BAB IV EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

2023

Alhamdulillah, puji dan syukur tim penulis panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan penelitian yang berjudul, "Benang Kusut Regulasi sehingga Membuat Ketidakpastian bagi Investor, Bagaimana Solusinya?" dapat kami selesaikan dengan baik. Tim penulis berharap laporan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca tentang mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan yang bisa kita pelajari salah satunya dari makalah ini. Begitu pula atas limpahan kesehatan dan kesempatan yang Allah SWT. karuniai kepada kami sehingga makalah ini dapat kami susun melalui beberapa sumber yakni melalui kajian pustaka maupun melalui media internet.

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Dalam mendapatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat perlu adanya suatu proses yang panjang, dimulai dari proses rekrutmen awal, lalu dilanjutkan dengan proses penilaian karyawan, yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Proses penilaian karyawan inilah yang seringkali terlupakan, terutama oleh perusahaan menengah ke bawah. Padahal, proses penilaian karyawan memiliki posisi yang sangat strategis di dalam pengembangan perusahaan selanjutnya. Pada umumnya, perusahaan kecil dan menengah seringkali tidak tertarik untuk mau mengaplikasikan penilaian karyawan ini, teutama karena minimnya buku panduan yang ada, serta mahalnya biaya konsultasi manajemen. Kekuatan pokok dalam suatu organisasi khususnya organisasi perusahaan, terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengawaki organisasi perusahaan tersebut. Semakin

Reno Affrian, 2020

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan pertolongan-Nya jualah Tugas Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang berjudul "Model -Model Evaluasi Kebijakan Publik" dapat diajukan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, penghulu ahlul bait dan insan kamil yang diberikan anugerah besar sebagai Nabi dan Rasul pembawa wahyu Ilahi, negarawan hebat sekaligus panglima perang budiman yang tertulis dengan tinta emas peradaban. Kesempurnaan bukanlah fitrah manusia sehingga tidaklah diberikan ilmu oleh-Nya terkecuali sedikit. dari karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan agar mata kuliah penunjang disertasi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi. Penulisan Mata Kuliah Penunjang Disertasi ini salah satu syarat untuk dapat mengerjakan Disertasi pada program Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Akhir kata penulis berharap semoga tugas Mata Kuliah Penunjang Disertasi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Analisis kebijakan, dalam pengertiannya yang luas, melibatkan hasil pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan. Ketiga macam tipe informasi dihubungkan dengan tiga pendekatan analisis kebijakan, yaitu empiris, valuatif, dan normatif. Lima tipe informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan adalah, masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Perumusan masalah merupakan aspek paling krusial tetapi paling tidak dipahami dari analisis kebijakan. Pendekatan-pendekatan terhadap pemantauan memperhatikan hasil yang berkaitan dengan kebijakan, berfokus pada tujuan, dan orientasi pada perubahan. Tiga pendekatan utama evaluasi dalam analisis kebijakan: evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan. Kata Kunci ; Analisis, Kebijakan, Publik PENDAHULUAN Analisis kebijakan, dalam pengertiannya yang luas, melibatkan hasil pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Secara historis, tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan.

kebijakan publik