cotoh kasus etika bisnis

KASUS: EKSPLORASI MINYAK DAN GAS (MIGAS) DI JAWA a) Apakah kegiatan eksplorasi minyak di pulau jawa yang padat penduduk ini masih dapat dibenarkan bila dilihat dari sudut manusia dan alam sebagai satu kesatuan sistem ? Kegiatan eksplorasi minyak dan gas di pulau jawa yang padat penduduk bila dilihat dari sudut pandang manusia dan alam menurut kelompok kami adalah sebagai berikut: Untuk wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sudah seharusnya kegiatan eksplorasi tidak dilakukan lagi. Karena hal ini dapat berakibat fatal dikemudian hari. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di pulau jawa sudah tidak relevan lagi bila dilakukan kegiatan penambangan. Dampak negatifnya lebih banyak bila dibandingkan dengan dampak positif yang diperoleh. Kemungkinan terjadinya bencana kemanusiaan akan lebih besar. Contoh yang paling nyata bisa dilihat pada kasus semburan lumpur lapindo. Ada ratusan ribu orang yang harus kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, dan tentu tak bisa dikesampingkan juga dampak psikologis yang dialami oleh warga korban lumpur lapindo. Walaupun dampak positif eksplorasi minyak dan gas juga ada seperti pemasukan pendapatan Negara dari proses bagi hasil, dan keuntungan pinansial tapi hanya untuk segelintir orang. Hal ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar. Dari segi dampak lingkungan, tingginya tingkat penduduk utamanya di pulau jawa menyebabkan kapasitas daya tampung lahan baik untuk pemukiman dan pertanian semakin kecil. Dan bila ditambah lagi dengan kegiatan eksplorasi migas tentu takkan seimbang lagi. Belum lagi dampak lain dari kegiatan eksplorasi, seperti dampak pencemaran lingkungan yang

Walaupun istilah GCG dewasa ini sudah popular, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah "corporate governanxce" pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commite, Inggris di tahun 1922 yang menggunakab istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report (dalam Sukrisno Agoes, 2006). Istilah ini sekarang menjadi sangat popular dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Dibawah ini diberikan beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan. 1. Cadbury Commite of United Kingdom: "A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees, ang other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled". "Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan". 2. Forum for Corporate Governance in Indonesia -FCGI (2006) -tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil defini dari Cadbury Commite of Uniter Kingdom, yang kalau diterjemahkan adalah: "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan". 3. Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu system yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemagku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu prose sang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. 4. Organization for economic Cooperation and Development -OECD (dalam Tjager dkk, 2004) mendefinisikan GCG sebagai: "suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manager, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja". 5. Wahyudi Prakarsa (dalam Sukrisno Agoes, 2006) mendefiniskan GCG sebagai: "mekanisme administrative yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa GCG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Definisi yang disampaikan oleh OECD dapat mewakili pengertian dalam arti sempi, sedangkan definisi yang diberikan Cadbury Commmitte, Sukrisno Agoes, dan Wahjudi Prakarsa dapat mewakili pengertian GCG dalam arti luas. Kedua pengertian dijelaskan pada gambar 5.

Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi

Etika bisnis adalah standar atau tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan standar moral. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan dan manfaat etika bisnis di POSCO, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. POSCO menjadikan etika bisnis sebagai nilai inti perusahaan, membuat kode etik bisnis, internalisasi etika bisnis kepada seluruh karyawan yang tergabung pada POSCO group serta menjalankan bisnis dengan tanggung jawab sosial kepada karyawan, pelanggan, rekan bisnis, para pesaing, pemegang saham dan investor, komunitas sosial (masyarakat lokal, nasional dan global). Penerapan etika bisnis memberikan dampak positif terhadap bisnis POSCO menjadi perusahaan yang kompetitif, dibuktikan dengan banyak penghargaan yang diperoleh seperti Most Respected company in Korea (2002-2014),the world's most competitive steel company (2010-2019), Outstanding Company in The Asia Pacific Region versi Dow Jones Sustainability Indices (2008-2018).

Penyayang atas berkat, rahmat dan hidayahnya, penulis telah menyelesaikan karya ilmiah tentang Etika Bisnis.

Dunia medis biasanya identik dengan lingkungan yang bersih dan jauh dari pencemaran atau polusi. Tetapi bagaimana apabila pencemaran tersebut justru dilakukan sendiri oleh pihak medis. Kasus inilah yang terjadi di daerah bangli, dimana pembakaran limbah medis yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah bangli berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar.