Implementasi kebijaksanaan

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu jenis pajak Daerah yang cukup potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah pajak parkir, selain lima jenis pajak lainnya yaitu pajak hotel, pajak reklame, Pajak Restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Pajak parkir memungkinkan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan Daerah apabila dikelola dengan baik dan berkesinambungan oleh aparat Pemerintah Daerah.

See in the file

2023

Paper ini berisikan bagaimana peran filsafat dalam bidang keilmuan terutama pada bidang ilmu matematika

Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi

Misi dalam konteks Asia adalah suatu pelayanan yang berbeda dengan pola misi yang dikembangkan di wilayah barat secara khusus bagian Eropa. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan budaya, bahasa serta religiusitas masyarakat setempat. Khusus bagian Asia dalam melaksanakan misi memiliki tantangan tersendiri dengan budaya masyarakat yang masih memiliki kepercayaan khusus kepada agama asal masing-masing. Hal ini menjadi mengakibatkan perkembangan gereja menjadi terhambat secara kuantitas ditambah lagi dengan penolakan keras dari beberapa daerah bagi pelayanan misi. Gereja terpanggil untuk mengambil sikap berdasarkan firmn Tuhan sebagai murid Kristus agar melaksanakan amanat Tuhan Yesus. Menjadi jemaat yang misioner itulah yang menjadi panggilan bagi anggota jemaat, sehingga pemberitaan Injil dapat disampaikan kesetiap suku dan daerah menurut budaya dan bahasa lokal mereka tanpa menemui kendala apapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk memotivasi jemaat Tuhan agar berperan se...

Hukum Energi, 2019

Paper ini berisi tentang Efektifitas Implementasi Politik Hukum Energi

Etika Pemerintahan

2013

Pendahuluan Pembangunan harus dapat menjangkau dan dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata oleh segenap lapisan masyarakat. Dengan adanya sistem Bottom up yaitu sistem pembangunan dari masyarakat keatas dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada didaerah di harapkan dapat terealisasi pembangunan hingga ke daerah-daerah pedalaman yang terisolir. Guna mengatasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat melalui pemerataan pembangunan secara bertahap. ` UU RI NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan definisi yang jelas pada hakikat pembangunan Indonesia. Daerah berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengambil suatu kebijakan pembangunan agar pembangunan bisa menyentuh ke daerah-daerah pedalaman, perbatasan dan daerah yang terisolir dari jangkauan. Karena pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami tentang kond...