Fix lkti

Arus globalisasi dengan cepat merasuk kepada masyarakat kita.

Parompa sadun adalah kain tenun khas Tapanuli Selatan yang didalamnya memiliki makna filosofis tersendiri pada setiap corak yang ada pada kain tenun tersebut. Biasa digunakan dalam upacara adat, kain ini juga sebagai simbol kebahagian seorang nenek yang baru mendpatkan cucu.

Mahasiswa, dalam perannya sebagai anggota masyarakat terdidik yang mengenyam pendidikan tinggi dan meraup pengalaman di berbagai bidang terkait profesionalisme dan kecakapan berorganisasi adalah calon terkuat untuk menjadi sosok pemimpin yang bisa diharapkan oleh masyarakat, untuk memberikan sumbangsih ilmu, tenaga dan ide-ide yang bisa membangun masyarakatnya dan memberikan bakti sebagai seorang mahasiswa.

Paham negara berdasarkan atas hukum, salah satu cirinya adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan, perlindungan dan penghormatan HAM tidak mungkin tumbuh dan hidup secara wajar apabila tidak ada demokrasi dan tidak terlaksananya prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum. Pendekatan ini dapat ditarik suatu dasar bahwa demokrasi dan pelaksanaan prinsipprinsip negara berdasarkan atas hukum merupakan instrumen bahkan prasyarat bagi jaminan perlindungan dan penegakan HAM 1 . Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukumberdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 2 -, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk. Bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, diantaranya adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Adanya jaminan dan perlindungan tersebut memberikan petunjuk akan pentingnya bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif sehingga apa yang menjadi tujuan 1 Bagir Manan, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 59. 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) : "Negara Indonesia adalah Negara hukum"

Mahfudhotin