Dunia II, dimana negara-negara di Asia-Afrika mulai memasuki era kemerdekaan setelah lepas dari cengkraman kolonialisme. Bangsa-bangsa yang baru merdeka tersebut haruslah segera melakukan konsensus untuk menyamakan persepsi mereka tentang tujuan negara yang hendak dicapai yakni masyarakat yang adil dan sejahtera. Berbagai upaya untuk menyamakan persepsi tersebut kemudian menjadi substansi utama dari studi pembangunan politik. Sebagai salah satu negara-bangsa yang baru menyatakan kemerdekaannya pasca berakhirnya Perang Dunia II, Indonesia pun mengalami suatu kondisi yang serupa, dimana elit bangsa yang kala itu kebanyakan berlatar tokoh pergerakan dan pelajar mengadakan konsensus tentang konsep Republik Indonesia yang hendak dirumuskan. Pergantian sistem pemerintahan yang silih ganti berubah, serta perdebatan panjang antara tokoh-tokoh bangsa tentang dasar negara menandai periode awal kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya muncul dominasi eksekutif setelah Dekrit Presiden bulan Juli tahun 1959 yang berujung pada kestabilan sistem politk autokrasi di bawah Presiden Soekarno dengan memaksakan sebutan " demokrasi terpimpin " untuk menamai sistem politik yang sedang berlangsung kala itu. Sedangkan masyarakat saat ini jauh lebih mengenal era tersebut dengan istilah Orde Lama. Pembangunan Politik Orde lama : Era Politik Mercusuar Sebagai seorang bapak pendiri bangsa, Soekarno merupakan salah satu ideolog yang merumuskan dasar negara Indonesia dimana pemikirannya condong pada upaya membangun kemandirian bangsa dan kedaulatan penuh rakyat atas seluruh tanah air. Soekarno dikenal sebagai seorang yang anti imperialisme dan kolonialisme, karena itu ketika Federasi Malaysia dibentuk pasca hengkangnya pemerintah kolonial Inggris di tanah Malaya, Soekarno menentangnya dengan konfrontasi, karena Federasi Malaysia dianggap sebagai " negara boneka " Inggris untuk melanggengkan imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk baru.[2] Pasca dekrit, dominasi kekuasaan eksekutif dalam sistem politik presidensial di Indonesia memungkinkan Soekarno untuk menentukan arah pembangunan politik serta kebijakan umum lainnya pada masa itu secara autokratif. Soekarno banyak memfokuskan kebijakan pemerintahannya pada pembangunan simbol-simbol kemegahan dan unjuk kekuatan yang dikenal dengan istilah Politik Mercusuar. Soekarno menjadi salah satu inisiator yang menyatukan negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka ke dalam Gerakan Non-Blok dan bahkan Indonesia mampu menjadi negara penyelenggara Konferensi Asia-Afrika di Kota Bandung yang menjadi momen paling bersejarah kala itu. Soekarno juga mendirikan monumen-monumen kemegahan lainnya yang secara fisik masih bisa kita saksikan hingga kini seperti monumen nasional (monas), stadion senayan (kini Gelora Bung Karno) yang menjadi stadion sepak bola terbesar di dunia kala itu, serta Patung Selamat Datang Jakarta yang dibuat untuk menyambut peserta Asian Games. Soekarno pula yang mencetuskan ide tentang konfrontasi dengan Malaysia, nasionalisasi aset-aset asing, dan bahkan " membebaskan " Papua Barat dari Kerajaan