KETENAGAKERJAAN DALAM BINGKAI NKRI

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa adanya data tersebut program pembangunan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana seperti semestinya. Jika data yang tersedia semakin lengkap, maka semakin mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor manusia menjadi unsur yang penting dalam pembangunan.

Abstraks Konsep good governance merupakan mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannyauntuk menujang pembangunan yang stabil melalui syarat efisien dan merata. Namun dalam mewujudkan good governance tidak mudah, banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, salahsatunya adalah kinerja birokrasi itu sendiri. Terlebih lagi SDM merupakan actor utama dalam pelaksanaan keberlangsungan sebuah organisasi. Kata Kunci : Kinerja birokrasi, Good governance.

Bahwa sesungguhnya di zaman purbakala, pulau Borneo bagian sebelah Utara, yaitu tanah Brunei sudah ada mempunyai Mahkota Kerajaan Besar, kenamaan dan mahsyur, sehingga nama pulau Borneo ini pun di masa itu disebut orang juga pulau Brunei atau Kalimantan. Lain dari itu Kerajaan Brunei itu termasuk negeri yang tertua di muka bumi, mula-mula negeri itu diperintah oleh Sultan Mohamad namanya. Supaya karangan ini jangan menjadi terlalu panjang diwartakan saja disini ringkasan ceritanya demikian:

pemerintahan pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini

Matkul PANCASILA

2018

Mengenal Berbagai Instansi Administrasi Negara di Indonesia. Referensi dari Berbagai Sumber.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa salah satu pendekatan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional adalah perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 2. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, maka perlu dilakukan kebijakan mengenai tujuan, prinsip, proses penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan metode dan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana fenampir. 3. Perencanaan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan tertuang dalam Peraturan Desa tentang RPJM-Desa maupun RKP-Desa menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program masuk desa, sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif. Demikiaft atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. a.n. MENTERI DALAM NEGERI D1REKTUR J A L PEMBERDAYAAN M AR'' AT DAN DESA MUFLICH Tembusan: 1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (seb gai laporan): 2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 20 Lampiran 1 SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM DESA 21 Lampiran 2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 23 Lampiran 3 INSTRUMEN PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM-DESA SERTA 25 RKP-DESA

2019

Imigrasi memegang peranan penting dalam usaha tegaknya kedaulatan negara. Dalam menjalankan tugas dan perannya, imigrasi mengacu pada Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Usaha yang dilakukan oleh imigrasi dalam penerapan undangundang tersebut ialah sebagai langkah perwujudan tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan keimigrasian dalam upaya penegakan kedaulatan dapat dilakukan dengan cara pengawasan keimigrasian, dan juga menerapkan prinsip selective policy. Hal tersebut diuraikan untuk memberikan informasi akan peran yang dipengang oleh imigrasi dalam hal penegakan kedaulatan negara.