PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR
chandra nuansa
Sign up for access to the world's latest research
checkGet notified about relevant papers
checkSave papers to use in your research
checkJoin the discussion with peers
checkTrack your impact
Abstract
Dalam upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di Indonesia dengan agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta disiplin kerja yang bertanggungjawab, serta pelayanan yang prima kepada masyarakat. untuk itu tulisan ini berusaha mendeskripsikan bagaimana dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik memfokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai negeri. Hal tersebut juga tertuang dalam RPJM yakni Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Pengembangan Etika Moral Aparatur. Karena untuk terwujudnya keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari kualitas sumberdaya para pegawai negeri dalam menyelenggarakan setiap tugas secara cepat, tepat tertib, serta kinerja yang optimal. Sehingga pada hal ini sumberdaya aparatur pada pemerintahan di hadapkan pada beberapa permasalahan yang sangat urgen yakni kualitas sumberdaya yang dipandang masih rendah Permasalahan yang lain adalah obyektivitas pemerintah daerah dalam penempatan pegawai negeri sesuai dengan kompetensi dasar dan bidang masing-masing pegawai. Masih sedikit jumlah pemerintah daerah yang secara serius melakukan tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rangka penempatan ataupun promosi pegawai. Key Word: Pengembangan Birokrasi pemerintah, pelayanan yang baik, peningkatan sumberdaya aparaturt, pemberdayaan masyarakat, tata pemerintahan yang baik.
Related papers
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MELALUI KOMPETENSI
Reformasi bidang manajemen publik pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor publik pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN
Sesuai kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Brahtz, 1972; Soegiarto, 1976;Beatly, 1994 dalam Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil 2003). Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (Interface) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. (Clark, 1996). Masyarakat merupakan pelaku utama bagi pembangunan, maka diperlukan kualitas sumber daya manusia yang berpotensial, sehingga masyarakat dapat bergerak pada arah pembangunan untuk menuju cita-cita rakyat Indonesia, yaitu bangsa yang makmur dan berkepribadian yang luhur, terlebih lagi pada zaman yang semakin hari bertambah tuntutan yang harus dipenuhi diera modern ini maupun yang akan datang, masyarakat dituntut untuk mempunyai ketrampilan atau kompetensi dalam dirinya supaya dirinya menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi bangsa dan Negara, untuk menggali potensi yang dimiliki oleh manusia maka diperlukan adanya pendidikan. Dunia pendidikan memang dunia yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Karena selama manusia itu ada, perbincangan tentang pendidikan akan tetap ada di dunia, sehingga mustahil manusia hidup tanpa pendidikan di dalamnya, kerena itu ada sebuah tanggung jawab untuk mengetengahkan apa dan bagaimana pendidikan itu yang harus kita bagun dan konstruksi kalau kita masih ingin dianggap sebagai manusia(Oktama,2013). Sumber daya alam yang melimpah belum tentu merupakan jaminan bahwa suatu Negara atau wilayah itu akan makmur, bila pendidikan sumber daya manusianya kurang mendapat perhatian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tugas bersama dan berjangka waktu yang panjang karena menyangkut pendidikan bangsa disepanjang daerah pesisir mata pencaharian penduduk umumnya nelayan dan pedagang. Pekerjaan sebagai nelayan dipilih karena sesuai dengan keterampilan masyarakat setempat, sementara sumber daya yang tersedia hanya laut beserta isinya yang mempunyai nilai ekonomi. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir laut selain menjadi nelayan atau pedagang yang berhubungan dengan laut. masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah memiliki struktur relasi patron-klien sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekpresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku konsumtif(Kusnadi, 2009:39).
UPAYA PENINGKATAN KELESTARIAN SUMBERDAYA LAUT
D011181315 UPAYA PENINGKATAN KELESTARIAN SUMBERDAYA LAUT, 2019
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki garis pantai yang membentang sangat panjang. Pemanfaatan sumberdaya perairan di Indonesia dalam pembangunan pada dasarnya untuk perbaikan kehidupan umat manusia menuju arah yang lebih baik, terutama kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan dalam sektor kelautan selain memberikan manfaat besar, juga memberikan pengaruh negatif terhadap sumberdaya dan lingkungan, misalnya kerusakan terumbu karang, sedimentasi, penurunan kualitas perairan, abrasi pantai, illegal fishing. Pemanfaatan sumber daya laut yang belebihan dan tanpa adanya konservasi, akan membuat tidak seimbangnya kehidupan ekosistem, yang akan merubah pola rantai makanan biota laut sehingga dapat mengakibatkan punahnya beberapa spesies biota laut, dan juga rusaknya lingkungan laut.
MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KINERJA DALAM MENCAPAI KUALITAS
Komsiyah 22020114410042 PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015 0
P a g e PENDEKATAN INSTITUSI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM BERKELANJUTAN
Kegiatan pembangunan merupakan suatu keharusan bagi sebuah bangsa dan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Tidak saja kesejahteraan bagi rakyat
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIRTANAH
ABSTRAK Sumber daya airtanah merupakan salah satu jenis sumberdaya alam terbaharukan (renewable resources). Siklus airtanah merupakan bagian siklus hidrologi yang terjadi dipermukaan bumi. Airtanah tanah tersebut bersumber dari daerah imbuhan air tanah (recharge area). Airtanah merupakan salah satu jenis sumber air yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dewasa ini peran sumberdaya tersebut memiliki peran ekonomis, sehingga memicu eksploitasi airtanah. Pemanfaatan airtanah tersebut menim-bulkan berbagai permasalahan di beberapa aspek, sehingga dalam hal ini diperlukan pengelolaan, agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya airtanah harus dilakukan melalui pendekatan ekosistem, melalui kebijakan di berbagai sektor baik dari sisi aspek teknis maupun aspek hukum secara terintegrasi.
STRATEGI PENATAAN APARATUR DAERAH MELALUI PENDEKATAN "BEST PRACTICES"
This article aims to know about the strategy of human resource structuring by adopting best practices approach from other regions. The strategy can also be expected to solve the problems in the field of employment. The analysis results mix-strategies with 6 (six) steps of structuring human resources. Through the implementation of these strategy, it is expected that the effectiveness, efficiency, and professionalism of apparatus can be achieved PENDAHULUAN Otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan atas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kewenangan dan pembagian urusan yang diserahkan. Upaya-upaya pengelolaan SDM aparatur tersebut telah terbukti mendorong kinerja organisasi untuk lebih optimal melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Secara umum, manajemen SDM aparatur berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. SDM aparatur sebagai penggerak dan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan memegang peranan penting dalam suatu sistem pemerintahan. Oleh karenanya, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen SDM aparaturnya. Reformasi pengelolaan SDM aparatur ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam menyokong pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik. PER/ 15/ M.PAN/ 7/ 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi secara terang mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah strategi untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.
KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMAJUKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL
KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMAJUKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL, 2023
Tujuan penulisan penelitian mendeskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul. Karenanya masalah kebijakan pemerintah I ndonesia meningkatan mutu layanan pendidikan merupakan persoalan s t r a t e g i s dal a m agend a pela ks ana an p e mb ang unan. Pendidik di sekolah memiliki posisi strategis terhadap perkembangan peserta didik. Karena tugas pendidikan, selain pemerintah, harus juga memiliki turut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul. Metodologi penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh secara purpose sampling. Yaitu, melalui obsrvasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek peneliti. Ha silny a, de nga n Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, diiharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidik dalam proses pendidikan nasional yang semakinkompetitif. Walaupun dilihat dari sarana dan prasarana fisik, kualitas guru dan dosen sebagai pendidik dalam pelayanan pendidikan di perkotaan dan perdesaan masih jauh dari harapan. Karenanya fasilitas dan kualitas guru dosen perlu ditingkatkan baik sarana dan prasarana ataupun cara mengajarnya menuju Indonesia Unggul
Related papers
MEMBANGUN KERUKUNAN PRODUKSI UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI
Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya." -Bung Hatta-Indonesia merupakan Negara agraris. Lebih dari setengah jumlah penduduknya berprofesi sebagai petani. Negara yang kaya akan sumber daya alamnya ini menjadi primadona yang diidam-idamkan dan menjadi pusat perhatian negara-negara di belahan dunia, pasalnya berbagai macam tanaman pangan yang berada di dunia terdapat di Indonesia. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang besar dan proporsi rumah tangga yang bekerja di pertanian lebih dominan, perhatian terhadap kesejahteraan petani menjadi sangat strategis.
ETIKA APARATUR DALAM PELAYANAN PUBLIK
Praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dewasa ini masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu dan cara pelayanan. Mengurus pelayanan publik ibaratnya memasuki hutan belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Waktu dan biaya pelayanan tidak pernah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi karena prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna. Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika berhadapan dengan unit pelayanan. Ketidakpastian yang sangat tinggi ini mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menye lesaikan pelayanannya daripada menyelesaikannya sendiri. Disamping itu juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku oknum pemberi pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah, dan diskriminatif. Sebagai konsekuensi logisnya, dewasa ini kinerja pemerintah sebagai pelayan publik banyak menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Semua permasalahan tersebut, pada hakekatya tidak perlu terjadi secara drastis dan dramatis. Sebagaimana yang pernah dialami selama ini, seandainya pemerintah dan 1 Fungsional Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM
PERAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KINERJA
Setiap organisasi publik atau swasta didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, dan untuk mencapai keberhasilan diperlukan landasan kompetensi guna meningkatkan kinerja. Berdasarkan latar belakang yang kuat berupa kompetensi, dengan demikian, kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu organisasi meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien dan produktif, pelayanan publik yang prima, serta berdaya saing. ASN adalah pegawai pemerintahan (birokrat) yang bertugas untuk menjalankan segala urusan administrasi dan manajemen pemerintahan serta melayani kepentingan masyarakat, setiap ASN harus memiliki sikap dengan kesiapan untuk berubah, agar tidak tergilas oleh perubahan zaman yang terus bergulir. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempunyai kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural agar dapat menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kompetensi manajerial diperlukan agar setiap ASN khususnya yang memegang jabatan tertentu memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan/atau kegiatan di instansinya. Kompetensi teknis diperlukan agar ASN secara teknis mampu menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dengan baik. Sedangkan penguasaan kompetensi sosial kultural diharapkan agar setiap ASN dapat memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya maupun lingkungan strategis yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kata Kunci: Kompetensi, ASN, Kinerja
PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan transparansi pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dan harmonisasi kebijakan pengembangan aparatur sipil negara di daerah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis terkait pengaturan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil Negara di daerah menunjukkan bahwa metode Computer Assisted Test (CAT) dalam perekrutan CPNS di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bentuk transparansi positif yang diharapkan dapat menciptakan kader aparatur sipil negara yang berkualitas dan berkompeten. Penggunaan metode tersebut bertujuan dalam pengembangan kualitas sumber daya aparatur. Selain itu, penggunaan metode tersebut didukung oleh kebijakan pengembangan aparatur sipil negara yang berasal dari pusat. Namun pada realitanya kebijakan pengembangan aparatur di antara pusat dan daerah berjalan tidak harmonis. Hal tersebut dindikasikan oleh kebijakan tentang ketentuan ijin belajar dan tugas belajar sebagai bentuk pengembangan kapasitas aparatur sipil negara tidak relevan antara pusat dan daerah sehingga aktor pelaksana mengalami kesulitan dalam implementasinya. Kata Kunci: pengembangan kapasitas, aparatur sipil, daerah
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Oleh
Melati Maharani Nasution, 2023
Pengembangan sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi dan penting bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan SDM mutlak diperlukan. Di era globalisasi saat ini dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mana kekuatan perusahaan dapat maju dan berkembang. Perluasan sumber daya manusia harus direncanakan semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan sebuah organisasi besar atau kecil tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, Namun banyak tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM), yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan merencanakan. Namun, perkembangan saat ini di negara kita hanya dapat dipertahankan jika kualitas sumber daya manusia yang ada meningkat perhatian serius baik dari pemerintah maupun kabupaten. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sumber daya manusia di negara kita mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan sumber produktif yang potensial, sehingga dapat diubah menjadi sumber daya produktif yang nyata. Perhatian juga tumbuh di Indonesia untuk manajemen lembaga swasta harus bisa melakukan ini dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan bisnis di masa depan.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
Yola Kurnia Putri, 2023
Birokrasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi. Secara teknis, birokrasi juga mengaku pada mode pengorganisasian dengan tujuan utamanya menjaga stabilitas dan efesiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Birokrasi juga mengaku pada susunan kegiatan yangg rasional yang diarahkan untuk pencapian tujuan-tujuan organisasi.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Diajukan sebagai salah satu syarat wajib dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana S1 Administrasi Negara OLEH MUCHLIS NIM D02411038 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO 2015 ii PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WONOSARI (Studi Pelayanan e-KTP di Kecamatan Wonosari) SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat wajib dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana S1 Administrasi Negara OLEH MUCHLIS NIM D02411038 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO 2015 iii PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA ILMIAH Saya menyatakan bahwa skripsi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Wonosari adalah karya saya dibawah arahan dari komisi pembimbing. Skripsi ini belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun dan bebas dari unsur plagiat. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir skripsi. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiat mka saya bersedia menerima sanksi Hukum dan Akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gorontalo, Mei 2015 MUCHLIS N I M D02411038 iv ABSTRAK Muchlis. 2015, NIM : D02411038 Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Wonosari. Skripsi Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Rosman Ilato M.Pd dan Ibu Tri Susanti Lamangida SE, M.Si.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.