Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019
Sign up for access to the world's latest research
checkGet notified about relevant papers
checkSave papers to use in your research
checkJoin the discussion with peers
checkTrack your impact
Abstract
Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengakibatkan perubahan pola penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu serentak yang akan diselenggarakan mulai tahun 2019. Meskipun demikian, keputusan tersebut sebenarnya agak janggal karena hanya mengumumkan penyelenggaraan pemilu secara serentak, tetapi tidak mempertimbangkan penerapan Coat Tail effect (Efek ekor jas) untuk tujuan mendasar yaitu memperkuat system presidensial di Indonesia. Tulisan ini akan mempelajari tatakelola pemilu serentak yang harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaan keputusan khusus Mahkamah Konstitusi di tahun 2014 tersebut.
Related papers
Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019
Jurnal Wacana Politik, 2017
ABSTRAK Gagasan terselenggaranya pemilihan umum serentak 2019 membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian konstitusionalitas UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan putusan final. Pelaksanaan putusan MK ini tentunya membawa implikasi dan tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi yang lebih matang. Efektivitas pemilu serentak 2019 masih menjadi perdebatan publik, UU Pemilu yang baru disahkan sebagai payung hukum Pemilu 2019 masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Secara teoritik pemilu serentak 2019 sangat memungkinkan untuk dilaksanakan apalagi jika melihat dinamika politik Indonesia yang semakin baik sejak era reformasi. Hal utama yang harus menjadi kesepakatan bersama adalah sistem pemilu hanyalah sebuah instrumen dalam sistem demokrasi, instrumen ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung dengan...
Ragam Dan Pola Sebaran Hoaks Jelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019
Jurnal Visi Komunikasi, 2020
This research is intended to map the variety of themes and patterns of spread of hoaxes related to the Simultaneous General Election in 2019. This mapping is part of an effort to identify the types and patterns of distribution so that it becomes the basis for a more efficient process of anticipating, handling and clarifying hoaxes. Using a content analysis approach will be mapped about themes, actors or objects as well as patterns of distribution and models of clarification developed in the Hoax Issue Report of the Ministry of Communication and Information. The selection of the institution is because it has the duty to supervise cyber media content while developing a campaign to reduce the spread of hoaxes in Indonesia.
Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 dan Malpraktek Pemilu
Talenta Conference Series. Local Wisdom, Social, and Arts, 2020
Tata kelola logistik pemilu 2019 mulai dari perencanaan dan pelaksanaan menimbulkan problematika di masyarakat. Dalam perencanaan pada masa prapemilihan terdapat perbedaan aturan mengenai kotak suara yang digunakan didalam negeri dan diluar negeri. Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat keterlambatan distribusi logistik, kekurangan dan tertukarnya surat suara, dan masalah logistik lainnya. Akibatnya dilaksanakan pemilihan ulang dan pemilu susulan yang terjadi dibeberapa daerah merupakan maladministrasi pemilu yang mengindikasikan adanya malpraktik pemilu. Tulisan ini menyajikan data-data yang diperoleh oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019. Pada bagian pembahasan dipaparkan tentang peraturan KPU terkait logistik Pemilu Tahun 2019 dan Gambaran Umum Tata Kelola Logistik. Teori malpraktik pemilu dari beberapa ahli digunakan sebagai bahan pembanding dalam melakukan analisa data.
Analisis Tata Kelola Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul Indonesia
Journal of government and civil society, 2020
Pemilu serentak pada 2019 telah berhasil dilaksanakan. Di mana anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 telah dilantik. Namun demikian tentu saja pada tahap pelaksanaan proses pemilu ada kendala yang dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik itu penyelenggara pemilu itu sendiri, partai politik, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah dan elemen keamanan. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan masalah yang terjadi dari perspektif aktor pemilu di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini terbatas hanya untuk aktor dari masyarakat, pemangku kepentingan, partai politik, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. Sumber data diambil dari risalah notulen rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dari 2017 hingga 2019 ditambah dengan berita tentang pemilihan di Gunungkidul pada media online. Kemudian software NVivo12 Plus digunakan dalam teknik analisis data dengan menggunakan fitur crosstab untuk menunjukkan masalah yang diperoleh. Hasil yang diperoleh bahwa masing-masing aktor memiliki intensitas yang berbeda dalam menilai masalah dalam pelaksanaan pemilu. Masalah yang muncul lebih pada kepentingan aktor-aktor ini dalam pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung. Kontribusi dari penelitian ini adalah pada penilaian masing-masing aktor dalam melihat masalah pemilu yang sedang berlangsung. Studi tentang masalah ini perlu dilakukan dengan berbagai sumber untuk membuatnya lebih komprehensif.
Menyiapkan Demokrasi Ramah Milennial
Abstrak. Teknologi digital telah mengubah bagaimana manusia melakukan interaksi pribadi dan sosialnya. Hampir semua aspek telah mengadaptasi teknologi digital. E-Banking, Online Transaction hingga Online Dating sebagai contohnya. Politik terutama Demokrasi tinggal menunggu waktunya. Bagi Indonesia, proses membangun Demokrasi Digital harus dilakukan lebih cepat, mengingat tahun 2020 diprediksi populasi generasi Millennial di Indonesia akan lebih banyak dibandingkan populasi Generasi X dan Boomers. Sementara itu para Millennial adalah generasi digital. Generasi Millennial melihat teknologi digital, khususnya mobile app, adalah bagian yang sangat penting dalam hidup mereka. Ada banyak kekhawatiran bahwa para Millennial tidak akan tertarik pada proses politik yang bertele-tele dan tidak ramah teknologi. Lalu apakah Millennial akan berpartisipasi politik aktif jika infrastruktur Politik di Indonesia tidak ramah bagi para Millennial atau tetap mempertahankan sistem pemilu manual yang konserfatif? Apa jadinya legitimasi politik di Indonesia pada tahun 2020 an keatas jika sebagian besar penduduknya, yaitu para Millennial tidak mau terlibat dalam proses demokrasinya karena prosesnya tidak lagi menarik untuk mereka?. Lalu sudah sampai manakah visi, rencana Indonesia dalam membangun Demokrasi Digital? Harus seperti apakah Demokrasi Digital dibangun di Indonesia? Platform Media Baru apa saja yang harus disiapkan untuk bisa membangun ekosistem Demokrasi Digital yang menarik partisipasi para Millennial?.
Menata Pengaturan Pemilukada
Local elections in Indonesia have been held more or less in five years. Since they were held, there are many problems faced. First, it is the amount of local election expenditures. Second, the massiveness of conflict happened. To solve the problems of the local election expenditures, what the local expenditures definition must be clarified. After it is clear, the solutions for them can be found. Same with the expenditures of the local elections, what the conflict were, must be defined first. After that, the alternative of solutions to solve the conflict problems, in order to minimize the number of conflicts, can be described.
Semarak Pilkada Serentak
Sebagai sebuah perhelatan demokrasi, Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) tentu sangat penting sebagai perwujudan hak politik warganegara untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Banyak pakar dan ilmuwan politik menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu dalam berbagai variannya, termasuk Pilkada yang dilaksanakan secara jujur dan adil dapat menjadi salah satu indikator apakah sebuah negara dinyatakan sebagai negara yang demokratis atau sebaliknya. Dalam hubungan ini, Pilgub Jabar dan Pilkada lainnya yang akan bergulir secara serentak pada 27 Juni 2018 nanti menjadi penanda penting bagi keberlangsungan proses demokratisasi di negeri ini.
Mengevaluasi Pilkada, Mempersiapkan Kemenangan dengan Cara Baru
Makalah ini menawarkan evaluasi terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung di negeri ini. Namun, sebelum membicarakan Pilkada itu sendiri, perlu diingatkan arah pembicaraan bisa kesana-kemari kalau misi evaluasi itu sendiri tidak ditegaskan dari awal. 3 Secara harfiah, evaluasi adalah perbandingan antara apa yang dirancang (dikehendaki) dengan yang senyatanya laksanakan. Evaluasi tidak banyak berarti sekiranya rancangan itu sendiri dibangun di atas asumsi atau pijakan yang salah. Jadi, kalaulah kita merujuk kembali misi yang ditetapkan, misi itu sendiri masih bisa dipersoalkan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah lesson drawing: menarik pelajaran dari pengalaman.
Pilkada Serentak dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Tulisan ini mencoba memberikan usulan kepada kepala daerah dalam perhelatan pilkada serentak 2015 terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Sebanyak 268 pemerintah daerah, diantaranya 9 provinsi, 223 kabupaten dan 36 kota akan melakukan pilkada serentak 2015.
Menyiapkan Demokrasi Ramah Millennial
Abstrak. Teknologi digital telah mengubah bagaimana manusia melakukan interaksi pribadi dan sosialnya. Hampir semua aspek telah mengadaptasi teknologi digital. E-Banking, Online Transaction hingga Online Dating sebagai contohnya. Politik terutama Demokrasi tinggal menunggu waktunya. Bagi Indonesia, proses membangun Demokrasi Digital harus dilakukan lebih cepat, mengingat tahun 2020 diprediksi populasi generasi Millennial di Indonesia akan lebih banyak dibandingkan populasi Generasi X dan Boomers. Sementara itu para Millennial adalah generasi digital. Generasi Millennial melihat teknologi digital, khususnya mobile app, adalah bagian yang sangat penting dalam hidup mereka. Ada banyak kekhawatiran bahwa para Millennial tidak akan tertarik pada proses politik yang bertele-tele dan tidak ramah teknologi. Lalu apakah Millennial akan berpartisipasi politik aktif jika infrastruktur Politik di Indonesia tidak ramah bagi para Millennial atau tetap mempertahankan sistem pemilu manual yang konserfatif? Apa jadinya legitimasi politik di Indonesia pada tahun 2020 an keatas jika sebagian besar penduduknya, yaitu para Millennial tidak mau terlibat dalam proses demokrasinya karena prosesnya tidak lagi menarik untuk mereka?. Lalu sudah sampai manakah visi, rencana Indonesia dalam membangun Demokrasi Digital? Harus seperti apakah Demokrasi Digital dibangun di Indonesia? Platform Media Baru apa saja yang harus disiapkan untuk bisa membangun ekosistem Demokrasi Digital yang menarik partisipasi para Millennial?.
Politik yang Mencerahkan Jelang Pemilu 2019
Book chpater, 2019
Pemilu 2019 merupakan pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu di Indonesia sebelumnya. Apa yang berbeda? Pemilu 2019 adalah pemilu serentak di mana untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu secara bersamaan waktunya antara pilpres dan pileg pada tanggal 17 April 2019. Meskipun menuai kontroversi terutama terkait dengan ambang batas pemilu, rakyat Indonesia harus menerima hanya ada dua paslon capres-cawapres di 2019. Karena pemilu serentak ini pula, kampanye legislatif tertutup kehebohannya dengan isu pilpres yang terus dinamis dari waktu ke waktu.
Kebijakan Penyelenggaran Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)
Jurnal Al-Harakah, 2020
Many are of the opinion that the regional head elections that the government will carry out later will only cause new problems, because more important problems arise in the midst of Covid 19 itself are quite numerous and have not been resolved. The main objective of this research focuses on how the government plays a role in the sovereignty of the people, the implementation of the elections when they are carried out and how they are viewed from a legal perspective. The method used is a qualitative method with descriptive analysis to see various aspects that exist regarding the phenomena and problems in the implementation of the elections that will be held. The government's plan to carry out the elections amid Covid 19 and New Normal certainly becomes a separate discussion that needs to be debated, because it will have a significant impact on the community directly or indirectly, and certainly the community will be unprepared, both mentally and socially. There are several solutions offered, ranging from the existence of health protocols that need to be applied when the election, even to the postponement of the election schedule. However, whatever policies are taken, it is of course necessary to have an in-depth understanding that needs to be explored further so that there is no distrust in the midst of society regarding government policies.
Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi COVID-19
Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2021
This article is an evaluation to campaign rules of regional election 2020 during Pandemic Covid-19 which are many violations of health protocol. Two question will be answered are: 1) how is the legal basis of campaign regional election 2020 during pandemic? 2) how the campaign can be more effective for candidates and save for people during Pandemic Covid-19? Results are: 1) design of campaign method as limited meetings, face to face, and dialog during Pandemic Covid-19 based on article 65 Law No.10 Years 2016 and adopted from “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)” by Minister of health those forbid the crowd and limited social interactions. 2).campaign method as limited meetings, face to face and dialog during pandemic Covid-19 prioritize people save by implement health protocol, give chance to candidate and voters to direct interact, increase the number of campaign participants as limited meetings, face to face, and dialog also allow campaign advertisi...
Kapasitas Adaptif Desain Sistem Pemilihan Umum Terhadap Situasi Pandemi; Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
Jurnal Adhikari
Meskipun pilkada serentak 2020 dianggap sebagai success story dan role model penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi covid-19, namun pilkada serentak 2020 tetap menyimpan berbagai persoalan krusial, terutama dari sisi basis legal atau pengaturan pilkada. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu; pertama, bagaimana kapasitas adaptif desain sistem pemilihan umum (pilkada) terhadap situasi pandemi?; kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. Pertama, UU dan berbagai peraturan pilkada sebelum datangnya pandemi covid-19 di Indonesia, awal Maret 2020, belum memadai karena tidak menyediakan ruang pengaturan yang cukup terhadap situasi bencana non alam. Dengan kata lain, desain sistem pemilihan umum (pilkada) tidak memiliki ka...
Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
JURNAL SOCIOPOLITICO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean, 2) Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan permasalahan secara factual, sistematik dan akurat. Melalui pendekatan kualitatif ini, data dan informasi diterjemahkan dan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga proses pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Parenggean dapat terlihat sebagaiaman mestinya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas: Camat Parenggean, Kepala Badan Pemerintahan Desa, Panitia Pelaksana, Kepala Desa terpilih,...
Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Sistem Presidensial
Makalah ini berisi analisis kritis terhadap wacana Pemilu Serentak 2019 dan kaitannya dengan Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia.
Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework
Jurnal Transformative, 2021
This paper discusses the agenda setting policy for 2020 simultaneous regional elections which were carried out in the midst of the Covid-19 pandemic. Various rejection that have arisen and facts in the field seem to confirm that continuing to carry out the election is an inaccurate decision. The government decisions are classified and analyzed based on three streams, namely problem stream, political stream, and policy stream. This study uses a qualitative descriptive method with a multiple stream perspective adopted from Kingdon's 2014 theoretical framework. The results of this study reveal that the public's desire to postpone the implementation of regional elections in the midst of a pandemic has been ignored by the government, considering that no one can confirm when this pandemic ends. Strong political stream more dominate because this election contestation is full of various political interests. The enactment of Perppu No. 2/2020 immediately terminate the various policy ...
Dinamika Jelang Pemilu Serentak 2024
Buku Referensi, 2023
Jelang hari H Pemilu Serentak 2024, dinamika politik terus dinamis dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Isu persoalan nama-nama Capres 2024 terus menjadi tema yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Media sosial pun membanjiri pemberitaan soal nama-nama capres tersebut. Begitu juga isu seputar netralitas birokrasi, kemunculan partai baru, serta hal-hal lain yang terus diperdebatkan oleh masyarakat luas maupun kalangan akademisi kampus. Tak ketinggalan buku ini juga membahas hal-hal tersebut. Ada delapan artikel yang dibahas dalam buku ini dan dibagi ke dalam tiga bagian utama. Buku ini mengulas tentang isu seputar bakal Capres 2024 (Bab I), isu seputar partai baru dan netralitas birokrasi (Bab II), dan isu seputar pemilu dan media sosial serta dinamika perjalanan pembentukan badan penyelenggara pemilu (Bab III). Cocok menjadi bacaan dosen dan akademisi di FISIPOL, juga mahasiswa, aktivis kepemiluan serta para politisi yang dapat menelaah dinamika menjelang Pemilu Serentak 2024. Selamat membaca dan berpesta demokrasi. Pemilu terlaksana, demokrasi jadi lebih sehat.
Tata Kelola Pemilu di Daerah Kepulauan (Studi Kasus Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru)
2022
This paper aims to explain the management of elections in archipelagic areas which are full of election governance problems and geographical constraints. Using the qualitative method with a case study approach that took the research location in Aru Islands Regency, Maluku. This topic was chosen because of the emergence of several phenomena during the holding of elections in archipelagic regions. This study aims to analyze the implementation of elections, the challenges faced by election administrators, as well as managing election governance in the archipelago. The findings of this study are that there are geographical area constraints which have implications for voter data collection, campaign implementation, logistics distribution, vote collection and collection, and ballot box pickup. Another challenge is related to election techniques that combine the Presidential Election and Legislative Election, causing voters to be confused about reading ballot papers and also organizers at the KPPS, PPS and PPK levels experiencing problems when recording election results. These various obstacles lead to high-cost elections. Observing the various problems above, the author offers solutions to improve election governance in archipelagic areas and creates new strategies by utilizing information technology to minimize obstacles in archipelagic areas.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.