HUKUM PERIZINAN

Hadi, 2019

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan teori perizinan terhadap pengembangan kasus Izin lingkungan di Indonesia yang selalu berhubungan dengan masyarakat baik itu berdampak positif maupun negatif. Latar Belakang Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Izin secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara garis besar perizinan adalah prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus.

Hukum adalah ketetapan , peraturan , ketentuan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum , yang harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya . Hukum mengandung sanksi-sanksi tertentu untuk diterapkan pada para pelanggar hukum.

Dinda Fathira, 2019

Pencurian adalah perbuatan manusia dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak. Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pencurian dengan kererasan dalam hukum positif diatur dalam KUHP Pasal 365 dengan ancaman hukumannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu: hukuman penjara dan hukuman mati. Sebelum dijatuhkan hukuman tersebut maka dibutuhkan bukti yang dibahas dalam Hukum Pembuktian.

[4] adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. [5] dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela." [6][7] HUKUM PIDANA Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. 1. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. 2. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis) Hukum perdata Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik Tahun 2019 Dosen Pembimbing : Muh. Zainul Arifin, SH. MH ABSTRAK Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Kata kunci : Hukum Perizinan, Administrasi Negara Pendahuluan A. Latar Belakang

verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "Perjanjian," sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.

Puji syukur pemakalah panjatkan kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga pemakalah dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul makalah "Hukum Perpajakan".Upaya penyelesaian makalah ini pemakalah telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan makalah ini. Dalam penyusunan makalah ini, pemakalah banyak sekali mendapat bimbingan ataupun saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemakalah menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari sempurna adanya kekurangan dan kejanggalan di dalam penulisan karena keterbatasan pengetahuan yang pemakalah miliki, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pemakalah khususnya dan pembaca pada umumnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Latar Belakang Masalah Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis Bagaimana pentingnya rumah tangga sebagai satu persekutuan terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di saat usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mengangkat status sosial orang tua. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya pernikahan. Pensyari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat ar-Rum ayat 21: Artinya: " Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. " (QS. Ar-Ruum: 21)[1] Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa, setiap manusia sudah disiapkan oleh Allah swt pasangan-pasangannya, dan pasangan tersebut diciptakan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam Islam pun telah diatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan baik tentang siapa, dengan siapa, bagaimana proses pernikahan tersebut dilaksanakan, serta syarat dan rukun yang harus di penuhi sehingga suatu prosesi pernikahan dapat dinyatakan sah. Jika dikemudian hari, muncul permasalahan yang berhubungan dengan berbagai hal diatas, maka suatu akad pernikahan bisa dibatalkan atau ditetapkan demi hukum. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan, disebut juga dengan (fasakh). Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungan perkawinan adalah sebagai berikut : 1. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika Akad Nikah. a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh. 2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad. a) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau kelar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. b) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalamm kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalauu istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.[2]