UU ITE Nomor 11 Tahun 2008

NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; www.hukumonline.com Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perumusan tindak pidana perjudian dengan sarana internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perjudian dengan sarana internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan tindak pidana perjudian dengan sistem elektronik/ internet diatur secara khusus dalam pasal 27 ayat 2 yang memuat unsur-unsur perjudian yang kini dapat dilakukan dengan penyalahgunaan internet, yaitu unsur mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pertanggungjawaban perjudian dengan sistem elektronik/Internet dikenakan pada orang dan/atau badan usaha (korporasi) yang dengan Sengaja dan Tanpa Hak melakukan unsur-unsur mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kepadanya dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar. Untuk korporasi diancam dengan pemberatan pidana pokok berupa denda ditambah dua per tiga. ABSTRACT The purposeof this studyis to determinethe formulation and criminal responsibility ofcrime of gamblingthrough the electonis system/internetbasedStatute number11of 2008concerninginformation and electronic transactions.This study uses anormativemethod, through legislation andconceptualapproach.Results showthat theformulation ofcrimebymeans ofinternetgamblingspecifically regulated inArticle27,paragraph2, whichcontains elementsof internet gambling, namelytransmittingand/ordistributingand/ormaking accessibleelectronic informationand/orelectronicdocumentsthathave elements of gambling. Criminal responsibility bymeans ofinternetgamblingimposedon the personand/orcorporation whohave beenintentionallyandwithout rightdoing acces ofthe elements oftransmittingand/ordistributingand/ormaking accessibleelectronic informationand/orelectronicdocumentsthathave elements of gambling.The perpetrator issubject toimprisonment of6yearsand/or amaximum fine of1billion Rupiah. Corporations are threatenedwith a fine of two-thirds more than that of individuals.

a. bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya; b. bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata; c. bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila; d. bahwa Algemeen Waterreglement Tahun 1936 belum berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pengairan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini; e. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu adanya Undang-undang mengenai pengairan yang bersifat nasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan teknologi, guna dijadikan landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Dengan diterbitkannya Undang-undang ini pada tahun 2008 sudah sejauh mana perkembangan UU ITE dalam mencegah dan menangani terjadinya kasus-kasus yang bisa merugikan seseorang atau instansi pada dunia teknologi dan informasi.