PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA Oleh

Administrasi Pembangunan

2018

Puji sukur kehadirat Allah SWT sehingga kami dapat mnyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat di pergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca.

2016

PENULIS : AFIFUDDIN, S.Ag., M.Si. PENERBIT : ALFABETA, cv ( CETAKAN KEDUA APRIL 2012 ) ISBN : 978 -602 -8361 -78 -1 EKO19 (XVI + 236) 16 x 24 CM DIRESUME OLEH : JIOVANO A. RUNTU PENDAHULUAN Perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di era globalisasi dewasa ini sangat pesat, tidak terkecuali ilmu administrasi. Kenyataan itulah yang mendorong para ilmuan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencari dan menemukan instrumen yang diperlukan. Perang dunia ke II secara tidak langsung memberikan corak baru bagi pembangunan negara dunia ke III. Semua negara bekas penjajah menjadi negara maju dan relatif kaya dan meninggalkan rakyat di wilayah jajahannya dalam keadaan miskin dan terbelakang dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang politik, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Para pragmatis akan mengatakan walaupun negara -negara bekas penjajah bersedia memberikan bantuan kepada negara -negara bekas jajahannya, sesungguhnya dasarnya bukan karana sikap yang altruisik dan bukanlah karena landasan moralitas melainkan juga karena kepentingan nasional. Penjajahanlah yang dianggap sebagai sumber utama keterbalakangan. Terlepas dari benar tidaknya pandangan tersebut dan kuat lemahnya argumentasi yang digunakan membela pandangan tertentu, tapi yang jelas adalah bahwa pemberian bantuan dalam berbagai bentuk dari negara maju ke negara yang sedang membangun merupakan fenomena aktual yang pada gilirannya mendorong percepatan berkembangnya ilmu administrasi pembangunan. JIOVANO A. RUNTU 1

Dalam konteks perubahan sosial, administrasi pembangunan berpendapat bahwa itu berkembang dari keterbelakangan, ketergantungan, dan modernisasi. yang secara teoritis

Pembangunan sangat relevan dengan etika, disamping sebagai core value pembangunan, juga menjadi bagian dari prgram pembangunan. Proses pembangunan bagaimanapun juga tidak boleh dipisahkand ari etika. Etika harus terbangun dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan realisasi dari pembangunan itu sendiri. Hasil pembangunan perlu memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga pelaskananya didasarkan pada norma-norma moral. Legitimasi masyarakat terhadap pembangunan dapat diperoleh jika masyarakat memiliki kebebasan, persamaan, demokrasi dan Partisipasi serta keadilan sosial dan pemerataan dalam memprakarsai, merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan

Indonesia memiliki wilayah yang luas. Luasnya wilayah ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak adat dan budaya, sehingga lingkungan menjadi pengaruh besar dalam keberlangsungan hidup. Perkembangan yang terjadi begitu pesat sangat berpengaruh terhadap Indonesia, terutama di bidang pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang makin gencar digeluti pemerintah merupakan wujud nyata proses perkembangan negara. Hal ini tak lepas dari peran ekologi administrasi atau ekologi pemerintah di dalamnya. Lingkungan menjadi faktor yang tak kalah penting selain dari Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia.

Prosiding Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan, 2018

Permasalahan integrasi rencana program dengan penataan ruang merupakan masalah esensi di Indonesia. Hingga kini, dalam prakteknya, perspektif ruang masih tumpang tindih antar instansi. Perspektif ruang perlu dihargai sebagai "lokus" pembangunan bersama. Potensi sumberdaya alam, baik flora dan fauna, beserta sumberdaya manusia memerlukan titik manajemen. Studi ini menjabarkan penyelesaian manajemen ruang di China, dan membandingkannya dengan Indonesia. Di China, penyederhanaan integrasi ruang secara komprehensif dalam IOMP mempertimbangkan "Rencana Satu Komando" sebagai alatnya dan "Garis Pengendali Ruang" sebagai pengontrol pembangunan. Melalui integrasi ini, kompleksitas aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan lebih mudah dilaksanakan di China. Sedangkan di Indonesia, integrasi melalui "One Map Policy", melalui kontrol Kajian Strategis Lingkungan Hidup (KLHS), tetapi kurang memperlihatkan skema Garis Pengendali Ruang sederhana, seperti halnya di China. China dan Indonesia sama-sama memiliki rencana panjang, menengah dan pendek. Melalui studi ini, diketahui bahwa Indonesia memerlukan "Garis Pengendali Ruang" sederhana, agar pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran, pengendalian dan pengawasannya.