Papers by aisyah fitriyani
Disusun Oleh : AISYAH FITRIYANI NIM : 5553120662 KELAS: 6 B JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN FAKU... more Disusun Oleh : AISYAH FITRIYANI NIM : 5553120662 KELAS: 6 B JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG-BANTEN 2015 Konsep good governance yang dianjurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional yaitu World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Amerika Serikat terus mengalami perubahan sejalan dengan makna "globalisasi" yang telah meluas ke berbagai aspek, termasuk reformasi dalam governance, administrasi dan birokrasi yang didasarkan pada asumsi neoliberalisme dan kebijakan berorientasi pasar (market-driven). Dalam mempelajari transformasi berorientasi bisnis kepemerintahan dan birokrasi ini, Singapura memiliki keunikan tertentu. Pertama, meskipun Singapura mewarisi model Inggris yang memiliki governance relatif sama dengan negara persemakmuran lainnya, namun sistem pemerintahannya telah dikenal secara luas dalam masalah efisiensi dan kompetensi terutama peranannya dalam kinerja terhadap perekonomian. Kedua, sementara sebagian besar negara mengadopsi reformasi tersebut karena adanya dugaan inefisiensi dan mismanagement dalam tata kelola sektor publik. Namun pemerintah Singapura telah mengadopsi reformasi tersebut meskipun efisiensi dan sektor publik yang dikelolanya cukup baik. Singapura merupakan negara kota kecil dengan luas tanah 647,5 km 2 dengan penduduk sekitar 4,16 juta jiwa. Komposisi etnisnya campuran dan termasuk China (76,8 persen), Melayu (13,9 persen), India (7,9 persen) dan kelompok minoritas lainnya (1,4 persen). Setelah mendapatkan otonomi dari pemerintahan kolonial Inggris (1819-1959), Singapura mengadopsi bentuk pemerintahan parlementer dibawah People's Action Party (PAP). PAP sendiri telah memerintahkan negara itu sejak tahun 1959 dengan mayoritas mutlak (umumnya 92-97 persen kursi parlemen) dalam legislatif unikameral. Sejak tahun 1959 PAP telah memimpin pembentukan "development state" yang umumnya memberikan penekanan berlebihan terhadap negara berkaitan dengan kepemilikan dan kontrol ekonomi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks unik yang ada di Singapura, dimana sektor swasta domestik relatif lemah, negara dan birokrasi yang menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi swasta, membangun infrastruktur, memberikan berbagai layanan dan sebagainya. Dalam rangka mencapai tujuan berbagai perkembangan tersebut, pemerintah menetapkan serangkaian pembangunan institusi yang terkait atau perusahaan yang dimiliki, dikelola atau diawasi oleh negara. Contohnya BUMN, termasuk penciptaan Dewan Perumahan dan Pembangunan (HDB) tahun 1960, Dewan Pengembangan Ekonomi (EDB) pada tahun 1961, Publik Utilities Board (PUB) pada tahun 1963, Pelabuhan Singapura Authority (PSA) pada tahun
Pengembangan hutan rakyat merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan hutan. Ketersedi... more Pengembangan hutan rakyat merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan hutan. Ketersediaan lahan yang luas dan potensi pasar yang terbuka lebar dan banyaknya sumber daya manusia belum menjamin hutan rakyat berkembang secara optimal. Manfaat dari kegiatan pengembangan hutan rakyat apabila dikelola dengan baik, secara ekologis dapat mendukung lingkungan dan secara ekonomi dapat meningkatkan penghasilan anggaran daerah (PAD) dari penjualan kayu dan tanaman lainnya yang bernilai ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengelolaan hutan rakyat dalam rangka mengembangkan hutan rakyat yang berada di Kabupaten Pandeglang.
Kata kunci: hutan rakyat, sumber daya, pengelolaan
Tugas Ekonomi Internasional
Uploads
Papers by aisyah fitriyani
Kata kunci: hutan rakyat, sumber daya, pengelolaan
Kata kunci: hutan rakyat, sumber daya, pengelolaan