Korupsi dan Homo Corruptus

Al-Mizan, 2020

This study discusses the issue of corruption that occurs in human life. However, the problem is how the grants and gifts given to certain parties are categorized as corruption. This research is library research which is analyzed with a qualitative approach with national law and Islamic law perspectives. The results showed that from the point of view of Islamic law, people's insights were very limited to the issue of bribes and rewards. Some people think that bribery is not a crime, but only a small mistake. Some others, even so, that bribes are forbidden, but they do not care about the prohibition, let alone because they get the benefits. On the other hand, society perceives the bribe as a gift or a token of gratitude. Some even think of it as money for the help someone has given, so they don't feel it as a mistake or even a crime.

Korupsi membudaya di Masyarakat melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari.

Jurnal Ledalero

The author of this article starts from the fact that in Indonesia, as in many other countries, corruption is rapidly escalating, and seemingly is extremely difficult to eradicate. And so the author questions the root of corruption. From an ethical perspective, corruption is clearly categorised as a social sin. In the Catholic view, sin is rooted in what is known as “original sin”. Making use of the study of Eugen Drewermann, the author describes the root of sin as suspicion of God, an attitude that is no longer convinced that God can be relied upon as source of life and basic guarantor of human life. Thus, humans become convinced that they themselves must guarantee the foundation of their existence. To achieve this, humans seek power, property and wealth as the source of apparently guaranteeing the basis of their life. However, humans know in their heart that death is going to take everything away, and so become avaricious and feel that they never own enough to secure themselves. Be...

SUAR BETANG, 2018

The corruption-themed humours come along with the increasing number of corruption cases in this country. The uniqueness of paradox in the corruption-themed humours is a contrary opinion or argument to popular opinion could be considered as strange or extraordinary. This paper discusses the form of paradox along with its implications in the corruption-themed humour discourse. This paper aims to describe the form of paradox and its implications in corruption-themed humour discourse. This is a descriptive paper and uses qualitative explanation to elaborate the data. Based on the findings, there are six political humour discourses with the corruption-themed humour which contains paradox language style

2020

Seorang psikolog, Prof. Dr. Sarlito menyatakan bahwa penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara hukum adalah salah satu permasalahan yang sering kita saksikan. Hal ini karena KKN merupakan kejahatan luar biasa yang harus diusut dan ditindak secara hukum. Namun demikian, ternyata perilaku tersebut bukannya berkurang, tapi malahan merajalela. Artinya, perilaku ini tidak bisa dituntaskan hanya dengan masalah hukum, tetapi ada aspek lain yang perlu dikaji seperti peran keluarga dalam mendidik dan membentuk perilaku jujur yang harus dimulai dari hal-hal yang terkecil. Kolusi atau suap merupakan pemberian uang pelicin tertentu kepada oknum pejabat atau pegawai pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tertentu. Biasanya, imbalannya adalah perusahaan tersebut kembali ditunjuk untuk proyek berikutnya. Kolusi atau budaya suap adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara diam diam dalam melakukan perjanjian yang diselingi dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Beberapa hari lalu, untuk kesekian kalinya seorang pejabat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul Latif sebagai Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah disangka menerima gratifikasi dengan nilai total Rp 23 miliar. Sejauh ini KPK juga telah menyita 23 unit mobil mewah. Menurut Wakil Ketua KPK Laode Syarif, Bupati tersebut diduga menerima fee 7,5 persen hingga 10 persen untuk setiap proyek di berbagai kedinasan. Melihat maraknya kasus KKN di tanah air, maka timbul pertanyaan, apakah kolusi telah menjadi salah satu budaya di Indonesia? Budaya Suap Budaya suap adalah perilaku oknum yang serakah, rakus dan tamak akan harta dan tahta. Budaya suap merupakan kesepakatan yang di awami betapa pentingnya memberi uang sebagai pelicin atau sogokan agar urusannya menjadi lancar. Makin gemar para pemberi uang pelicin, semakin masyarakat menggangap itu bagian dari budaya kita. Makin kita memberi uang yang bukan haknya, semakin budaya kita berkaki. Bermakna, hanya dengan memberi

2020

Korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa Inggris yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah dan jebol. Konsumtif adalah sifat yang suka menggunakan uang untuk hal-hal yang kurang penting. Sedangkan hedonis adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Korupsi di Indonesia benar-benar sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi vampir state karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Agenda pemberantasan korupsi sampai detik ini hanyalah dijadikan komoditas politik bagi elit politik, lebih banyak pada penghancuran karakter (character assasination) bagi elit yang terindikasikan korupsi dibanding pada proses hukum yang fair dan adil. Dalam birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap kek...

Korupsi di definisikan sebagai suatu tindakan penyelahgunaan kekayaan negara, yang me;ayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktek korupsi sendiri, seperti suap atau sogok kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara.

Jurnal Ledalero

Democracy is often seen as a political system which is capable of lessening or preventing corruption. Countries with a democratic system are regarded as relatively free of corrupt practices. Meanwhile, authoritarian political systems are seen as riddled through with corrupt practices because they are not capable of protecting political officials from such practices. However it is apparent that corruption scandals are frequently encountered in democratic systems. Various corruption scandals that befall politicians in Western Europe, the USA and Japan indicate the reality that democratic procedures are not, on their own, capable of protecting officials from corruption. What calls for debate among academics is: Which aspect of democracy can prevent, and which aspect can permit corrupt practices? How can the relationship between corruption and democracy be explained? This essay is presented as a small contribution to this debate.