Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dalam berba... more Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Negara-negara menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain diwujudkan dengan pertukaran misi diplomatik yang didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara. Namun, dalam penerapannya masih banyak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat merugikan negara lain. Pelanggaran terhadap hukum diplomatik dalam perkembangannya semakin sering terjadi, dikarenakan berbagai kepentingan-kepentingan suatu negara, hal yang sama terjadi terhadap insiden penyadapan telepon genggam milik Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, dan 9 pejabat tinggi negara lainnya yang dilakukan oleh Australia. Untuk itu makalah ini akan membahas bagaimana tanggung jawab suatu negara terhadap pelanggaran hukum diplomatik, dalam hal ini adalah penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia.
(F) Divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing dengan presentase yang tela... more (F) Divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing dengan presentase yang telah ditetapkan oleh Undang-undang merupakan salah satu langkah pemerintah untuk benar-benar memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya. Permasalahan muncul ketika ternyata UU Minerba itu diperuntukan untuk perusahaan pertambangan asing yang memiliki IUP/IUPK, padahal skema operasi penguasahaan pertambangan oleh perusahaan asing dahulu itu adalah KK/PKP2B bukan IUP/IUPK. PT.Freeport Indonesia mengusahakan pertambagannya di Indonesia dengan skema KK, lalu bagaimanakah Kepastian Hukum Kewajiban Divestasi Saham Dalam Undag-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan bahwa UU Minerba memiliki kepastian hukum dengan adanya pasal 169 ketentuan peralihan yang mengharuskan untuk disesuaikannya semua KK/PKP2B yang ada dengan UU Minerba termasuk PT.Freeport Indonesia. Namun pada pelaksanaan penyesuaiannya harus menggunakan mekanisme yang disebut renegoisasi yang menghasilkan kesepakatan untuk mengamandemen KK nya, yang dituangkan ke dalam suatu MoU. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan pengawasan berkala dalam memastikan diamandemenkannya KK untuk memuat peraturan-peraturan yang ditentukan oleh UU Minerba.
This paper discusses about the Indonesian National Single Window (INSW)
which is an Indonesian na... more This paper discusses about the Indonesian National Single Window (INSW) which is an Indonesian national system that allows single submission of data and information, single and synchronous processing of data and information, single decision-making for custom release and Clearance of cargoes; INSW has become an important element regarding its existence as an implementation of ASW (Asean Single Window) execution, and also motivated by some national interest regarding export-import that affects national economy and its competition in International scope generally, regional scope especially. In trading facilities which operated based on standardization of information, procedure, and the practice of movement of of goods across the customs in International Trade. In the present circumstances where process in serving activities in export-import still long enough, and the high cost of the goods traffic, resulting in a high level of economic, and the accuracy of the data on export-import activities that are still not well integrated
Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dalam berba... more Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Negara-negara menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain diwujudkan dengan pertukaran misi diplomatik yang didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara. Namun, dalam penerapannya masih banyak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat merugikan negara lain. Pelanggaran terhadap hukum diplomatik dalam perkembangannya semakin sering terjadi, dikarenakan berbagai kepentingan-kepentingan suatu negara, hal yang sama terjadi terhadap insiden penyadapan telepon genggam milik Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, dan 9 pejabat tinggi negara lainnya yang dilakukan oleh Australia. Untuk itu makalah ini akan membahas bagaimana tanggung jawab suatu negara terhadap pelanggaran hukum diplomatik, dalam hal ini adalah penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia.
(F) Divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing dengan presentase yang tela... more (F) Divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing dengan presentase yang telah ditetapkan oleh Undang-undang merupakan salah satu langkah pemerintah untuk benar-benar memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya. Permasalahan muncul ketika ternyata UU Minerba itu diperuntukan untuk perusahaan pertambangan asing yang memiliki IUP/IUPK, padahal skema operasi penguasahaan pertambangan oleh perusahaan asing dahulu itu adalah KK/PKP2B bukan IUP/IUPK. PT.Freeport Indonesia mengusahakan pertambagannya di Indonesia dengan skema KK, lalu bagaimanakah Kepastian Hukum Kewajiban Divestasi Saham Dalam Undag-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan bahwa UU Minerba memiliki kepastian hukum dengan adanya pasal 169 ketentuan peralihan yang mengharuskan untuk disesuaikannya semua KK/PKP2B yang ada dengan UU Minerba termasuk PT.Freeport Indonesia. Namun pada pelaksanaan penyesuaiannya harus menggunakan mekanisme yang disebut renegoisasi yang menghasilkan kesepakatan untuk mengamandemen KK nya, yang dituangkan ke dalam suatu MoU. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan pengawasan berkala dalam memastikan diamandemenkannya KK untuk memuat peraturan-peraturan yang ditentukan oleh UU Minerba.
This paper discusses about the Indonesian National Single Window (INSW)
which is an Indonesian na... more This paper discusses about the Indonesian National Single Window (INSW) which is an Indonesian national system that allows single submission of data and information, single and synchronous processing of data and information, single decision-making for custom release and Clearance of cargoes; INSW has become an important element regarding its existence as an implementation of ASW (Asean Single Window) execution, and also motivated by some national interest regarding export-import that affects national economy and its competition in International scope generally, regional scope especially. In trading facilities which operated based on standardization of information, procedure, and the practice of movement of of goods across the customs in International Trade. In the present circumstances where process in serving activities in export-import still long enough, and the high cost of the goods traffic, resulting in a high level of economic, and the accuracy of the data on export-import activities that are still not well integrated
Uploads
Papers by ellen vembrey
Namun, dalam penerapannya masih banyak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat merugikan negara lain.
Pelanggaran terhadap hukum diplomatik dalam perkembangannya semakin sering terjadi, dikarenakan berbagai kepentingan-kepentingan suatu negara, hal yang sama terjadi terhadap insiden penyadapan telepon genggam milik Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, dan 9 pejabat tinggi negara lainnya yang dilakukan oleh Australia.
Untuk itu makalah ini akan membahas bagaimana tanggung jawab suatu negara terhadap pelanggaran hukum diplomatik, dalam hal ini adalah penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia.
which is an Indonesian national system that allows single submission of data and
information, single and synchronous processing of data and information, single
decision-making for custom release and Clearance of cargoes;
INSW has become an important element regarding its existence as an
implementation of ASW (Asean Single Window) execution, and also motivated
by some national interest regarding export-import that affects national economy
and its competition in International scope generally, regional scope especially.
In trading facilities which operated based on standardization of information,
procedure, and the practice of movement of of goods across the customs in
International Trade.
In the present circumstances where process in serving activities in export-import
still long enough, and the high cost of the goods traffic, resulting in a high level
of economic, and the accuracy of the data on export-import activities that are still
not well integrated
Namun, dalam penerapannya masih banyak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat merugikan negara lain.
Pelanggaran terhadap hukum diplomatik dalam perkembangannya semakin sering terjadi, dikarenakan berbagai kepentingan-kepentingan suatu negara, hal yang sama terjadi terhadap insiden penyadapan telepon genggam milik Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, dan 9 pejabat tinggi negara lainnya yang dilakukan oleh Australia.
Untuk itu makalah ini akan membahas bagaimana tanggung jawab suatu negara terhadap pelanggaran hukum diplomatik, dalam hal ini adalah penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia.
which is an Indonesian national system that allows single submission of data and
information, single and synchronous processing of data and information, single
decision-making for custom release and Clearance of cargoes;
INSW has become an important element regarding its existence as an
implementation of ASW (Asean Single Window) execution, and also motivated
by some national interest regarding export-import that affects national economy
and its competition in International scope generally, regional scope especially.
In trading facilities which operated based on standardization of information,
procedure, and the practice of movement of of goods across the customs in
International Trade.
In the present circumstances where process in serving activities in export-import
still long enough, and the high cost of the goods traffic, resulting in a high level
of economic, and the accuracy of the data on export-import activities that are still
not well integrated