The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development ... more The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development description of its changes from the bureaucratics reform and achievements of its changes in Indonesia. The study obtained from 105 articles published on journal accredited Sinta 1 and 2 from 2010 to 2020. Based on the amount, it showed that from 2010 to 2014 was relatively stable, from 2015 to 2019 were fluctuated with an increase in 2016 followed by continued decline. Research on bureaucratic reform has covered the institutions/organizations, governance, apparatus and public services including achievement of eight change areas. . However, there is still less research that discusses about political-bureaucratic relations, cultural and efforts to change mind set and culture set of apparatus. There are 17 researches about central government bureaucracy, 44 researches relate to regional bureaucracy, 43 researches of government organizations, and 1 research about village bureaucracy. This st...
Penguatan partisipasi dilakukan dalam mendorong program smart city kota bandung supaya masyarakat... more Penguatan partisipasi dilakukan dalam mendorong program smart city kota bandung supaya masyarakat menjadi subjek utama dalam pembangunan. Terobosan Pemkot Bandung dalam penguatan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan derajat partisipasi kearah kontrol masyarakat sebagai level partisipasi paling tinggi. Pemkot Bandung membangun partisipasi dengan tiga kunci dalam melakukan penguatan partisipasi adalah dengan kolaborasi, desentralisasi dan inovasi. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mempunyai tanggung jawab dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Inovasi paling penting dalam menghadapi era digital/milenial dengan melakukan perubahan partisipasi yang lebih kasual dan egaliter. Semua masyarakat mendapatkan akses dan bisa terlibat langsung berpartisipasi dengan pemkot dalam pembangunan
Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendap... more Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ide...
This study discusses how the Serang City Square as a public open space is abused by prostitution ... more This study discusses how the Serang City Square as a public open space is abused by prostitution as a place for approval of prostitution transactions. These conditions make the City Government of Serang do various ways to allow the condition of the City Square of Serang which has been abused by parties related to prostitution. When the government has not been able to deal with the problem of prostitution itself, then to facilitate the handling of prostitution, the government collaborates with other parties, namely Islamic Organizations that are considered capable of assisting the City Government of Serang in eradicating prostitution in Serang City Square. However, at the time of the collaboration between the Serang City Government and the Islamic Organizations, it had not been running optimally because there were some collaborations between one of them which was not going well with good communication between the best institutions and the Islamic Organizations in eradicating prostitu...
Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten. Selain itu, untuk ... more Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten. Selain itu, untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Selain itu, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten terdapat Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dengan berpihak pada salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan salah satu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, keberadaan hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan pengawasan, bimbingan, dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Umum 2019.
Usaha kecil menengah merupakan penyangga perekononian Indonesia. Pada prakteknya keberadaan usaha... more Usaha kecil menengah merupakan penyangga perekononian Indonesia. Pada prakteknya keberadaan usaha kecil mampu meningkatkan perekonomian desa setempat. Usaha aneka snack di kampung Simangu Pagar Agung merupakan salah satu usaha kecil yang dikelola masyarakat. Pada perkembangannya usaha ini mengalami kendala dalam perluasan pemasaran dan peningkatan penjualan yang disebabkan kemampuan sumber daya yang terbatas dan masih dikelola secara tradisional. Kegiatan pembinaan usaha kecil ini bertujuan untuk meningkatkan promosi dan menciptakan merk dagang dengan pemanfaatan teknologi sehingga penjualan diharapkan meningkat. Hasil kegiatan ini antara lain mendesign logo produk untuk menciptakan brand merk produk, penggunaan media sosial facebook dan instagram sebagai sarana promosi dan pembuatan spanduk dan banner sebagai media promosi langsung ke masyarakat.
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi negara, 2020
The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development ... more The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development description of its changes from the bureaucratics reform and achievements of its changes in Indonesia. The study obtained from 105 articles published on journal accredited Sinta 1 and 2 from 2010 to 2020. Based on the amount, it showed that from 2010 to 2014 was relatively stable, from 2015 to 2019 were fluctuated with an increase in 2016 followed by continued decline. Research on bureaucratic reform has covered the institutions/organizations, governance, apparatus and public services including achievement of eight change areas.. However, there is still less research that discusses about political-bureaucratic relations, cultural and efforts to change mind set and culture set of apparatus. There are 17 researches about central government bureaucracy, 44 researches relate to regional bureaucracy, 43 researches of government organizations, and 1 research about village bureaucracy. This study showed that the agenda of bureaucratic reform has not yet reached the expected significant effectiveness. Future bureaucratic reform can discuss the topics that lack or earn non-optimal results and received less attention from previous research. In short, it needs synchronization between the research of bureaucratic reform with the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010 to 2025
The authority of SMA / SMK, originally managed by the Regency / City Government, has been transfe... more The authority of SMA / SMK, originally managed by the Regency / City Government, has been transferred to the Provincial Government. It aims to increase and equal the quality of education. In Banten Province. there are several issues related to the transfer of authority, including asset administration, both human and physical assets, as well as the ability to provide good and equitable services, and budget readiness. There are two approaches to solve it. The first approach is cluster quality and achievement, the second is cluster of educational access. Both approaches have different program priorities. Inventory and validation of personnel, facilities and infrastructure of SMA/SMK must be submitted to the Province in order to obtain certainty related to the number and needs.
Diskursus terkait politik dan birokrasi serta hubungan keduanya begitu mewarnai perkembangan ilmu... more Diskursus terkait politik dan birokrasi serta hubungan keduanya begitu mewarnai perkembangan ilmu administrasi negara/publik. Ada banyak pendapat dari para ahli yang menerangkan hubungan politik dan birokrasi, salah satunya adalah Nicholas Henry. Beberapa puluh tahun yang lalu menyajikan pendapat tentang hubungan administrasi/birokrasi dengan politik. Pandangannya terhadap hubungan keduanya dapat dilacak dari paradigma perkembangan administrasi sejak tahun 1927. Terdapat lima paradigma yang dikemukakan oleh Henry yang yaitu, dikotomi politik-administrasi, prinsip-prinsip administrasi, administrasi negara bagian dari ilmu politik, administrasi sebagai ilmu administrasi dan paradigma yang terakhir administrasi negara sebagai sebagai administrasi negara. Ketika administrasi dan politik ada batas/dikotomi, politik diterjemahkan sebagai tempat membuat kebijakan sementara administrasi sebagai pelaksana kebijakan. Bahkan Woodrow Wilson (Toha, 1995:149) menggunakan istilah administrasi negara yang dilawankan dengan ilmu politik dan administrasi negara tidak berbeda dengan birokrasi. Ada pembagian tugas yang cukup jelas, dan itu menjadi salah satu dasar dalam menata hubungan antara politik dan administrasi/birokrasi. Ketika Wilson (Sedarmayanti, 2013:68-69) melakukan dikotomi politik dan administrasi dalam paradigmanya, bertujuan untuk menciptakan birokrat profesional dalam menyediakan pelayanan prima tanpa harus membedakan "warna politik" warga negaranya. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun tidak menjadikannya terpisah satu sama lain. Institusi politik dan administrasi memiliki keterkaitan, di mana institusi politik diperankan pada pembuatan sebuah kebijakan sementara birokrasi yang memastikan seluruh kebijakan-kebijakan negara dapat terlaksana dengan baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun dewasa ini, peran birokrasi tidak sesederhana itu. Birokrasi yang kuat dapat memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi atau menentukan sebuah kebijakan. Membahas birokrasi tentu tidak etis tanpa menyajikan pendapat Max Weber sebagai sosok yang dikenal pertama kali menawarkan sebuah model struktur ideal. Weber (Robbins, 1995:40)
The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development ... more The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development description of its changes from the bureaucratics reform and achievements of its changes in Indonesia. The study obtained from 105 articles published on journal accredited Sinta 1 and 2 from 2010 to 2020. Based on the amount, it showed that from 2010 to 2014 was relatively stable, from 2015 to 2019 were fluctuated with an increase in 2016 followed by continued decline. Research on bureaucratic reform has covered the institutions/organizations, governance, apparatus and public services including achievement of eight change areas. . However, there is still less research that discusses about political-bureaucratic relations, cultural and efforts to change mind set and culture set of apparatus. There are 17 researches about central government bureaucracy, 44 researches relate to regional bureaucracy, 43 researches of government organizations, and 1 research about village bureaucracy. This st...
Penguatan partisipasi dilakukan dalam mendorong program smart city kota bandung supaya masyarakat... more Penguatan partisipasi dilakukan dalam mendorong program smart city kota bandung supaya masyarakat menjadi subjek utama dalam pembangunan. Terobosan Pemkot Bandung dalam penguatan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan derajat partisipasi kearah kontrol masyarakat sebagai level partisipasi paling tinggi. Pemkot Bandung membangun partisipasi dengan tiga kunci dalam melakukan penguatan partisipasi adalah dengan kolaborasi, desentralisasi dan inovasi. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mempunyai tanggung jawab dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Inovasi paling penting dalam menghadapi era digital/milenial dengan melakukan perubahan partisipasi yang lebih kasual dan egaliter. Semua masyarakat mendapatkan akses dan bisa terlibat langsung berpartisipasi dengan pemkot dalam pembangunan
Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendap... more Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ide...
This study discusses how the Serang City Square as a public open space is abused by prostitution ... more This study discusses how the Serang City Square as a public open space is abused by prostitution as a place for approval of prostitution transactions. These conditions make the City Government of Serang do various ways to allow the condition of the City Square of Serang which has been abused by parties related to prostitution. When the government has not been able to deal with the problem of prostitution itself, then to facilitate the handling of prostitution, the government collaborates with other parties, namely Islamic Organizations that are considered capable of assisting the City Government of Serang in eradicating prostitution in Serang City Square. However, at the time of the collaboration between the Serang City Government and the Islamic Organizations, it had not been running optimally because there were some collaborations between one of them which was not going well with good communication between the best institutions and the Islamic Organizations in eradicating prostitu...
Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten. Selain itu, untuk ... more Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten. Selain itu, untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Selain itu, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten terdapat Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dengan berpihak pada salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan salah satu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, keberadaan hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan pengawasan, bimbingan, dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Umum 2019.
Usaha kecil menengah merupakan penyangga perekononian Indonesia. Pada prakteknya keberadaan usaha... more Usaha kecil menengah merupakan penyangga perekononian Indonesia. Pada prakteknya keberadaan usaha kecil mampu meningkatkan perekonomian desa setempat. Usaha aneka snack di kampung Simangu Pagar Agung merupakan salah satu usaha kecil yang dikelola masyarakat. Pada perkembangannya usaha ini mengalami kendala dalam perluasan pemasaran dan peningkatan penjualan yang disebabkan kemampuan sumber daya yang terbatas dan masih dikelola secara tradisional. Kegiatan pembinaan usaha kecil ini bertujuan untuk meningkatkan promosi dan menciptakan merk dagang dengan pemanfaatan teknologi sehingga penjualan diharapkan meningkat. Hasil kegiatan ini antara lain mendesign logo produk untuk menciptakan brand merk produk, penggunaan media sosial facebook dan instagram sebagai sarana promosi dan pembuatan spanduk dan banner sebagai media promosi langsung ke masyarakat.
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi negara, 2020
The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development ... more The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development description of its changes from the bureaucratics reform and achievements of its changes in Indonesia. The study obtained from 105 articles published on journal accredited Sinta 1 and 2 from 2010 to 2020. Based on the amount, it showed that from 2010 to 2014 was relatively stable, from 2015 to 2019 were fluctuated with an increase in 2016 followed by continued decline. Research on bureaucratic reform has covered the institutions/organizations, governance, apparatus and public services including achievement of eight change areas.. However, there is still less research that discusses about political-bureaucratic relations, cultural and efforts to change mind set and culture set of apparatus. There are 17 researches about central government bureaucracy, 44 researches relate to regional bureaucracy, 43 researches of government organizations, and 1 research about village bureaucracy. This study showed that the agenda of bureaucratic reform has not yet reached the expected significant effectiveness. Future bureaucratic reform can discuss the topics that lack or earn non-optimal results and received less attention from previous research. In short, it needs synchronization between the research of bureaucratic reform with the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010 to 2025
The authority of SMA / SMK, originally managed by the Regency / City Government, has been transfe... more The authority of SMA / SMK, originally managed by the Regency / City Government, has been transferred to the Provincial Government. It aims to increase and equal the quality of education. In Banten Province. there are several issues related to the transfer of authority, including asset administration, both human and physical assets, as well as the ability to provide good and equitable services, and budget readiness. There are two approaches to solve it. The first approach is cluster quality and achievement, the second is cluster of educational access. Both approaches have different program priorities. Inventory and validation of personnel, facilities and infrastructure of SMA/SMK must be submitted to the Province in order to obtain certainty related to the number and needs.
Diskursus terkait politik dan birokrasi serta hubungan keduanya begitu mewarnai perkembangan ilmu... more Diskursus terkait politik dan birokrasi serta hubungan keduanya begitu mewarnai perkembangan ilmu administrasi negara/publik. Ada banyak pendapat dari para ahli yang menerangkan hubungan politik dan birokrasi, salah satunya adalah Nicholas Henry. Beberapa puluh tahun yang lalu menyajikan pendapat tentang hubungan administrasi/birokrasi dengan politik. Pandangannya terhadap hubungan keduanya dapat dilacak dari paradigma perkembangan administrasi sejak tahun 1927. Terdapat lima paradigma yang dikemukakan oleh Henry yang yaitu, dikotomi politik-administrasi, prinsip-prinsip administrasi, administrasi negara bagian dari ilmu politik, administrasi sebagai ilmu administrasi dan paradigma yang terakhir administrasi negara sebagai sebagai administrasi negara. Ketika administrasi dan politik ada batas/dikotomi, politik diterjemahkan sebagai tempat membuat kebijakan sementara administrasi sebagai pelaksana kebijakan. Bahkan Woodrow Wilson (Toha, 1995:149) menggunakan istilah administrasi negara yang dilawankan dengan ilmu politik dan administrasi negara tidak berbeda dengan birokrasi. Ada pembagian tugas yang cukup jelas, dan itu menjadi salah satu dasar dalam menata hubungan antara politik dan administrasi/birokrasi. Ketika Wilson (Sedarmayanti, 2013:68-69) melakukan dikotomi politik dan administrasi dalam paradigmanya, bertujuan untuk menciptakan birokrat profesional dalam menyediakan pelayanan prima tanpa harus membedakan "warna politik" warga negaranya. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun tidak menjadikannya terpisah satu sama lain. Institusi politik dan administrasi memiliki keterkaitan, di mana institusi politik diperankan pada pembuatan sebuah kebijakan sementara birokrasi yang memastikan seluruh kebijakan-kebijakan negara dapat terlaksana dengan baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun dewasa ini, peran birokrasi tidak sesederhana itu. Birokrasi yang kuat dapat memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi atau menentukan sebuah kebijakan. Membahas birokrasi tentu tidak etis tanpa menyajikan pendapat Max Weber sebagai sosok yang dikenal pertama kali menawarkan sebuah model struktur ideal. Weber (Robbins, 1995:40)
Uploads
Papers by Fikri Habibi
Books by Fikri Habibi