Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
…
14 pages
1 file
Pajak, setelah memotong pajak, wajib menyetorkan pajak tersebut ke Persepsi atau Negara atau Kantor Pos dengan menggunakan Pajak (SSP) selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya. b. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
Mundo Amazónico, 2021
Wereneôro A'ti pũripᵾre masiose nií pátu kase kumûa Ye'pamasa naâ tᵾoñase, masise, iñase. Pátu kase ukũ, masiõ weseti wesĩrikare wiôse tᵾoñama buera pekasa tohowero yoaka te bahutiro weroho nisiti. Tohonika basa wi'íseri ᵾhᵾâ wetiâra ñase nií nise tutuâ yᵾrᵾka te kasere bue, masiô wero ᵾ'asa nitise noho nikapa. Te pátu na Ye'pamasa mâ Ʉmᵾkoho Ñekᵾ pᵾ kᵾoseti nᵾkapi. A'ti ᵾ'mᵾkoho, a'tipati, masa tohonika a'ti di'tapᵾ de'ro nise da're bahureôti kᵾopi. Tere buâ ba'â tᵾoña duhî wegᵾ. Kᵾ toho weke niyuro a'to kateropᵾre te kumûare basese, kihti ukũse, basase tᵾoña wakũnᵾrᵾ wese nií. A'tiro nipa, a'tiro nisa, a'tiro nirô toho wasa nisê waka wetamose kumûre na tᵾoke merâ. Resumo Este artigo intitulado Pátu: o “pó da memória” dos conhecedores ye'pamasa (Tukano) abarca um conjunto amplo e complexo de ideias, concepções e perspectivas a respeito do pátu dos Ye'pamasa, tal como fazem e pensam os kumûa ye'pamasa. T...
Pengertian Zaakwaarneming KUHPerdata tidak secara tegas memberikan rumusan pengertian dari zaakwaarneming, namun maksud dari zaakwaarneming dapat dilihat dari Pasal 1354 KUHPerdata, yaitu suatu keadaan jika seseorang secara sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut.
Von Thunen Theory Relevance In Bergas District, Semarang Regency. This day, the agriculture is start to losing it existence and replaced by the other land use. But, agriculture is one thing that improve Indonesia’s economic and it means that agriculture is very important to us. There are still many region in Indonesia which rely on agriculture to live the life. One of those region is Bergas District in Semarang Regency. This jurnal is written to give you an examine more deeply review about the Von Thunen’s theory on agriculture land. Is that still relevance or not to this day agriculture. Methods that used in this journal is descriptive analysis. Through the analysis process, we had a result that there is relevances between today’s agriculture in Bergas District and Von Thunen’s theory in some aspect.
ABSTRAK Paradigma Penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia, sekaligus memberikan kenangan pahit tentang dinamika politik Indonesia.Momentum yang dilaksanakan setahun sekali ini bukannya menjadi suatu ajang yang khidmat dengan kegembiraan melainkan membawa duka yang mendalam bagi negara. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tercatat 554 anggota KPPS yang meninggal. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum terhadap aparat penyelenggara yang berada di tingkat bawah. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian dalam penulisan adalah mengetahui karakteristik hubungan lembaga KPU dengan KPPS. Dalam hal ini hubungan KPU dengan KPPS sebagai pemberi kerja dan penerima kerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Bentuk perlindungan hukum bagi KPPS diwujudkan dengan keberadaan hak atas jaminan sosial. Jaminan sosial baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. ABSTRACT The implementation paradigm of general election 2019 is to be the biggest democracy party in the Indonesia history, and giving a bad memory about the Indonesia political dynamic. That moment is implemented on 17 th April 2019 to be a gray day to the several members of the voting organizer group. Recorded 554 members of the voting organizer group is passed away. The commission of general election as the election organizer should be able to give the legal protection to its members in the low-end level. This research is using the normative law research and doing the legislative approach and conceptual approach. The aim research is to know the relationship characteristic between the commission of general election and the voting organizer group. In this case, both institution having a relationship as the employee and employer. The shapes of the legal protection to the members of the voting organizer group are the social security rights such as the accident insurance, life insurance, and health insurance.
Bidara adalah tanaman obat yang kami olah menjadi keripik
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik