PPN DAN PPNBM PADA PERUSAHAAN LAMBORGHINI

This article aims to determine the influence of MSMEs, VAT and PPnBM against the country's economy, the research method used in this study is the library method. Data collection was carried out by holding studies of books, literature, literature, records, and reports that have something to do with problems solved from these research sources, and results in this study were obtained from books, journals, and results of research (papers, thesis, and thesis) so that in this article including general processes covering the theory of literature and analysis which contained information related to the results of this research. From this study, the author received a conclusion in the form of differences in the definition of small entrepreneurs between financial material regulations and MSME laws, there is legal uncertainty regarding the criteria of small entrepreneurs and also different interpreters with the occurrence of different differences, financial material regulations can be legally canceled if not handled as soon as possible will become a serious problem.

Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut pada huruf a.  Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.  Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut pada huruf a. 6  Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen music.  Kelompok wangi-wangian. c. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah:  Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.  Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada huruf a. Pengusaha Kena Pajak (PKP). Diakses, 27 Maret 2014.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

2021

Tugas 13 Perpajakan Widad Yuliawati M C1C02011

PPN and PPnBM have an important role in generating revenue for public finance through tax collection. Value added tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) are one type of indirect tax imposed on consumption at every level of production or distribution. Economic conditions greatly determine the size of tax revenue because the more enthusiastic economic activity is, the more it will stimulate government revenue from taxes. The purpose of this study is to determine the impact of economic conditions on VAT and PPnBM revenues based on the variable amount of PKP, GDP, export value, import value, inflation, consumption, population, and interest rates. The method used in this mini reset is a qualitative method with an associative approach. Data collection techniques are carried out through review, data collection, recording and review of secondary data. The data analysis technique used is textual analysis techniques in analyzing qualitative data. The results of the study show that the total number of PKP or entrepreneurs who have been confirmed as taxpayers, the total gross domestic product of the country, the value of exports and imports, the amount of consumption, the total population have a positive impact on VAT and PPnBM revenues. Meanwhile, inflation and interest rates had a negative impact on VAT and PPnBM revenues. Then all variables together can have a significant influence on the receipt of VAT and PPnBM.

Makalah PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan Bea Materai, 2023

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Perpajakan I Nama : Reni Novita Sari NIM : C1C022101 Program Studi : Akuntansi Kelas : R-014 Dosen Pengampu : Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR., CSRS.

PKL PSDI UGM

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pada tahun 2020 dari awal mula kasus pertama Covid 19 diindonesia yang kemudian terus menjalar dan menyebar luas hampir diseluruh wilayah Indonesia, dan hal ini tentunya bnyak mempengaruhi banyak aspek kehidupan, dimuali dari gaya hidup, ekonomi, pendidikan, dan banyak lainnya.