Reformasi Birokrasi

2021

Makalah ini membahas tentang peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan penerapan secara tegas prinsip-prinsip clean government dan good government yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi penghalang terwujudnya reformasi birokrasi secara utuh yaitu : penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat di instansi, kurangnya mutu pelayanan terhadap masyarakat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan.program instansi yang masih bersifat rutinitas, efisiensi dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi rendah, serta belum terwujudnya birokrasi yang antisipasif proaktif dan efektif. Dalam mewujudkan prinsip tersebut diperlukan adanya reformasi birokrasi yang mampu berperan dalam area perubahan di bidang kelembagaan (organisasi), dan ketatalaksanaan. Pemerintah daerah ditutut mampu untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi tercapainya ekualitas dengan negara lain dalam hal perwu...

Adia, 2021

Birokrasi sebagai sistem pengorganisasian aparatur negara dengan tugas yang sangat luas dan kompleks, dan membutuhkan pengendalian operasi manajemen pemerintah, namun kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan pejabat dan aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru.

2008

Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sepanjang Orde Baru kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi selalu berkonotasi negatif. Birokrasi adalah lamban, berbelitbelit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien. Bahkan pandangan para pengamat lebih jauh lagi tentang model birokrasi di Indonesia. Karl D Jackson menilai bahwa birokrasi di Indonesia adalah model bureaucratic polity di mana terjadi akumulasi kekuasaan pada negara dan menyingkirkan peran masyarakat dari ruang politik dan Pemerintahan. Richard Robinson dan King menyebut birokrasi di Indonesia sebagai bureaucratic capitalism. Sementara Hans Dieter Evers melihat bahwa proses birokrasi di Indonesia berkembang model birokrasi ala Parkinson dan ala Orwel. Birokrasi ala Parkinson adalah pola dimana terjadi proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktural dalam birokrasi MASALAH REFORMASI BIROKRASI

Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2019

Public Service and Governance Journal

ABSTRAKTujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivitas pada yurisdiksi kebijakan publik. Administrasi publik yang makin berkembang sejak masa reformasi ditandai oleh perubahan pola pikir dari pola pikir sentralisasi menjadi pelibatan swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Administrasi publik sangat berpengaruh pada tingkat implementasi kebijakan karena administrasi publik berguna untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pencapaian penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas, ditandai dengan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penggunakan data sekunder. Beberapa sumber Pustaka dan teori menjadi pusat perhatian penting dalam analisis data sekunder. Hasil studi literatur, ditemukan bahwa salah satu ranah penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik...

2019

Kegagalan Indonesia memutus warisan Kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah telah ikut membentuk sosok birokrasi dan aparatur mentransformasi dirinya sebagai agen pelayanan dan perubahan. Nilai, simbol dan perilaku yang berkembang dalam birokrasi lebih mencerminkan sebagai agen kekuasaan daripada agen pelayanan dan perubahan. Hal itu tumbuh struktur birokrasi Weberian yang masih sangat kental dan membentuk penyakit yang sampai saat ini belum dapat dihilangkan dari anatomi tubuh administrasi publik. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa berbagai penyakit birokrasi yang selama ini berkembang telah membuat birokrasi publik di Indonesia menjadi disfungsional dalam menjalankan misinya baik sebagai agen pelayanan maupun sebagai agen perubahan. Sebagai agen pelayanan, birokrasi publik belum mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap efesiensi nasional, termasuk kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Pada saat yang sama juga birokrasi publik ...

CIVIS, 2011

2010

This paper is aimed at analyzing public sector reform as a globalized movement and its practices in Indonesia. It is argued that normatively, it must be admitted that the reform process, started since the fall of Suharto’s New Order regime in the late 1990s, has shown significant progress. Nevertheless, empirically, the process has not brought similar progress particularly in terms of eradicating abused of power and delivering sophisticated public services