Pembubaran Ormas Anarkis: Sebuah Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia

Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

This article examines the legality of the issuance of Government Regulation in Lieu of Act, the protection of human rights for CSOs through court mechanisms, and the improvement of the rule of dissolution of CSOs in the future. In addition, this article also provides suggestions related to the improvement of dissolution mechanism of CSOs in the future. This article was prepared using the normative juridical method and descriptively described. The discussion on the issuance of Government Regulation in Lieu of Act on CSOs did not fulfill the elements of “urgency of force” and “potential danger” as governed in Article 22 and Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The elimination of dissolution mechanism of CSOs through court hearings denied the protected rights of CSOs in Indonesia. Furthermore, this condition also does not reflect the principles of the rule of law which contain elements of due process of law. It was concluded that amendment to the provisions...

Jurnal De Jure Vol. 18, No. 4, Desember , 2018

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, muncul polemik ketatanegaraan karena pemberian kewenangan menentukan pembubaran Ormas Berbadan Hukum kepada Pemerintah. Artikel ini hendak menemukan perkembangan politik hukum dan konstitusionalitas kewenangan pembubaran Ormas oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan regulasi, doktrinal, dan putusan. Hasil kajian menunjukan kewenangan pembubaran Ormas, semula ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985, lalu diputuskan oleh pengadilan berdasarkan UU No. 17 tahun 2013, tapi akhirnya ditentukan kembali oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017. Perubahan rumusan norma ini menunjukan arah politik hukum yang bertendensi kembali menjadi hukum represif dan melanggar prinsip demokrasi. Sedangkan, analisis konstitusionalitas kewenangan menemukan: Pertama, terjadi pelanggaran terhadap asas due process of law sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Kedua, terjadi pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3); Ketiga, tidak tepat menerapkan asas contrarius actus terhadap Ormas Berbadan Hukum sebagai subjek hukum, sehingga sudah seharusnya Pasal 62 ayat (3) dan 80 A Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2017 dinyatakan inkonstitusional. Kedepannya, sangat penting pembentuk undang-undang segera merevisi UU No. 16 Tahun 2017 atau Mahkamah Konstitusi memberikan putusan konstitusional bersyarat yang mengembalikan kewenangan menentukan pembubaran Ormas kepada pengadilan.

Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi

This article is intended to address the problem of the dissolution of social organizations as stated in social organizations law viewed from the principles of state law, democracy and human rights. The method used is normative juridical. The approach used is the statutory approach and conceptual approach. This article concludes that the mechanism for dissolution of civil society organizations has become more concise by not passing through the courts because of the inclusion of the contrarius actus principle. This is not in accordance with the principles of state law, democracy and human rights. Social Organization as an important instrument in democracy and a form of freedom of association, the dissolution has to be decided through a due process mechanism of law by an independent court. This legal process becomes very important because the dissolution carried out by an executive institution unilaterally will lead to arbitrariness.

2019

Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 memiliki proses lebih singkat karena dicantumkannya asas contrarius actus di mana pemerintah dapat membubarkan suatu organisasi secara sepihak tanpa melalui proses dan putusan pengadilan terlebih dahulu. Hal tersebut menimbulkan polemik atas jaminan hak kebebasan berserikat warga negara yang telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Permasalahan tesis ini ialah pertama, bagaimana pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 sampai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017? Kedua, apa pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak kebebasan berserikat? Untuk menjawab permasalah tersebut penulis menggunakan metode yuridis normatif. Pendekаtаn penelitian yang digunakan a...

Alauddin Law Development Journal

Visibelnya asas contrarius actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang, memberikan resultan terhadap eksistensi Organisasi Masyarakat di Indonesia. Konsekuensi logisnya adalah hilangnya asas due process of law sehingga dalam pembubaran Ormas tidak melalui mekanisme pengadilan lagi. Hadirnya asas contrarius actus dan hilangnya asas due process of law bukanlah masalah semantik atau gramatik semata, melainkan juga menyangkut masalah yang subtantif dan paradigmatik. Terlihat jelas pertentangan dari kedua asas hukum tersebut. Sehingga pokok masalah dalam penelitian ini adalah menyoal antinomi asas asas contrarisu actus dengan asas due process of law dalam pembubaran organisasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yang berdasarkan pada penelitian n...

Al-Qanun, 2021

This article examines the ratio legis of the existence of community organizations in Indonesia and the position of the State Administrative Decision (KTUN) in the dissolution of mass organizations in Indonesia. The research method used in this study is the normative legal research and described by qualitatively. The results of the study explained that the existence of mass organizations was the right of freedom given directly by Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the 1945 Constitution which later received direct legitimacy by Law Number 16 of 2017. Unfortunately in the law, the provisions of the dissolution of community organizations through the mechanism Justice is abolished. This gave the affirmation of the government's efforts in treating mass organizations as biological children from people's sovereignty doubtful. Another note which later became the Logical Falacy in the Act was, assuming that KTUN had a higher position compared to the 1945 Constitution As a listed in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the NRI. So the authors conclude the mechanism of dissolution of community organizations must pass the judicial adjudication process first for obtaining the essence of the legal state desired by Indonesia.

Perspektif Hukum, 2015

Law No. 8 of 1985 only recognizes two forms of legal entity for the social organizations i.e. associations and foundations; while pursuant to Law No. 17 of 2013 on Social Organizations, there are four legal entity forms of the social organizations, namely (1) social organizations with legal entity of associations, (2) social organizations with legal entity of foundations, (3) social organizations with legal entity of foreign foundations, and (4) social organizations that are not legal entity. Four forms of the legal entity have different procedures for establishing, requirements, validating. The legal issue is whether the differences of the legal entity will affect the procedures for dissolving the organizations. Through normative research it is found that dissolving the organizations pursuant to Law No. 17 of 2013 is held through the legal procedures. The organizations may be dissolved by a binding court decision. The procedures for dissolving the organizations are also not simple....

Jurnal Konstruksi Hukum, 2022

Ormas, which are familiarly referred to as community organizations, are organizations that exist and are formed from the community voluntarily based on the same needs, interests, common aspirations, activities and goals in participating in development for the sake of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. The purposes of this study are to reveal the scope of government authority in the dissolution of civil society organizations in Indonesia and the mechanism for the dissolution of civil society organizations in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory approach. Sources of legal materials used in the form of secondary and primary legal sources through recording and documentation studies in which legal materials and data are managed using interpretive analysis. The results of the study indicate that the scope of government authority in the dissolution of community organizations is based on the attribution authority. R...

Jajaran Polres Sleman tidak berhenti begitu saja dalam kasus yang menjerat seorang mahasiswi yang terpegok mengguggurkan kandungannya. Dia diamankan polisi karena telah menggugurkan kandungannya. Bayi berjenis kelamin perempuan yang berumur tujuh bulan dipaksa lahir dengan cara si ibu meminum obat penggugur kandungan. Dia melahirkan bayinya sendiri di kamar indekos yang berada di Seturan Baru, Depok, Sleman. Perbuatan yang berbahaya tersebut akhirnya diketahui oleh tetangga indekos pelaku. Setelah melahirkan anak, pelaku menyimpan bayi itu di dalam lemari hingga akhirnya bayi tak berdosa itu meninggal.

UU Ormas yang telah dibahas bertahun-tahun di legislatif akhirnya diresmikan. Salah satu ancaman paling riil dari UU tersebut adalah pembatasan ruang gerak organisasi buruh. Pandangan yang muncul kemudian adalah adanya kepentingan dari kelas pengusaha terhadap munculnya UU ini. Sehingga pada kondisi ini negara sedang mengakomodir kepentingan ekonomi pengusaha yang dapat terancam dengan menguatnya gerakan buruh. Di luar hal itu, UU Ormas ini nyatanya juga dirasa penting sebagai pemagaran aksi ormas yang di luar batas toleransi.