FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Fatwa-fatwa dari MUI (Majlis Ulama Indonesia). Fatwa -fatwa ini bisa dijadikan rujukan terkiat keberadaan dan masalah yang kita hadapi...silahkan bisa di download dengan mudah di sini... ziyad.web.id

This research is conducted to analyze DSN-MUI law of costing with rahn. This research is a literary research. Literary research itself is a research which use numbers of literatures from library as the main resources. The result of the study are follows : First, law decision of DSN-MUI related to costing with rahn is said to be true, by considering the joint benefit. Second, in this law there is a discrepancy between classic fiqh and the result of DSN-MUI agreement. In mudharabah transaction, actually, there is no requirement to immerse rahn. In this law, howefer, rahn is immersed. Keyword: Decisison of DSN No. 92 Tahun 2014, Costing, Rahn. Keyword: Decisison of DSN No. 92 Tahun 2014, Costing, Rahn

Abstrak: Kajian ini dilakukan untuk menggali hukum tentang pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah berupa cindera mata maupun hadiah yang bersifat material pada saat pembukaan rekening dengan cara undian. Akad wadî'ah dalam produk penghimpunan dana LKS secara substantif sama dengan akad qardh karena di dalamnya terkandung izin penggunaan objek yang dititipkan. Karena itu, akad wadî'ah tersebut termasuk domain akad tabarru'. Sedangkan akad mudhârabah termasuk akad bisnis yang dikategorikan sebagai akad mu'âwadhat/ tijârî. Jâ'izah tasjî'iyah juga sama kedudukannya dengan akad mudhârabah, yaitu termasuk domain mu'âwadhat. Karena itu, penulis menyimpulkan bahwa tidak relevan penggunaan jâ'izah tasjî'iyah dalam memasarkan produk penghimpunan dana LKS yang menggunakan akad wadî'ah atau qardh. Sebaliknya, jâ'izah tasjî'iyah layak dipertimbangkan untuk digunakan dalam mempromosikan produk LKS yang meng-gunakan akad yang termasuk domain mu'âwadhat. Abstract: Personal Legal Opinion on Present in Syari'ah Financial Institution. This study is aimed at deducting legal ruling of material gift or present offered by the Syari'ah financial institution (LKS) for their clients at the time of opening account by way of lottery. Wadî'ah contract in collecting LKS funds is substantially similar to that of qardh contract because permission to usufruct the stored object is inherent in the contract, therefore such wadî'ah contract is included in the domain of tabarru'. Mudhârabah contract, on the other hand, comprises business contract which is categorized

Peran dan Fungsi lembaga fatwa di Indonesia sangat siginifikan, hal ini disebabkan kebutuhan dunia perbankan terhdap kehalalan produk yang akan diberikan kepada masyarakat dan untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Di setiap Negara memiliki kebijakan tersendiri untuk menetapkan struktur dan posisi lembaga fatwa dalam dunia keuangan maupun perbankan, di Indonesia Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas yang kuat terhadap hukum – hukum Islam yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Islam. Penulis mencoba menjelaskan bagaimana kedudukan dan wewenang DSN-MUI in Indonesia dan dibandingkan institusi lembaga fatwa yang ada di beberapa Negara seperti Malaysia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Inggris terutama dalam penerapan sistem perbankan syariah

One of the characteristics that distinguish Islamic Commercial Banks from conventional banks is the existence of a sharia supervisory board (SSB) in an independent Islamic bank and is located parallel to the board of commissioners. SSB has an important and strategic role in implementing sharia in Islamic Banks. SSB is responsible for ensuring all Islamic Bank products and procedures comply with sharia principles. This research is entirely library research. The purpose of this research is to find out how the role of SSB in Islamic banking is related. The analytical method used is the content analysis method. The results of this study indicate that the SSB is an independent body consisting of muamalah sharia experts who also have knowledge in the banking sector at Islamic financial institutions and are in charge of overseeing the implementation of the decisions of the national sharia board at these Islamic financial institutions. SSB has an important and strategic role in implementing sharia principles in Islamic banking. SSB is responsible for ensuring all Islamic bank products and procedures are in accordance with sharia principles.

Abstract: People in this country are so familiar with the word pawnshop, especially, people who are not bankable or difficulties in accessing bank loans or financing. When someone needs urgent funds quickly ,while he does not have the cash or savings fund, so, the third party funding becomes altervative solution. The population of Indonesia, according to the census consist 250 million people, will provide great opportunities for pawnshops. An increasing number of customers, profits, and outlets occur not only in conventional pawnshops, but also in Shariah pawnshops. Grounding in the operation of pawn Sharia is Dewan Syariah Nasional MUI number: 25/DSN-MUI/III / 2002 dated June 26, 2002 on Rahn, fatwa number: 26 / DSN-MUI / III / 2002 of gold and Rahn : 68/DSN-MUI/III/2008 on tasjily rahn. Assessment in muamalah, should be known as Rahn and contract provisions in general, in order to achieve syar'I ful transaction and legimate and lawful profit So blessing God will be obtained and felt by all, without any hesitancy in running practice pawnshop. Keywords : Pawn Shari’ah , Rahn and contract

Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa yang menimpa dunia asuransi Indonesia dimana banyak perusahaan asuransi yang digugat pailit oleh nasabah. Prudential Life merupakan contoh paling baru dimana industri yang berlandaskan kepercayaan ini masih bersifat rentan goncangan, setelah sebelumnya peristiwa yang hampir sama menimpa Manulife Indonesia. Banyaknya peristiwa tersebut seakan menyadarkan kita untuk kembali mengkaji ulang apakah master plan asuransi Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jika ditengok ulang perkembangan bisnis asuransi di Indonesia sebenarnya sedikit menunjukkan hal yang cukup menggembirakan dimulai sekitar tahun 2000. Hal tersebut ditandai dengan makin kompleksnya perkembangan industri asuransi umum di Indonesia. Banyak indikator yang mendukung fenomena tersebut antara lain : pertama, jumlah perusahaan asuransi semakin banyak. Dari tahun ke tahun, semakin banyak pendirian perusahaan asuransi baru, baik swasta nasional maupun perusahaan patungan. Sampai dengan akhir Desember 1999, telah mencapai 109 perusahaan asuransi umum, dan kemungkinan masih akan bertambah lagi dengan adanya permohonan pendirian perusahaan asuransi umum kepada Departemen Keuangan. Disamping itu ada tendensi semakin banyaknya perusahaan, baik yang baru maupun yang sudah beroperasi, yang berafiliasi pada kelompok-kelompok usaha yang besar. Jumlah perusahaan asuransi yang semakin banyak ini tidak diimbangi jumlah tenaga profesional asuransi yang memadai, sehingga tingkat profesionalisme menjadi rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin ketat dan munculnya praktik-praktik tidak terpuji di pasar asuransi. kedua, peranan pialang (broker) asuransi semakin aktif. Semakin aktif serta besarnya peranan pialang asuransi yang kadang-kadang juga berperan sebagai pialang reasuransi, menyebabkan terjadinya persaingan suku premi yang makin tajam dalam berbagai jenis asuransi, baik secara terbuka maupun terselubung. ketiga, perusahaan asuransi banyak yang berperan sebagai fronting company. Terdapat kecenderungan semakin banyaknya perusahaan asuransi umum yang bertindak sebagai fronting company untuk bisnis asuransi yang berorientasi pada perusahaan multinasional. Hal ini terutama dilakukan oleh pialang asuransi patungan atau perusahaan asuransi patungan. keempat, perubahan pasar reasuransi internasional. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pasar reasuransi internasional telah memberikan pengaruh pada suku premi berbagai jenis pertanggungan. Yang banyak memberikan pengaruh adalah pasar reasuransi utama seperti di Eropa dan Singapura. Kelima, "pasar asuransi bebas" (free market) yang terbatas. Tendensi semakin banyaknya perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi luar negeri untuk beroperasi dalam bisnis perasuransian di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyebabkan pasar asuransi semakin kompetitif.

Perpusnas Press , 2021

Titik balik dari sejarah Kwitang terjadi ketika Habib Ali Kwitang kembali ke Jakarta setelah melanglang buana begitu lama untuk menuntut ilmu.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyeselsaikan dengan kerja sama yang baik dan kompak dan makalah ini berjudul "Pancasila Sebagai Etika" dengan baik.