PEMBAHASAN 1

PENDAHULUAN Materi pada perkuliahan ke satu ini diarahkan Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep, fungsi, nilai-nilai makna hukum bisnis. Materi ini akan memberikan pembahasan tentang bagaimana pengertian hukum dikaitkan dengan bidang bisnis, mengapa seseorang harus mengetahui makna hukum dikaitkan dengan bidang bisnis, dan apa yang menjadi ketentuan dan tata cara perdagangan. Tentu saja, dalam materi ini akan menjelaskan bagaimana tantangan dunia bisnis dan tantangan melakukan pengembangan dalam dunia bisnis dengan dasar makna hukum dan perjanjian-perjanjian,dan Permasalahan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep, fungsi, nilai-nilai makna hukum bisnis. Materi ini akan memberikan pembahasan tentang bagaimana pengertian hukum dikaitkan dengan bidang bisnis, mengapa seseorang harus mengetahui makna hukum dikaitkan dengan bidang bisnis, dan apa yang menjadi ketentuan dan tata cara perdagangan. Tentu saja, dalam materi ini akan menjelaskan bagaimana tantangan dunia bisnis dan tantangan melakukan pengembangan dalam dunia bisnis dengan dasar makna hukum dan perjanjian-perjanjian dan Permasalahan.

Beda daerah, beda suku, bedapula perilaku penduduk setempat yang dipengaruhi beberapa factor diantaranya factor budaya dan adat istiadat. Pada artikel diatas penulis mengangkat cara pandang ibu hamil pada ethnis Bugis .Cara pandang ibu hamil etnis Bugis memicu pola pengasuhan yang dianggap sesuai dengan budaya dan selaras dengan masyarakat setempat.

2020

Polisi dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan diskresioner (discretionary power) luar biasa besar. Merekalah yang menjaga pintu gerbang "keadilan" dan memutuskan laporan atau aduan (adanya tindak pidana) mana yang akan diloloskan untuk terus disidik dan bila dianggap lengkap berkas akan diteruskan pada Jaksa (P-19 dan P-21)1 atau yang dihentikan (P-14). Satu kewenangan yang sangat penting di sini berkaitan dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3 atau P-14). Pentingnya kewenangan ini muncul dalam banyak kasus penanganan dugaan terjadi tindak pidana dan Polisi penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan sekalipun dari kacamata publik dan pelapor (korban) ada perbuatan melawan hukum yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yang merugikan kepentingan umum khususnya pelapor atau korban. Dalam perkara-perkara pidana yang lebih kecil dan tidak terpublikasi sangat mungkin banyak pengaduan atau pelaporan tindak pidana kandas begitu saja dan hanya berujung di SP3, tanpa masyarakat pencari keadilan mengerti alasannya. Mengapa ? Bagi para pencari keadilan (opelapor / korban) informasi terbuka tentang apa dan mengapa polisi penyidik memutuskan sesuatu berkaitan dengan penanganan tindak pidana sangat penting. Masyarakat umum atau khususnya pencari keadilan seharusnya setiap saat dapat mengetahui (atau mendapat informasi) mengapa suatu perkara bisa hilang lenyap atau dihentikan (di SP3 kan) padahal dilain pihak korban atau pelapor sudah cukup banyak memberikan bukti-bukti (baik keterangan saksi, ahli bahkan surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilaoporkan).

Dalam sejarahnya Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai negara yang luas dengan berbagai macam kebudayaan, akan tetapi seiring pesatnya perkembangan zaman kebudayaan itu saat ini perlahanlahan mulai pudar bahkan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Apalagi sejak masuknya agama di indonesia, Kebudayaan yang berunsur kepercayaan perlahan ditinggalkan karena adanya pendapat bahwa kepercayaan itu mengandur unsur syirik atau menyekutukan tuhan. Upacara keagamaan yang diselenggarakan disuatu tempat akan menampakkan adanya sesuatu yang dianggap sakral, suci , yang berbeda dengan yang alami, empiris atau profan.diantara ciri ciri itu adalah adanya keyakinan, ritus, misteri, dan supranaturanal. Keyakinan dan ritus termasuk unsur fundamental dalam agama.

Furqan, 2019

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada d tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasan oleh rakyat 1. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut2 : a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. c. Philippe C. Scmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam 1

NOTA PENGAKAP PENDIDIKAN KHAS