Birokrasi di Indonesia

SWAMANDIRI.wordpress.COM Tinggalkan Komentar Go to comments Sumber: transparansi.or.id Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.

Media di Indonesia telah banyak menyuguhi rakyat Indonesia tentang kasus-kasus yang berkaitan seputar korupsi. Dalam pemberitaan yang seringkali kita dengar adalah pemberitaan tentang sebuah subjek dan sebuah tindakan yang ketika diberitakan, nyaris selalu berdampingan dan bahkan berkaitan, yaitu antara 'pemerintah' dengan 'korupsi'. Jika berita tersebut sering disiarkan

2019

Hak cipta 2019, pada Penulis Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit 2019.2530RAJ

Jurnal Ilmu dan Budaya

Meskipun harus diakui bahwa bisnis dan kartel adalah dua hal yang berbeda dalam kelompok persaingan ekonomi dan politik, baik lokal, nasional dan global. Mneurut braham alisson, salah satu model dalam perumusan harus melibatkan aktro Rasional birokrasi dan organisasi baru dianggap dapat melaksanakan suatu kebijakan politik oleh suatu pemerintahan yang demokratis, serta mampu mengurangi faktor ketergantungan dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat dan negara, masalah yang cukup riskan adalah pembiasaan pada arena kompetisi pemilu bagi partai politik mempunyai kepentingan dan kebutuhan finansial (anggaran) yang mandiri dan tidak disalah gunakan dalam anggaran negara

Studi Heather Sutherland ini memiliki hasrat untuk melakukan studi terhadap karir dinasti para pegawai lokal Jawa di masa kolonialisme, atau umum disebut keluarga priyayi. Dalam buku ini Sutherland melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap akibat-akibat dari perubahan administratif atas peran sosial dan politik para elit priyayi dalam upaya untuk menelusuri suatu realitas yang demikian rumit di belakang terbentuknya semacam dikotomis seperti "tradisional" dan "modern", "rasional" dan "patrimonial", ataupun juga yang terlihat dengan jelas seperti "administratif" dan "politis".

Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kepuasan pelayanan publik merupakan tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik juga birokrasi di suatu negara.

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah, 2014

Sejak Undang-Undang 32 tahun 2004 diberlakukan, secara simultan daerah otonom melaksanakan semua urusan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah otonom. Dalam pelaksanaannya, d a e r a h d i b e r i r u a n g u n t u k mengembangkan kreatifitas sesuai dengan kondisi dan situasi masingmasing daerah. Outcome yang dihasilkan beragam antara daerah otonom yang satu dibandingkan dengan daerah otonom yang lain. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa s e n d i r i b e r d a s a r k a n a s p i r a s i masyarakat dalam kerangka Negara k e s a t u a n R e p u b l i k I n d o n e s i a. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa s e n d i r i b e r d a s a r k a n a s p i r a s i masyarakat sesuai dengan perundangundangan disebut dengan Otonomi Daerah.

CIVIS, 2011