INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK DAN PIHAK TERASOSIASI
Jurnal Jamal
Sign up for access to the world's latest research
checkGet notified about relevant papers
checkSave papers to use in your research
checkJoin the discussion with peers
checkTrack your impact
Abstract
Tujuan penelitian ini memahami makna independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam bisnis jasa audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal yang pertama, adanya pemahaman bahwa independensi dapat dinisbatkan sebagai sikap pragmatis akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam menjalankan bisnis jasa audit. Kedua, independensi merupakan jiwa yang terasing dalam diri akuntan publik dan pihak terasosiasi. Ketiga, independensi merupakan ilham yang terwujud dalam sikap amanah yang ditunjukkan saat penugasan audit.
Related papers
KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK : REFLEKSI HASIL PENELITIAN EMPIRIS
Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Hasil penelitian tentang kompetensi menunjukkan bahwa profesi akuntansi mulai tidak menarik dan tergeser oleh profesi yang lain. Hal ini berdampak terhadap kualitas calon mahasiswa yang memasuki pendidikan formal akuntansi, yang pada akhirnya akan membuat rendah kompetensi lulusan pendidikan formal akuntansi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan formal akuntansi dirasa masih kurang memadai untuk menunjang kompetensi lulusan program studi akuntansi. Penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kekeliruan dan pelatihan yang dilakukan akan meningkatkan keahlian dalam melakukan audit. Untuk itu maka masukan dari Kantor Akuntan Publik dan organisasi profesi sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu kurikulum pendidikan formal akuntansi dan pelatihan akuntansi. Hasil penelitian tentang independensi menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan akuntan publik dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. Tetapi disisi lain terdapat beberapa kekuatan yang bisa meredakan pengaruh tersebut. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa pemisahan staf audit dari staf yang melakukan consulting service dirasakan oleh pemakai laporan akan meningkatkan independensi akuntan publik. Pengaruh Budaya masyarakat atau organisasi terhadap pribadi akuntan publik akan mempengaruhi sikap independensinya.
RANGKUMAN PENGENDALIAN KERAHASIAAN DAN PRIVASI
RMK 7 Nama Kelompok 2: Inri Saputri Mani' Tandungan (4520013050) Eyodia Kinang Manga' (4520013068) Fricillia Citra Mutiara Kasi (4520013069) Kelas: Akuntansi B
REORIENTASI PENGUATAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MELALUI INDEPENDENSI
Reorientation of strengthening the independence of judicial power through the judicial commission to parse and explain issues to the strengthening of the oversight function main actors of law and justice enforcement authority. Judicial Commission that was born through the 1945 amendment is an independent state institution, has the function of supervision and authority of the judge. Institutionally Judicial Commission is independent but functions substantially more authority and duty to question the image of the honor guard and the behavior of judges, just the core issues of oversight that philosophically paradigmatic should always try by all actors in the law enforcement agencies and even by any officials, state agencies community as well. Judicial Commission of mind discourse dibentuksebagai actual function of this part of the supervisory authority in the Supreme Court to do so. Internal control issues to the judge who once performed by the executive / government (through the Justice Department) is the authorized withholding judicial power by the government of the new order. Then through the Supreme Court Act all the functions and authority that guarantees MA indepensi restored, but the oversight function has been weakened since died while in the hands of the executive.
HAK AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFOMRASI PUBLIK
Tanggal 30 April 2008 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada hari tersebut, dengan diterimanya Undang-Undang No. 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia menjadi negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan guna menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik. Di satu sisi, hal ini bisa dilihat sebagai proses untuk mencapai efek reformasi 1998 yang sepenuhnya di Indonesia, yang bertujuan untuk mengakhiri era penuh kerahasiaan dan pemerintahan yang tidak bertanggungjawab serta mengantar ke tingkat keterbukaan dan penyingkapan yang lebih baik dan luas. Dalam hukum internasional hak untuk mendapat informasi diakui sebagai hak asasi, dan juga dilindungi oleh Pasal 28 F Undang-Undang Indonesia1. Jika berbicara tentang kebebasan memperoleh informasi maupun kemudahan akses informasi publik, maka secara implisit juga berbicara tentang hak asasi manusia. Hal ini karena informasi adalah bagian integral dari komunikasi antar manusia, dan mendapatkan informasi merupakan hak yang melekat pada fitrah manusia, yang senantiasa tidak bisa terlepas dari komunitasnya karena manusia adalah bagian dari masyarakat yang selalu berhubungan satu sama lain melalui komunikasi dalam perikehidupan sosialnya.2 Manusia memerlukan kebebasan dalam berkomunikasi, untuk menuangkan buah pemikirannya tanpa ada ancaman maupun paksaan sehingga keterbukaan dan kemudahan terhadap akses informasi merupakan prasyarat bagi kebebasan untuk memperoleh informasi.
KAJIAN KONSTITUSIONAL INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS MAHKAMAH KONSTITUSI
Judicial authority to be one of the most important element in the constitutional structure of a country. In the concept of law, whether the concept rechtstaat, the rule of law, nor nomokrasi Islam, justice becomes an important pillar of how state law works. The assumption was that if the poor performance of the judicial authorities, it will have significant implications for poor countries to Indonesian law.
MATA KULIAH REFORMASI ADMINISTRASI “PRIVATISASI”
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkatnya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini diberi judul "Privatisasi".
PERSEPSI PRAKTISI DAN AKADEMISI TERHADAP INDEPENDENSI PENAMPILAN AKUNTAN PUBLIK (Studi Empiris di Kota Surakarta dan D.I. Yogyakarta) B. BIDANG ILMU EKONOMI
Pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, meliputi kepentingan perusahaan (klien) dan kepentingan masyarakat, yang meliputi: kreditor, investor, pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat umum dan pihak-pihak lain. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, maka akuntan publik harus menjaga kepercayaan dari klien dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan dengan cara mempertahankan independensinya. Akuntan publik yang independen harus menjamin adanya kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar hasil pemeriksaan tersebut merupakan hasil yang tidak memihak (Novianty dan Kusuma, 2001). Begitu penting sikap independen ini bagi auditor sehingga dijadikan sebagai salah satu standar umum audit nomor dua. Standar tersebut menyatakan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan yang diberikan kepadanya, akuntan publik harus senantiasa mempertahankan sikap independen. Oleh karena itu akuntan publik dilarang melakukan audit terhadap perusahaan dimana ia mempunyai kepentingan didalamnya (Reynold dan Francis, 2001).
KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTANSI SEKTOR PRIVAT
organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah nformasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS INDEPENDEN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
Abstrak Komisaris independen menjadi organ utama bagi penerapan praktik Good Corpoate Governance, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Oleh karena itu, sesuai dengan nama yang diemban sebagai komisaris independean, maka harus memiliki independensi, menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan, memiliki profesionalisme dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut. Kata Kunci: Kamisaris Independen, Tugas dan Tanggung Jawab.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - INVESTASI DAN KEWAJIBAN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN 2016 i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan makalah seminar akuntansi sektor publik ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dosen Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak. CA yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran komprehensif kepada penulis. Makalah ini disusun agar pembaca dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu tentang akuntansi sektor publik yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber, khususnya akuntansi pemerintahan. Kami berharap makalah ini dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami konsep dan implementasi dari akuntansi sektor publik secara lebih mendalam sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi sektor publik.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS INDEPENDEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
Komisaris independen menjadi organ utama bagi penerapan praktik Good Corporate Governance dengan melihat fungsi yang dimiliki oleh karena itu, sesuai dengan nama yang diemban sebagai komisaris independen. Maka harus memiliki independensi, menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawasan, memiliki profesionalisme dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut.
PENGENDALIAN KERAHASIAAN PRIVASI TUGAS 7
Nama kelompok : 1. Novytha Pasarrin ( 4520013042 ) 2. Siti Fatimah Ecin Kuraisin ( 4520013061 ) 3. Herlin Tannen ( 4520013071 ), 2022
KERAHASIAAN PRIVASI yang perlu kita ketahui merupakan kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Keamanan data merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan informasi terutama yang berisi informasi sensitif yang hanya boleh diketahui isinya oleh pihak yang berhak saja, apalagi jika pengirimannya dilakukan melalui jaringan publik, apabila data tersebut tidak diamankan terlebih dahulu, akan sangat mudah disadap dan diketahui isi informasinya oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang. Salah satu cara yang digunakan untuk pengamanan data adalah menggunakan sistem kriptografi yaitu dengan menyediakan isi informasi (plaintext) tersebut menjadi isi yang tidak dipahami melalui proses enkripsi (encipher), dan untuk memperoleh kembali informasi yang asli, dilakukan proses deskripsi (decipher), disertai dengan menggunakan kunci yang benar. Kata kriptografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kryptós yang berarti tersembunyi, dan gráphein yang berarti menulis. Jadi Kriptografi berarti penulisan rahasia.
PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA
MOHAMMAD ROBBI ALMAS FIRDAUS
PEREMPUAN DAN KORUPSI PADA RANAH PUBLIK
ABSTRAKSI Corruption is a transnational crime that involves many parties together in the eradication and prevention efforts. The emergence of several names of women involved in cases of corruption in the public good of members of political parties and public officials in the spotlight for several years. Women who are entangled in corruption cases occurred basically due to not knowing the details of the risk positions and the pressure to be received from the position of being diembanya. Judging from the style factor of leadership, political, religious, psychological and oriental cultures all indirectly become patron of women from the bondage of corruption. This is due to the limitations that can not be passed by women both normative and outwardly.
Kebebasan Pers Dan Hak Publik
Al-Hikmah
Tulisan ini adalah upaya melihat kembali urgensi kebebasan pers bagi masyarakat. Dengan mere-vew ulang konsep kebebasan pers, dan melihat praktik kebebasan pers dibeberapa negara, tulisan ini mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa, kebebasan pers merupakan hak asasi warga Negara. Karenanya, kebebasan pers dalam masyarakat demokrasi merupakan pengejawantahan hak asasi manusia tersebut. Dengan membuka kran demokrasi melalui kebebasan pers berarti kita membuka atau memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk mendapatkan hak asasinya. Kajian-kajian mengenai urgensi kebebasan pers bagi masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan pers sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak-hak publiknya seperti, partisipasi dalam politik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik, serta menjaga kekuasaan dari prilaku menyimpang dan korupsi. Kebebasan pers bahkan menjadi jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya.
MAKALAH AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK
Makalah Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik (P.2)
Related topics
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.